Soal Review TWK 5

Pemerintah ingin meningkatkan jaminan sosial bagi warga negara. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia, termasuk hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Kebijakan mana yang paling sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945?

• Mengurangi anggaran jaminan sosial untuk menekan pengeluaran negara

• Menyediakan asuransi kesehatan gratis untuk semua warga negara

• Memberikan jaminan sosial hanya kepada warga negara yang bekerja

• Menyediakan jaminan sosial hanya untuk warga negara di perkotaan

• Memilih warga negara tertentu sebagai penerima jaminan sosial

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam konteks hubungan antara Presiden dan MPR, bagaimana perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mempengaruhi sistem checks and balances?

• Memperkuat posisi Presiden sehingga DPR tidak memiliki kekuatan

• Menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif

• Melemahkan DPR karena Presiden tidak perlu pertimbangan mereka

• Menghilangkan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden

• Tidak ada pengaruh karena Presiden dan DPR selalu sejalan

Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas pembantuan, apa yang sebaiknya dilakukan?

• Menghentikan semua proyek yang berkaitan dengan tugas pembantuan

• Meminta bantuan dan arahan dari pemerintah pusat

• Menolak tugas pembantuan dan fokus pada program daerah sendiri

• Menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah lain

• Mengabaikan kesulitan dan melanjutkan tugas tanpa perubahan

Dalam rangka dekonsentrasi, pemerintah pusat memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah. Bagaimana ini dapat mempengaruhi pelayanan publik?

• Pelayanan publik menjadi kurang efisien karena terlalu banyak birokrasi

• Pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal

• Pelayanan publik sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat

• Pelayanan publik hanya tersedia bagi penduduk asli daerah tersebut

• Pelayanan publik menjadi terpusat pada satu daerah saja

Di sebuah perusahaan, terdapat kebijakan bahwa setiap karyawan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Namun, terdapat laporan bahwa beberapa karyawan merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena faktor usia. Apa strategi terbaik yang dapat diterapkan oleh manajemen untuk memastikan semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama?

• Menyediakan pelatihan secara online agar dapat diakses oleh semua karyawan

• Membuat jadwal pelatihan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan karyawan

• Melakukan survei kebutuhan pelatihan untuk semua karyawan secara berkala

• Memberikan prioritas kepada karyawan yang lebih tua karena mereka lebih berpengalaman

• Mengabaikan laporan tersebut karena pelatihan tidak wajib diikuti oleh semua karyawan

Dalam konteks sosialisme yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana seharusnya pemerintah mengelola sumber daya alam yang melimpah?

• Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada swasta

• Mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum dengan prinsip keadilan

• Membagi-bagikan sumber daya alam secara gratis kepada masyarakat

• Menjual sumber daya alam kepada negara lain

• Menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan kelompok tertentu saja

Dalam konteks Pancasila sebagai basic belief system, bagaimana prinsip ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dapat diwujudkan dalam kebijakan publik?

• Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil

• Melalui redistribusi pendapatan yang lebih adil antar kelompok masyarakat

• Dengan menghapuskan semua bentuk subsidi yang diberikan oleh negara

• Melalui penerapan sistem meritokrasi dalam penerimaan pegawai negeri

• Dengan memastikan akses pendidikan yang sama untuk semua warga negara

Dalam proses pembentukan Pancasila, setiap anggota BPUPKI membawa pandangan dan ide yang berbeda. Jika Anda adalah anggota BPUPKI, bagaimana Anda akan menyikapi perbedaan pendapat tersebut?

• Menghargai setiap pendapat dan berusaha menemukan titik temu.

• Menolak pendapat yang tidak sejalan dengan ide pribadi Anda

• Mengusulkan untuk mengadakan pemungutan suara demi mencapai keputusan cepat

• Memilih untuk diam dan mengikuti apa yang diputuskan oleh mayoritas

• Berusaha mempersuasif anggota lain agar menerima pandangan Anda

Dalam rangka memperkuat kedaulatan negara dan melindungi hak-hak warga negara, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan kebijakan pertahanan yang inklusif. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan nasional di berbagai sektor. Berdasarkan narasi di atas, manakah dari opsi berikut yang paling mencerminkan prinsip dasar kebijakan pertahanan yang inklusif?

• Peningkatan anggaran militer untuk memperkuat pertahanan wilayah perbatasan

• Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam

• Pengembangan program pendidikan wajib militer bagi warga negara

• Integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan nasional

• Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program pertahanan sipil

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia meluncurkan program pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, namun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut, sekaligus memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan efektif?

• Meningkatkan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur

• Melakukan kajian mendalam terhadap kondisi geografis dan sosial daerah tersebut

• Memberikan insentif kepada perusahaan konstruksi lokal

• Mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk pertukaran teknologi

• Memperkuat regulasi terkait penggunaan lahan