Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat mengeluarkan dua Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara. Undang-Undang yang dimaksud adalah...

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam system akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai penganti dari..

• PP Nomor 24 tahun 2005

• PP Nomor 24 tahun 2006

• PP Nomor 25 tahun 2006

• PP Nomor 25 tahun 2005

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah:

• PP Nomor 104 Tahun 2000

• PP Nomor 106 Tahun 2000

• PP Nomor 105 Tahun 2000

• PP Nomor 107 Tahun 2000

Peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 mengatur tentang..

• Dana perimbangan

• Tata cara pertanggungjawaban kepala daerah

• Pinjaman daerah

• Pengelolaan keuangan

Laporan keuangan besifat materiality dalam karakteristik kualitatif memiliki arti yaitu....

• Laporan keuangan memuat informasi yang penting saja dan tidak memuat informasi yang berlebihan

• Laporan keuangan harus dibuat dengan biaya yang lebih kecil dan manfaat yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan

• Laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

• Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan Pemda lainnya.

Sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan pengertian dari…

• Akuntansi publik

• Akuntansi daerah

• Akuntansi pemerintahan

• Akuntansi sektor publik

Berikut adalah ciri keuangan pemerintah bagi pengendalian, kecuali...

• Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian

• Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan

• Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian

• Sistem pencatatan akuntansi adalah cash basis

 

Apa yang dimaksud dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)?

• Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) itu sendiri

• Penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

• Penjelasan lengkap tentang PSAP

Akuntansi Aset Tak Berwujud merupakan PSAP Nomor....

• 14

• 13

• 15

• 7

SAPD prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan dilakukan oleh PPKD dan SKPD, sesuai permendegri nomor, tahun, dan pasal berapa...

• Permendagri nomor 62 thn 2013 pasal 7

• Permendagri nomor 64 thn 2013 pasal 6

• Permendagri nomor 62 thn 2013 pasal 6

• Permendagri nomor 64 thn 2013 pasal 5