Soal Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Apa langkah pertama dalam proses analisis kebijakan publik?

• Evaluasi Kebijakan

• Implementasi Kebijakan

• Identifikasi Kebijakan

• Formulasi Kebijakan

Salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan adalah cost-benefit analysis. Pendekatan ini fokus pada?

• Menilai efektivitas kebijakan

• Menilai efektivitas kebijakan

• Membandingkan biaya dan manfaat kebijakan

• 1. Mengidentifikasi aktor kebijakan

Metode SWOT dalam analisis kebijakan digunakan untuk . . . .

• Mengukur dampak kebijakan pada ekonomi

• Mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

• Membandingkan alternatif kebijakan

• Mengukur tingkat kepatuhan masyarakat

Kebijakan publik yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, kecuali . . . .

• Relevansi

• Efisiensi

• Arbitrasi

• Efektivitas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang . . . .

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Otonomi Daerah

• Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam analisis kebijakan, stakeholder analysis digunakan untuk . . . .

• Menyusun alternatif kebijakan

• Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan

• Mengevaluasi keberlanjutan kebijakan

• 1. Menentukan sumber daya kebijakan

Kerangka logis dalam analisis kebijakan dikenal dengan istilah . . . .

• Policy cyrcle

• Logical Framework Approach (LFA)

• Stakeholder Mapping

• Theory of Change

Evaluasi kebijakan mencakup aspek berikut, kecuali . . . .

• Relevansi

• Efisiensi

• Arbitrasi

• Keberlanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik bertujuan untuk . . . .

• Memastikan transparansi dalam penyusunan kebijakan

• Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat
  
  

• 1. Meningkatkan sentralisasi kebijakan

• Mengurangi keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan

Apa yang dimaksud dengan kebijakan redistributif . . . .

• Kebijakan yang bertujuan mendistribusikan ulang sumber daya

• Kebijakan yang fokus pada pengembangan ekonomi

• Kebijakan yang mengatur hubungan internasional

• Kebijakan yang memprioritaskan sektor swasta