8. Pemeriksaan penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan …

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

9. PT DEF diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 500.000.000,-. Pada saat pembahasan, Wajib Pajak setuju sebagian atas SKPKB tersebut sebesar Rp 100.000.000,-. Wajib Pajak telah melunasi jumlah pajak yang telah disetujui dalam SKPKB, dan mengajukan keberatan. Atas permohonan keberatan telah diberikan keputusan dengan mengabulkan sebagian, sehingga jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp 350.000.000,-. Apabila PT DEF tidak mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak, bersanya sanksi administrasi yang harus dibayar atas putusan keberatan tersebut adalah ….

Tidak ada sanksi administrasi yang diterbitkan oleh KPP

10. PT XYZ diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 500.000.000,-. Pada saat pembahasan, Wajib Pajak setuju sebagian atas SKPKB tersebut sebesar Rp 100.000.000,-. Wajib Pajak telah melunasi seluruh jumlah pajak dalam SKPKB sebesar Rp 500.000.000,-,dan mengajukan keberatan. Atas permohonan keberatan telah diberikan keputusan dengan menolak, sehingga jumlah SKPKB tetap menjadi sebesar Rp 500.000.000,-. Apabila PT XYZ tidak mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak, besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar atas putusan keberatan tersebut adalah ….

Tidak ada sanksi administrasi yang diterbitkan oleh KPP

Wajib Pajak Badan dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dan dikecualikan dari pengawasan rutin oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila memenuhi kreiteria …

Wajib Pajak badan yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP

Wajib Pajak Badan yang menjalankan kegiatan usaha tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Wajib Pajak badan yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP

Wajib Pajak badan yang pemiliknya bertempat tinggal atau berada di luar nnegeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Jika Wajib Pajak menerima SKPKB di tahun 2021 ke atas yang penerbitannya tidak berdasarkan kegiatan pemeriksaan, maka upaya hukum yang bisa ditempuh adalah…

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan, maka jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan ….

Harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebagai syarat pengajuan permohonan keberatan

Harus dilunasi oleh Wajib Pajak 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan

Harus dilunasi dengan cara kompensasi dari SKPLB sebelum Keputusan Keberatan diterbitkan

Tanggal jatuh tempo pembayaran tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

Pada tanggal 02 April 2024 PT ABC mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB tanggal 2 Januari 2024, dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 500.000.000,-. Seluruh nilai SKPKB tersebut tidak disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir. Pada tanggal 31 Maret 2024, Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut. Keputusan Keberatan diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan amar putusan menolak permohonan dan mempertahankan jumlah pajak dalam SKPKB. Jika PT ABC tidak mengajukan permohonan Banding, maka terhadap WAjib Pajak maka terhadap Wajib Pajak ….

Tidak dikenakan sanksi administrasi.

Dikenakan sanksi kenaikan Rp 150.000.000,-

Dikenakan sanksi denda Rp 150.000.000,-

Dikenakan sanksi denda Rp 250.000.000,-

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan telah melunasi seluruh SKPKB tersebut, dan permohonan tersebut dikalbulkan seluruhnya, maka Wajib Pajak…

Tidak mendapatkan imbalan bunga

Mendapatkan imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Mendapatkan imbalan bunga paling lama 24 bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Mendapatkan imbalan bunga paling lama 24 bulan, dihitung sejak penerbitan SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atas Putusan Pengadilan Pajak. Prinsip yang berlaku untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah…

Peninjauan kembali merupakan yuridiksi absolut Mahkamah Agung

Peninjauan kembai diajukan atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap

Peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 kali

Peninjauan kembali dapat menangguhkan eksekusi

PT AMP menyampaikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 di tanggal 30 April 2024. Wajib Pajak baru menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di tanggal 30 Juni 2024. Atas hal tersebut maka ….

Terhadap Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi denda, namun dikenai sanksi administrasi bunga apabila terdapat Kurang Bayar yang baru dibayar di tanggal 30 Juni 2024

Terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100.000

Terhadap Wajib Paajk dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1.000.000

Terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda karena terlambat melapor SPT Tahunan PPh Badan dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 9 ayat (2b)

Apabila Wajib Pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, dan setelah menyampaikan SPT Tahunan PPh tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak maka terhadap Wajib Pajak …..

Dikenakan sanksi administrasi bunga

Tidak dikenakan sanksi administrasi

Dikenakan sanksi administrasi denda dan bunga

Dikenakan sanksi administrasi denda

Batas waku penyampaian SPT menurut UU KUP, kecuali?...

