Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor APKB 2025

Pengawasan Lartas Post Border adalah...

• Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang dilakukan setelah di luar Kawasan Pabean

• 
  Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang dilakukan saat di Dalam Kawasan Pabean

• Pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait setelah di luar Kawasan Pabean

• Pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait saat di dalamKawasan Pabean

Pernyataan paling tepat terkait barang pembatasan dalam konteks impor

• Barang sama sekali tidak dapat diimpor karena dibatasi

• Barang dapat diimpor tanpa harus memenuhi izin asal dalam batas wajar

• Barang dapat diimpor setelah memenuhi perizinan tertentu yang dipersyaratkan

• Barang Lartas

HPHK adalah singkatan dari:

• Hewan Pengganggu Hama Karantina

• Hama dan Penyakit Hewan Karantina

• Hewan dan Produk Hewan Karantina

• Hama Produk Hewan Konsumsi

Apa tujuan dari PMK 141 Tahun 2020?

• Menetapkan batas bea masuk barang

• Mengatur proses barang LARTAS agar bisa diberlakukan di INSW

• Agar Lartas yang ditetapkan oleh Kementerian Lembaga (contoh: karantina) dapat diberlakukan meski belum diterbitkan KMK

• Menyusun daftar komoditas prioritas

Yang dimaksud dengan CITES adalah...

• Sistem perpajakan ekspor-impor

• Sistem pengawasan produk rekayasa genetik

• Regulasi dalam negeri tentang limbah B3

• Perjanjian internasional tentang perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar

Gula Kristal Putih dengan nilai ICUMSA > 300 IU ..

• Dilarang untuk diimpor

• DIbatasi impornya

• Tidak diatur

• Boleh diimpor asal memiliki PI

Berikut pernyataan yang tepat terkait pemasukan senjata API standar TNI

• Pemasukannya hanya dapat dilakukan oleh kementerian pertahanan

• Dapat dilakukan asal ada ijin dari POLRI

• Termasuk barang yang dilarang, sehingga tidak bisa dimasukkan ke Indonesia

• Dapat dilakukan asal ada ijin dari Dir Intelpam

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pengawasan terhadap larangan dan pembatasan di atur di pasal

• Pasal 35

• Pasal 53

• Pasal 25

• Pasal 52

Apabila Pejabat Pemeriksa Dokumen Impor menetapkan lain terhadap pos tarif barang, dimana pos tarif yang ditetapkan termasuk dalam ketentuan larangan dan pembatasan maka dokumen yang diterbitkan

• NPBL

• SPBL

• SPTNP

• SPKTNP

Alamat situs untuk melakukan pengecekan terhadap ketentuan larangan dan pembatasan barang adalah...

• portal.beacukai.go.id

• customer.beacukai.go.id

• insw.go.id/intr

• insw.go.id/perijinan