LATIHAN SKB DOSEN 2024

1. Payung Hukum Kebijakan Kampus Merdeka adalah

(1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

(4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

(5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 3 dan 4

• 2,3 dan 5

• E.

  Semua benar

Episode 2 Merdeka belajar yang diluncurkan pada 24 Januari 2020 membuat arahan baru tentang

• A. Kampus Merdeka: Otonomi pembukaan prodi baru, re akreditasi bersifat otomatis, persyarat pendirian PTN BH dipermudah, kebebasan mengambil mata kuliah di luar prod

• B. Merdeka Belajar: mengganti USBN dan UN, memberikan kebebasan membuat RPP, PPDB lebih Flexibel

• C. BOS: dana bos langsung ke rek sekolah, penggunaan dana bos untuk kesejahteraan honorer, nilai satuan BOS meningkat,peaporan melalui online

• D. Program orgaisasi Penggerak: Sekolah penggerak, pelibatan ormas bidang pendidik, monitoring dan evaluasi praktik,

• E. Guru Penggerak: pemimpin di masa depan, berpihak pada murid, pendorong transformasi Pendidikan, mewujudkan merdeka belajar

3. Pada program Kampus Merdeka terjadi perubahan definisi dari SKS. Sebutkan definisi baru dari SKS

• A. SKS adalah Jam belajar

• • B. SKS adalah Jam kegiatan

• • B. SKS adalah Jam kegiatan

• • D. SKS adalah Jam Belajar di kelas

• • E. SKS adalah Jam praktik

4. Dalam salah satu arahan kebijakan Kampus Merdeka Permendikbud 4 Tahun 2020, PTN BLU dan Satker dipermudah untuk menjadi PTN BH. Berikut kelebihan PTN BH, kecuali:

• • A. Memiliki otonomi penuh dalam mengelola rumah tangganya

• • B. Dana subsidi PTN bertambah

• • C. Bebas melakukan kerja sama dengan pihak swasta

• • D. Bisa membuka prodi baru secara otonom

• • E. Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan program studi baru dalam rangka kebijakan Kampus Merdeka. Hal ini sejalan dengan peraturan:

• • A. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

• • B. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020

• • C. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020

• • D. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020

• • E. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

6. Perhatikan pernyataan berikut:

1. Otonomi pembukaan program studi baru

2. Program reakreditasi yang bersifat otomatis dan sukarela

3. Syarat PTN BH diperketat

4. Hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi

Yang merupakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung pada tahun 2020 adalah:

• • A. 1, 2, dan 3

• • B. 2, 3, dan 4

• • C. 1, 3, dan 4

• • D. 1, 2, dan 4

• • E. Semua pernyataan benar

7. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka adalah sebagai berikut, kecuali:

• A. Hak belajar 4 semester di luar program studi

• • B. Hak belajar di program studi baru

• • C. Pembukaan program studi baru

• • D. Sistem akreditasi perguruan tinggi

• • E. Perguruan tinggi negeri dipermudah menjadi badan hukum

Kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk pendidikan tinggi dikenal dengan istilah:

• • A. Universitas Merdeka

• • B. Kampus Merdeka

• • C. Mahasiswa Merdeka

• • D. Kampus Terbuka

• • E. Bebas Merdeka

9. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan Prodi baru bagi PTN dan PTS jika memenuhi syarat:

• A. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan Prodi baru bagi PTN dan PTS jika memenuhi syarat:

• B. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan Prodi baru bagi PTN dan PTS jika memenuhi syarat:

• • C. Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan universitas top 500 QS

• • D. Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan universitas top 500 QS

• • E. Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan universitas top 500 QS

Jika suatu program studi atau perguruan tinggi yang telah dilakukan akreditasi dengan peringkat sama dengan sebelumnya maka Prodi atau perguruan tinggi tersebut dapat mengusulkan akreditasi ulang dalam waktu …….. sejak mendapatkan akreditasi tersebut:

• • A. 1 tahun

• • B. 2 tahun

• • C. 2,5 tahun

• • D. 3 tahun

• • E. 5 tahun