Menteri teknis menugaskan APIP di lingungan kementerian teknis masing-masing sesuai fungsi dan kewenangan. Hal ini termasuk tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda dalam bentuk … (SKB Hesti)

• a. Pembinaan umum

• b. Pengawasan umum

• c. Pembinaan teknis

• d. Pengawasan teknis

• e. Pengawasan khusus

Answer explanation

Jawaban : D

PP 12 Tahun 2017 Pasal 15 Ayat 1 mengani pengawasan teknis

Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan cara... (SKB Putri)

• A. Menyerahkan laporan kepada DPR

• B. Melakukan penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah

• C. Membentuk tim independen

• D. Mengadakan konsultasi ulang

• E. Membuat keputusan kolektif dengan masyarakat

Answer explanation

Jawaban: B

Berdasarkan pernyataan yang tercantum pada pasal 5 ayat (7), hasil konsultasi (baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui:

1. Penyempurnaan kebijakan daerah dan/atau

2. Penyesuaian kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No 12 Tahun 2017, bentuk pembinaan yg dilakukan pusat kepada daerah adalah dalam bentuk.. (SKB Evi)

• A. Pelatihan aparatur daerah

• B. Penyediaan anggaran pembangunan

• C. Penyusunan rencana strategis daerah

• D. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah

• E. Pembentukan organisasi perangkat daerah.

Answer explanation

Jawaban D

Pembinaan dari pemerintah pusat kepada daerah dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk memastikan  kebijakan yang di terapkan selaras dengan tujuan nasional

Apa yang harus menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD menurut PP No. 12 Tahun 2017? (SKB Nurul)

• A. Visi dan misi kepala daerah

• B. Hasil evaluasi program nasional

• C. Prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah

• D. Kebijakan pemerintah pusat

• E. Kebijakan Presiden terdahulu

Answer explanation

Jawaban C. Prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah.

Dalam Pasal 7 PP 12/2017, disebutkan bahwa penyusunan RPJMD harus berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah yang ada. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya memperhatikan kebijakan nasional, tetapi juga mencakup kondisi dan potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat yang ingin ditingkatkan selama periode 5 tahun.

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan dalam periode ... (SKB Andhika)

• A.1 Tahun

• B. 3 Tahun

• C.5 Tahun

• D. 10 Tahun

• E. 20 Tahun

Answer explanation

Jawaban C.

Menurut PP12/2017 RPJMD dilaksanakan dalam periode 5 tahun.

Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dilakukan dalam waktu ... (SKB Adelyta)

• A. Paling sedikit 1 Bulan Paling lama 2 Bulan

• B. Paling sedikit 1 Bulan Paling lama 3 bulan

• C. Paling sedikit 2 Bulan Paling lama 3 bulan

• D. Paling sedikit 2 Bulan Paling lama 4 bulan

• E. Paling sedikit 3 Bulan Paling lama 5 Bulan

Answer explanation

Jawaban B Paling sedikit 1 Bulan Paling lama 3 Bulan

PP no 12 thn 2017 Pasal 39 ayat 13 Halaman 44

Di bawah ini merupakan bentuk pembinaan umum dan teknis yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah yaitu... (SKB Siffa)

• A. Fasilitasi

• B. Pendidikan dan Pelatihan

• C. Konsultasi

• D. Penelitian

• E. Pengembangan

Answer explanation

Jawaban: B

Berdasarkan PP No. 12 Thn 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Pasal 5 Paragraf 3 Ayat 1 Hal. 7 tentang Pendidikan dan pelatihan

Dalam melakukan tugasnya  Kepala Daerah atau anggota DPRD dapat melakukan pelanggaran administratif. Contoh sanski dari tindakan tersebut adalah tidak mendapat hak keuangan selama 3 bulan. Dalam pelaksanaannya siapakah yang melaporkan proses sanski tersebut di tingkat Provinsi? (SKB Andra)

• a. Menteri dalam negeri

• b. Inspektorat

• c. Sekretaris Daerah Provinsi

• d. Sekretaris DPRD Provinsi

• e. BPKP

Answer explanation

Jawaban: C

Sesuai pasal 42 ayat 9 PP nomor 12 tahun 2017 mengenai sanski tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan. Pihak yang melaporkan pelaksanaan sanski pada tingkat Provinsi adalah sekretaris daerah

Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan disusun berbasis... (SKB Dwi Agri)

• a. prioritas dan resiko

• b. plafon dana dan kinerja

• c. gangguan dan hambatan

• d. pemantauan dan penilaian

• e. pelaporan dan evaluasi

Answer explanation

Jawaban A.

Menurut pasal 12 ayat 3 fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten/kota untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dalam bentuk (SKB Mira Eka)

• A. pengaturan wilayah pedesaan

• B. pemilihan kepala desa

• C. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa

• D. pembentukan badan pemberdayaan desa

• E. rapat rutin desa

Answer explanation

Jawaban C. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten/ kota untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan desa;

b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(PP No. 12 Tahun 2017 / Pembinaan & Pengawasan Pemda pasal 19)