Tryout Damkar B

UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mempunyai sasaran, pola dan langkah sebagai berikut  :

• a.    Mengupayakan syarat-syarat pencegahan kecelakaan kerja secara menyeluruh dengan pola preventif dan refresif non yustifisial dan refresif yustical yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas K3 dibantu Ahli K3.

• b.    Mengupayakan syarat pencegahan kecelakaan kerja dengan pola refresif yustisial melalui penegakan hukum oleh Pegawai Pengawas K3

• c.    Mengupayakan pencegahan kecelakaan kerja dengan pola refresif yustisial dan pengawasannya oleh Ahli K3.

• d.    a, b, dan c semuanya salah

            Penyelenggaraan K3 yang diatur dalam ketentuan UU No.1 tahun 1970 menyebut adanya kebijakan dalam bentuk "Desentralisasi Sektoral", maksudnya :

• a.    Adanya pelimpahan wewenang kepada sektoral lain secara penuh.

• b.    Adanya pelimpahan wewenang kepada sektoral lain tanpa koordinasi

• c. Adanya pelimpahan wewenang kepada sektoral lain dengan berpedoman pada peraturan Menaker RI.

• d. a, b, dan c semuanya benar

          Meningkatnya penerapan Iptek dalam berbagai sektor dan tantangan era globalisasi, maka kebijakan K3 diarahkan melalui:

• a. Pemberlakuan ISO 14001

• b.    Pemberlakuan ISO 45001

• c.    Penetatapan Permenaker 26/th 2014

• d. Penetapan PP No. 50 Tahun 2012

            Penyelenggaraan K3 di Perusahaan / tempat kerja akan dapat berjalan baik dan berkembang bila ada dukungan komitmen Pimpinan Perusahaan / tempat kerja, Bentuk komitmen dimaksud berbentuk  :

• a.    Pernyataan sikap yang tegas terhadap pelanggaran K3

• b.    Pernyataan tertulis dari manajemen yang disosialisasikan kepada segenap jajarannya dan dimonitor pelaksanaannya serta ditindak lanjuti program-program.

• c.    Persyaratan tertulis yang teruang dalam  kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban pemenuhan K3.

• d.    a, b, dan c semuanya salah

   Untuk mengukur kinerja K3 diperusahaan dilakukan melalui :

• a.    Audit SMK3 oleh Ahli K3 yang ditunjuk Menteri

• b. Pemeriksaan dan pengujuan K3 secara menyeluruh oleh ahli K3 sesuai bidangnya

• c.    Audit SMK3 oleh Badan Audit Independen yang ditunjuk Menteri

• d. a, b, dan c semuanya salah

Peraturan keselamatan kerja syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR

• a.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.05/Men/1978

• b.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.02/Men/1989

• c.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.04/Men/1980

• d.         Keputusan Menteri Tenaga  Kerja dan Transmigrasi No. Kep.75/Men/2002

           Peraturan keselamatan kerja Instalasi Alaram Kebakaran Otomatik adalah :

• a.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.05/Men/1978

• b.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.02/Men/1983

• c.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.03/Men/1999

• d.         Keputusan Menteri Tenaga  Kerja dan Transmigrasi No. Kep.75/Men/2002

          Peraturan keselamatan kerja instalasi penyalur petir adalah :

• a.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.05/Men/1978

• b.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.02/Men/1989

• c.         Keputusan Menteri Tenaga  Kerja dan Transmigrasi No. Kep.75/Men/2002

• d.         Peraturan Menteri Tenaga  Kerja No. Per.31/Men/2015

            Pertimbangan filosopi dikeluarkannya UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adalah dalam rangka untuk:

• a.    Mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, melindungi asset perusahaan, dan pemenuhan standar internasional;

• b.    Melindungi tenaga kerja dan orang lain, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, meningkatkan produktifitas;

• c.    Mengupayakan syarat-syarat pencegahan kecelakaan kerja secara menyeluruh dan terus menerus dengan pola preventif dan represif;

• d.    Mejamin kepercayaan pengguna barang dan jasa melalui penerapan sistem manajemen K3 secara terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

            Kebijakan pemerintah RI Penerapan SMK3 di tempat kerja bersifat

• a. Wajib bagi setiap perusahaan

• b. Suka rela bagi perusahaan yang berorientasi export

• c. Wajib bagi perusahaan besar dan beresiko bahaya tinggi

• d. Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan