TRY OUT 2

Desain kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sesuai dengan aturan UU HKPD berikut ini adalah ....

• Proporsi 20% untuk daerah penghasil

• Proporsi 80% untuk daerah provinsi penghasil

• 
  Proporsi 20% daerah penghasil dan 80% untuk pusat

• Provinsi bersangkutan 7,5%, kabupaten/kota 8,9%, Kab/Kota Lain yang masih Satu provinsi 3,6%

• Provinsi bersangkutan 13,5%, kabupaten/kota 57,6%, Kab/Kota Lain yang masih Satu provinsi 8,9%

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan hal berikut ini kecuali ....

• Kinerja desa

• jumlah penduduk
  

• pendapatan per kapita

• luas wilayah

• tingkat kesulitan geografis

Perbedaan utama antara pengelolaan keuangan pusat dengan daerah dapat dilihat dari struktur kelembagaan pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, pernyataan yang tepat adalah ....

• Menteri Keuangan bertindak sebagai pemegang kekuasaan keuangan di pusat, sedangkan PPKD bertindak sebagai pemegang kekuasaan di daerah.

• Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan pusat, sedangkan kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

• Menteri K/L menjadi pengelola anggaran di pusat, sedangkan kepala SKPD bertindak sebagai pengelola anggaran di daerah.

• Presiden bertanggung jawab langsung atas semua transaksi keuangan di pusat, sedangkan kepala daerah hanya mengawasi transaksi di daerah.

• 
  Menteri Keuangan berperan dalam perencanaan pusat, sedangkan kepala daerah berperan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
  

Kategori Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan termasuk dalam komponen ....

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  

• Pendapatan lain-lain yang sah

• Pendapatan Transfer

• Belanja Operasi.

• Penerimaan Pembiayaan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini berarti…

• Anggaran disusun untuk memastikan alokasi yang merata antar perangkat daerah.

• Anggaran disusun berdasarkan kebutuhan prioritas yang terkait dengan capaian kinerja layanan publik.

• 
  Alokasi anggaran perangkat daerah didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya.

• Anggaran hanya dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

• 
  Anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja operasi semata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang ….

• Desa

• Pemerintahan Daerah

• 
  Tata Kelola Pembangunan Daerah

• Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah

• 
  Urusan Pemerintah Absolut

Selain tugas dari Kepala SKPD selaku pengguna anggaran PA juga bertindak sebagai ….. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• 
  Pejabat Panatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Diberikan data sebagai berikut. 7, 4, 3, 9, 13, 10, 8, 7, 3, 6, 8, 15 Jangkauan data tersebut adalah ....

• 11

• 12

• 13

• 14

• 15

masi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup hal-hal berikut ini, kecuali ….

• Kondisi geografis daerah
  

• Potensi sumber daya daerah

• Ekonomi dan keuangan daerah

• Aspek kesejahteraan masyarakat

• Aspek keberlanjutan pembangunan

Berikut ini yang merupakan tahapan awal proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri no 15 tahun 2024 adalah ....

• Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala Kepala Daerahkepada DPRD

• 
  Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS

• 
  Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerahkepada DPRD

• Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah

• 
  Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD