Quis ke-2 BPR NBP 19

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah paling sedikit mencakup prinsip, kecuali:

• keterbukaan

• akuntabilitas

• tanggung jawab

• kualitas kredit

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah paling sedikit diwujudkan dalam, kecuali:

• aspek perlindungan nasabah

• pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

• pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

• kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah paling sedikit diwujudkan dalam :

• penanganan benturan kepentingan

• penerapan fungsi audit intern dan ektern

• penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

• semua jawaban benar

Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa, kecuali:

• penurunan tingkat kesehatan

• penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR

• larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha

• Membuka jariangan kantor baru

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit, kecuali :

• merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan

• memastikan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan

• Memberikan keputusan kredit dengan jangka waktu pendek

Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut, kecuali:

• pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

• kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit

• kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia

• sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR di sebut

• Risiko Likuiditas

• Risiko Hukum

• Risiko Kredit

• Risiko Kepatuhan

Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum disebut

• Risiko Likuiditas

• Risiko Hukum

• Risiko Kredit

• Risiko Kepatuhan

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR disebut

• Risiko Reputasi

• Risiko Hukum

• Risiko Kredit

• Risiko Kepatuhan

Penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain di sebut

• Aset Produktif

• Total Aset

• Kewajiban Lancar

• Modal inti BPR