Soal Pancasila dan Demokrasi

Apa yang menjadi dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara?

• Kedaulatan rakyat

• Kekuasaan presiden

• Monopoli kekuasaan

• Otoritarianisme

• Kegagalan Kekuasaan

Salah satu ciri khas demokrasi Pancasila adalah...

• Pemilihan umum yang bebas dan adil

• Kekuatan militer dalam pemerintahan

• Monopoli oleh satu partai politik

• Pembatasan kebebasan berpendapat

Prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah...

• Kedaulatan rakyat

• Kekuasaan tertinggi ada pada presiden

• Pemerintahan otoriter

• Dominasi satu kelompok

Apa yang dimaksud dengan musyawarah mufakat dalam konteks Pancasila?

• Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

• Keputusan diambil oleh pemimpin tunggal

• Pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan bersama

• Pembatasan hak suara bagi minoritas

Salah satu nilai moral demokrasi Pancasila bersumber dari...

• UUD 1945

• Masyarakat sipil

• Pemerintah pusat

• Ideologi luar negeri

Kehidupan demokratis dapat kokoh apabila...

• Semua orang tunduk pada pemerintah

• Nilai-nilai demokratis dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

• Hanya elite politik yang berkuasa

• Rakyat tidak berpartisipasi aktif

Apa yang menjadi tujuan utama Pancasila sebagai dasar negara?

• Menjaga kekuasaan elit politik

• Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum

• Memperkuat militer negara

Prinsip gotong royong dalam demokrasi Pancasila menekankan...

• Kepentingan individu di atas kepentingan bersama

• Kerjasama dan kebersamaan dalam memajukan bangsa

• Dominasi satu partai politik terhadap yang lain

• Penegakan hukum secara ketat tanpa toleransi

Pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia merupakan penjabaran nilai sila Pancasila...

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Salah satu upaya untuk memperkuat demokrasi Pancasila adalah...

• Membatasi kebebasan berpendapat

• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik

• Memperkuat otoritas presiden