REMIDIAL PANCASILA (70)

Dalam pidatonya Mr. Soepomo dalam sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan aliran pemikiran (staatsidee) Indonesia nantinya adalah negara integralistik. Mr. Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan Moh. Hatta dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu ....

• Penyatuan agama dan negara

• Peleburan agama dan negara

• Pembagian agama dan negara

• Pemisahan agama dan negara

Hasil keputusan Panitia Sembilan kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945 isinya sebagai berikut:

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3) Persatuan Indonesia;

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil keputusan tentang dasar negara merdeka diatas disebut juga dengan istilah….

• Piagam Jakarta

• Pancasila

• Naskah Proklamasi

• Mukkadmimah

Nilai positif yang dapat kita teladani dari sidang panitia kecil yang membahas perubahan Piagam Jakarta adalah ....

• Semangat saling berbagi

• Membuat keputusan berdasarkan kepentingan golongan

• Semangat saling menghargai dan toleransi atar sesama

• Mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan Bersama

Sebelum pulang sekolah, seluruh siswa SMK-SMAK Bogor menerima bingkisan pada saat ulang tahun sekolah. Bingkisan didistribusikan ke tiap kelas sesuai jumlah siswa. Saat pembagian, terjadi kegaduhan di kelas X-D karena beberapa siswa sedang memperebutkan satu bingkisan tersisa di depan kelas. Ternyata bingkisan tersebut milik Jojo yang sedang tidak hadir karena sakit. Perilaku para siswa tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila terutama sila ....

• 5

• 4

• 3

• 2

• 1

Sikap berikut yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah ....

• Menghormati hak orang lain

• Berani membela kebenaran dan keadilan

• Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain

• Membina kerukunan hidup diantara sesame umat beragama

Kasus Lingkungan Hidup: Sebuah pabrik di Surabaya telah mendapatkan izin lingkungan untuk operasionalnya. Namun, terungkap bahwa pabrik tersebut mencemari sungai setempat, yang seharusnya tidak diperbolehkan berdasarkan aturan lingkungan. Apa yang mencerminkan tumpang tindih peraturan dalam situasi ini?

• aturan lingkungan yang tidak cukup ketat di Surabaya.

• pemerintah seharusnya lebih ketat dalam mengawasi peluncuran produk makanan

• Perusahaan telah mendapatkan izin lingkungan, sehingga tindakan mereka dianggap sah.

• kurangnya pengawasan dan otoritas lingkungan setempat

Apa yang menjadi penyebab utama ketidak-seragaman peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan proses pembuatan undang-undang yang kompleks, kepentingan politik dan ekonomi yang beragam, kurangnya koordinasi antar lembaga, perubahan kebijakan pemerintah, kurangnya pemahaman dan kesadaran, serta kurangnya sumber daya manusia dan teknis.

• Ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya perubahan kebijakan pemerintah

• Ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh kelebihan sumber daya manusia dan teknis

• Ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kepentingan politik dan ekonomi

Salah satu upaya pemerintah terkait suatu peraturan perundang-undangan seperti UU ketika dinilai tidak cocok dan relevan dengan perkembangan zaman adalah dengan tindakan…

• Membiarkannya tetap berlaku, tetapi membuat aturan pengganti

• Mencabut dan menggantinya atau dengan melakukan perubahan tertentu

• Menganjurkan masyarakat agar menaati sebagian ketentuan yang masih relevan

• Memerintahkan masyarakat agar menaati sebagian ketentuan yang masih relevan

Keberadaan peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya kejelasan arah dalam upaya mewujudkan tujuan penting terkait hubungan peraturan perundang-undangan adalah..

• harus menjadi satu kesatuan peraturan

• harus mengatur hal yang sama

• Tidak boleh saling bertentangan

• semua peraturan harus memiliki kedudukan setara

• sebagai pembanding peraturan perundang-undangan

Hierarki perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam ..

• UU No 12 Tahun 2011

• TAP MPR NO.XX/MPRS/1966

• UU No.10 Tahun 2003

• UU No.10 Tahun 2014

• TAP MPR NO.XX/MPRS/1967