SPT Masa, 20 hari setelah akhir masa pajak

SPT PPh OP, 3 bulan setelah akhir tahun pajak

SPT Tahunan PPh Badan, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak

SPT Masa PPN, akhir bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan.

Tahapan dalam penagihan aktif yang berkaitan dengan pelunasan utang pajak, kecuali?...

Penyitaan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat

Meminta bank memblokir rekening

Mengusulkan pencegahan kepada Menteri Keuangan

Yang dapat diberikan imbalan bunga dalam ketentuan perpajakan adalah?...

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak

Yang bukan syarat permohonan banding adalah ?....

Membayar 50% dari pajak yang terutang

Terhadap 1 surat keputusan diajukan 1 surat banding

Surat banding dilampiri surat keputusan keberatan

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) ulan sejak surat keputusan keberatan diterima

Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak benar?...

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan dikirm

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat karena bukan yuridiksi pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui.

Permohonan Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat diajukan oleh Wajib Pajak di bawah ini …

WP Mengajukan keberatan namun dicabut

WP mengajukan keberatan tetapi Dirjen Pajak menolak keberatan Wajib Pajak

Wajib Pajak karena mengajukan keberatan namun dipertimbangkan

Tindak pidana delik aduan, menyangkut?...

Pejabat pajak yang melanggar rahasia jabatan

Pihak ketiga tidak memberikan keterangan yang diminta

Setiap orang yang menghalangi penyidikan

Tengah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan di bidang perpajakan, yaitu WP memperlihatkan pembukuan dan dokumen palsu sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh. Kerugian negara yang timbul sebesar Rp 1.000.000.000,- Pada saat pemeriksaan tersebut, WP mengakui kesalahan dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke penyidikan. Mana pernyataan di bawah ini yang benar?...

WP mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, diserta pelunasan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi denda sebesar Rp 1.000.000.000,-

Meminta persetujuan Menkeu untuk kepentingan negara disertai bukti pelunasan pajak terutang ditambah sanksi adinistrasi berupa denda Rp

4.000.000.000,- Pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun WP mengungkap ketidakbenaran pengisian SPT

WP mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, diserta pelunasan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi bunga sesuai KMK Pasal 8 ayat (5)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali?...

Kewajiban di dalam Pasal 28 / 29 tidak dipenuhi sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Diterbitkan NPWP/PKP secara jabatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak menyampaikan SPT, ditentukan karena keadaan tertentu kecuali?....

Kerusuhan masal, kebakaran, ledakan bom dan terorisme

WP dengan status WNA dan tidak tinggal lagi di Indonesia

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah WP yang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut...

Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan selama 5 tahun berturut-turut.

Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan selama 3 tahun berturut-turut.

Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan dengan Pendapat Wajar selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan selama 3 tahun berturut- turut.

Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan dengan Pendapat Wajar selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan selama 5 tahun berturut- turut.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh…

Penyidik di lingkungan DJP atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Polisi dan PNS tertentu di lingkungan DJP atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Polisi dan Jaksa tertentu di lingkungan DJP atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

PNS tertentu di lingkungan DJP atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Terhadap penerbitan SKPKBT yang diajukan gugatan karena diterbitkan tidak melalui pemeriksan, atas pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT dimaksud ?...

Tertangguh sampai 1 bulan putusan gugatan tertbit, dan apabila ditolak Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi

Tertangguh sampai 1 bulan putusan gugatan tertbit, dan apabila ditolak Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi denda 60%.

Tertangguh sampai 1 bulan putusan gugatan tertbit, dan apabila ditolak Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi denda 30%

Tetap harus dibayar paling lama

Tn. A adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2023 (Tahun Pajak sama dengan Tahun Pajak Kalender) disampaikan tanggal 10 Juni 2024 dengan status PPh Pasal 29 Kurang Bayar Rp 100.000.000,-. PPh Pasal 29 tersebut telah dibayar di tanggal 25 April 2024. Berikut tarif bunga sesuai KMK 05/KM.10/2024 Untuk Jatuh Tempo April 2024. Apakah atas pelaporan tersebut dikenai sanksi administrasi?

Dikenai Sanksi Administrasi Bunga 970.000 dan Denda 100.000 ditagih menggunakan STP

Dikenai Sanksi Administrasi Bunga 2.940.000 dan Denda 100.000 ditagih menggunakan STP

Dikenai Sanksi Administrasi Bunga 2.940.000 dan Denda 1.000.000 ditagih menggunakan STP

Dikenai Sanksi Administrasi Bunga 970.000 dan Denda 1.000.000 ditagih menggunakan STP

Atas soal sebelumnya. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP di tanggal 10 Agutus 2024, dan melakukan pembayaran sebesar 10.000.000 pada tanggal 2 Agustus 2024. KMK Bunga 80/KM.10/2024 untuk Periode 1 Agustus– 31 Agustus 2024: Atas pembetulan SPT yang dilakukan dikenai sanksi administrasi berupa bunga…

Bunga Pasal 8 ayat (2) sebesar 485.000

Bunga Pasal 9 ayat (2a) sebesar 485.000

Bunga Pasal 8 ayat (2) sebesar 495.000

Bunga Pasal 9 ayat (2a) sebesar 495.000

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak maka atas kekurangan pembayaran pajak ini diterbitkan ....

SKPKB atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga

SKPKB atas pokok pajaknya dan STP atas sanksi administrasi berupa bunga

STP atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga

PT ABC membetulkan sendiri SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012 pada tanggal 20 November 2012, yang semula menyatakan jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 100 juta dan Pajak Masukan Rp 60 juta, dibetulkan seharusnya jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 160 juta dan kredit Pajak Masukan tetap. Kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 60 juta dibayar pada tanggal 18 November 2012 ...

Terhadap Wajib Pajak akan diterbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 8.400.000,-

Terhadap Wajib Pajak akan diterbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 8.400.000,-

Terhadap Wajib Pajak akan diterbitkan SKPKB untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 8.400.000,-

Terhadap Wajib Pajak akan diterbitkan SKPKB untuk menagih sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 8.400.000,-

Terhadap SPT PPh WP badan Tahun 2021 (Tahun Takwim) telah dilakukan pemeriksaan dan terdapat kekurangan pembayaran pokok pajak sebesar Rp 100 juta. Atas kekurangan pembayaran pokok pajak ini dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Misalkan produk hukum untuk menagih pokok pajak dan sanksi tersebut diterbitkan tanggal 10 Oktober 2022, (tarif KMK periode 1 Januari s/d 31 Januari 2022= 1,77% , sedangkan untuk periode 1 Mei s/d 31 Mei 2022 = 1,82%) maka berupa....

SKPKB untuk pokok pajak dan sanksinya sebesar Rp 17,700,000,

SKPKB untuk pokok pajaknya dan STP sebesar Rp 20 juta untuk sanksinya

SKPKB untuk pokok pajak dan sanksinya sebesar Rp 10,920,000

SKPKB untuk pokok pajaknya dan STP sebesar Rp 12 juta untuk sanksinya

Wajib Pajak dilakukan pemeriksaa atas SPT PPN Masa Desember 2020. Terdapat Pajak Yang Kurang Dibayar sebesar 800.000.000. , apabila diketahui Tarif Bunga sesuai KMK-57/ KM.10/2020 untuk periode 01 Jan 2021 adalah 0.93%, Tarif Bunga sesuai KMK-7 /KM.10/2021 untuk periode 01 Feb 2021 adalah 0.92%, Tarif Bunga sesuai KMK-13 /KM.10/2021 untuk periode 01 Mar 2021 adalah 0.94%, Tarif Bunga sesuai KMK-20 /KM.10/2021 untuk periode 01 Apr 2021 adalah 0.97% Atas Pajak Yang Kurang Dibayar beserta sanksi administrasi akan ditagih dengan ? … tanggal terbit produk hukum 31 Desember 2021

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak 800,000,000, sanksi administrasi berupa bunga 89,280,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 889,280,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak 800,000,000, sanksi administrasi berupa bunga 111,600,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 911,600,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak , sanksi administrasi berupa bunga 88,320,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 888,320,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak , sanksi administrasi berupa bunga 116,400,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 916,400,000

Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atas SPT OP-TAHUNAN-2022. Terdapat Pajak Yang Kurang Dibayar sebesar 500,000,000, apabila diketahui Tarif Bunga sesuai KMK-68/KM.10/2022 untuk periode 01 Jan 2023 adalah 0.99%, Tarif Bunga sesuai KMK-6/KM.10/202 untuk periode 01 Feb 2023 adalah 0.98%, Tarif Bunga sesuai KMK-11/KM.10/2023 untuk periode 01 Mar 2023 adalah 0.97%, Tarif Bunga sesuai KMK-17/KM.10/2023 untuk periode 01 Apr 2023 adalah 0.99% Atas Pajak Yang Kurang Dibayar beserta sanksi administrasi akan ditagih dengan ? … tanggal terbit produk hukum 03 November 2023

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak 500,000,000, sanksi administrasi berupa bunga 54,450,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 554,450,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak , sanksi administrasi berupa bunga 53,900,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 553,900,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak , sanksi administrasi berupa bunga 54,450,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 554,450,000

Ditagih dengan SKPKB, dengan pokok pajak , sanksi administrasi berupa bunga 53,350,000, sehingga jumlah PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBESAR 553,350,000

TACTICTAC BOW1

Authored by Dj bow

Business

University

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

1. Jatuh tempo pelunasan untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh adalah ….

Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 10 pts

2. Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam laporan tersendiri, sepanjang ….

Pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak

Mulainya penyidikan atas Wajib Pajak belum diberitahukan kepada Penuntut Umum (Jaksa)

Pemeriksa Pajak belum melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) dengan Wajib PAjak.

Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

3. Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi bunga dapat dikenakan apabila…

berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)

kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 (Pembukuan dan Pemeriksaan) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

4. Wajib Pajak A sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data/dokumen/keterangan, tim pemeriksa telah mengirimkan Surat Permintaan data/dokumen/keterangan kepada Wajib Pajak pada tanggal 05 Juli 2024. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen serta data dan informasuk, dan keterangan lain paling lama…

04 Agustus 2024

05 September 2024

Tidak ada jangka waktunya

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

5. Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak membetulkan SPT tersebut dengan status Lebih Bayar pada tanggal 01 Juli 2024. Pada tanggal 01 Juli 2024, KPP juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak atas tahun pajak 2020. Atas keadaan tersebut, pernyataan yang paling sesuai adalah …

SPT Pembetulan dapat diterima oleh KPP, karena belum daluwarsa penetapan.

SPT Pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP.

SPT Pembetulant tidak dapat diterima karena sudah dilakukan pemeriksaan.

SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

6. Tuan Rangga ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 yang menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2024. Pernyataan yang paling tepat atas Kurang Bayar Rp 50.000.000,- tersebut adalah ….

Harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret 2024

Harus dibayar sebelum SPT disampaikan

Harus dibayar paling lambat tanggal 28 Maret 2024

Harus dibayar paling lambat tanggal 30 Maret 2024

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

7. Wajib Pajak PT ABC mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila PT ABC tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut, maka upaya hukum yang tidak dapat Saudara lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah ….

Pembetulan (Pasal 16 UU KUP)

Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Pengurangan Sanksi (Pasal 36 1 a)

Pembatalan STP (Pasal 36 1 c)

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

37 questions

Investment in Associate

Quiz

•

University

42 questions

Management

Quiz

•

4th Grade - University

37 questions

Partnership and Corporation

Quiz

•

University

40 questions

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN KEUANGAN-MK1

Quiz

•

University

40 questions

KERTAS 1 PERNIAGAAN SPM 2023

Quiz

•

University

35 questions

MANAJEMEN KEUANGAN

Quiz

•

3rd Grade - University

40 questions

Kuis Kepemimpinan

Quiz

•

University

40 questions

2025 I DIRECCIÓN ESTRATÉGICA APROPIACIÓN CONOCIMIENTOS UN 1 T 1

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

10 questions

Probability Practice

Quiz

•

4th Grade

15 questions

Probability on Number LIne

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Appropriate Chromebook Usage

Lesson

•

7th Grade

10 questions

Greek Bases tele and phon

Quiz

•

6th - 8th Grade

Discover more resources for Business

12 questions

IREAD Week 4 - Review

Quiz

•

3rd Grade - University

20 questions

Endocrine System

Quiz

•

University

7 questions

Renewable and Nonrenewable Resources

Interactive video

•

4th Grade - University

30 questions

W25: PSYCH 250 - Exam 2 Practice

Quiz

•

University

5 questions

Inherited and Acquired Traits of Animals

Interactive video

•

4th Grade - University

20 questions

Implicit vs. Explicit

Quiz

•

6th Grade - University

7 questions

Comparing Fractions

Interactive video

•

1st Grade - University

38 questions

Unit 8 Review - Absolutism & Revolution

Quiz

•

10th Grade - University