Quiz Pendidikan Pancasila

Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk ... pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin Panglima Letnan Jendral Kumakichi Harada.

• Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan)

• Siryooti kanrikoosya

• Shokuryo Haikyuu Kumiai

• Gyubusha Kumiai

• Hansan Kumiai

BPUPK diketuai oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dan telah melaksanakan 2 kali persidangan yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pembahasan pada sidang pertama yaitu...

• Membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar

• Membahas tentang Dasar Negara

• Membahas tentang bentuk Negara

• Membahas tentang hubungan Negara dengan Agama

• Membahas tentang pemerintahan Negara

Pada umumnya, kita mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama yaitu...

• Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno

• M. Hatta, H. Agoes Salim, dan Samsoedin

• Wongsonagoro, Soerachman dan Soewandi

• A. Rachim, Soekiman dan Soetardjo

• Semuanya benar

Lima point diatas adalah dasar pembentukan negara menurut...

• Mohammad Yamin

• Soepomo

• Soekarno

• Moh. Hatta

• Margono

Nugroho Notosutanto menafsirkan bahwa ... menyampaikan lima dasar negara merdeka yaitu (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan Lahir dan Bathin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan Rakyat

• Mohammad Yamin

• Soepomo

• Soekarno

• Moh. Hatta

• Margono

Penghapusan tujuh kata yang tertuang dalam Mukadimah Dasar Negara / Piagam Jakarta dengan alasan sejumlah pihak merasa keberatan dan berpotensi terjadi perpecahan, diantaranya yaitu...

• Pergantian kata "Mukadimah" menjadi "Pembukaan" dan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"

• Pergantian kata "Peri-Kemanusiaan" menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

• Pergantian kata "Kebangsaan Indonesia" menjadi "Persatuan Indonesia"

• Pergantian kata "Mufakat atau Demokrasi" menjadi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"

• Pergantian kata "Kesejahteraan sosial" menjadi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia"

Sila dalam Pancasila yang memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak, dan kewajiban yang sama. Pengertian ini terkandung dalam sila ke...

• Ketuhanan yang maha esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama, contohnya intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini bukan cerminan dari Pancasila sila ke...

• Ketuhanan yang maha esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah dengan prinsip menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke...

• Ketuhanan yang maha esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki dan dipaksa nikah muda. Contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran Pancasila sila ke...

• Ketuhanan yang maha esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia