Pend Pancasila TRYOUT IX ke 1

Perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut !

(1) Peri kebangsaan

(2) Kesejahteraan rakyat

(3) Mufakat dan demokrasi

(4) Kebangsaan Indonesia

(5) Kesejahteraan sosial

Gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah ....

• (1) dan (2)

• (2) dan (3)

• (3) dan (4)

• (4) dan (5)

Answer explanation

Mr. Mohammad Yamin mengemukakan lima asas dasar negara dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, yaitu:

1. Peri kebangsaan

2. Peri kemanusiaan

3. Peri ketuhanan

4. Peri kerakyatan

5. Kesejahteraan rakyat

Dari pilihan di soal, yang termasuk gagasan Mohammad Yamin adalah:

• (1) Peri kebangsaan

• (2) Kesejahteraan rakyat

Sementara (3) Mufakat dan demokrasi lebih identik dengan gagasan Soepomo dan Soekarno, serta (5) Kesejahteraan sosial adalah istilah yang berkembang kemudian dalam rumusan akhir Pancasila.

Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah ....

• Melindungi hak golongan minoritas

• Mengutamakan golongan mayoritas

• Menghargai orang lain yang berpendapat sama

• Mengedepankan semangat persatuan bangsa

Answer explanation

Dalam proses perumusan dasar negara, para tokoh pendiri bangsa seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan lainnya menunjukkan sikap saling menghargai dan mengutamakan persatuan, meskipun berasal dari latar belakang agama, suku, dan pandangan yang berbeda.

Contoh nyata nilai kebersamaan ini adalah kompromi dalam perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi menjaga kesatuan bangsa dan tidak menimbulkan perpecahan antar golongan.

Oleh karena itu, nilai utama yang ditunjukkan adalah:

Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, yaitu dengan mengedepankan semangat persatuan bangsa.

Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah ....

• Menghindari adanya konflik

• Membatasi hak-hak warga negara

• Memberi sanksi bagi masyarakat

• Mengatur tata kehidupan masyarakat

Answer explanation

Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku. Tujuan utamanya adalah:

Menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama, agar setiap anggota masyarakat mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dengan adanya norma, kehidupan bermasyarakat bisa berjalan harmonis dan terhindar dari kekacauan.

Pilihan lain seperti menghindari konflik (A) adalah dampak positif dari norma, memberi sanksi (C) adalah bagian dari pelaksanaan norma, dan membatasi hak (B) bukanlah tujuan utama, melainkan bentuk pengaturan demi keseimbangan hak dan kewajiban.

Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu....

• sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari Tuhan Yang Maha Esa

• sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari hati nurani

• sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari tata pergaulan

• sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari adat istiadat

Answer explanation

Norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan dan tata pergaulan sehari-hari. Norma ini mengatur bagaimana seseorang berperilaku sopan, santun, dan menghormati orang lain dalam lingkungan sosial.

Contoh norma kesopanan:

• Mengucapkan salam saat bertemu

• Menghormati orang yang lebih tua

• Tidak menyela pembicaraan orang lain

Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI (Dokuritsi Zyumbi Tyoosakai) direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi dua kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang....

• rancangan Undang-Undang Dasar

• sistem pemerintahan Indonesia

• dasar negara Indonesia

• semboyan Negara Indonesia

Answer explanation

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan dua sidang resmi:

1. Sidang pertama: 29 Mei – 1 Juni 1945
   ➜ Membahas tentang dasar negara Indonesia (termasuk pidato oleh Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno).

2. Sidang kedua: 10 – 16 Juli 1945
   ➜ Membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.

Jadi, pada sidang resmi kedua, BPUPKI fokus menyusun dan merancang UUD bagi negara Indonesia yang akan merdeka.

Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip ...

• kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati

• kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat

• musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian

• kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan

Answer explanation

Untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam interaksi sosial, yaitu:

• Kebersamaan: Menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara utuh.

• Kesetaraan: Menganggap semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama.

• Toleransi: Menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya orang lain.

• Saling menghormati: Tidak memaksakan kehendak dan menghargai hak orang lain.

Pilihan lain seperti musyawarah dan mufakat, keadilan, dan kemandirian adalah nilai penting, tetapi tidak secara langsung menjawab soal tentang cara menjaga kerukunan dalam keberagaman.

Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan“. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah ...

• Firma

• BUMN

• Koperasi

• CV

Answer explanation

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Asas kekeluargaan ini paling tepat tercermin dalam bentuk usaha koperasi, karena:

• Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya.

• Tujuannya adalah kepentingan bersama, bukan keuntungan pribadi semata.

• Prinsip koperasi adalah kerja sama, keadilan, dan demokrasi ekonomi.

Sementara:

• Firma dan CV adalah bentuk usaha persekutuan yang lebih bersifat profit-oriented.

• BUMN adalah milik negara, bukan bentuk usaha bersama oleh rakyat.

Jadi, bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat pasal 33 ayat (1) adalah koperasi.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan....

• kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah

• aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah

• kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah

Answer explanation

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan mempercepat kesejahteraan.

Kewenangan ini dilakukan berdasarkan:

• Aspirasi masyarakat, yaitu kebutuhan dan keinginan rakyat di daerah.

• Peraturan perundang-undangan, agar tetap sesuai dengan hukum nasional dan tidak menyimpang dari tujuan negara.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pilihan lain seperti kehendak para pejabat atau anjuran pusat bukanlah dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelolah oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain....

• meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan

• meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan

• mengali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah

• membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional

Answer explanation

Otonomi daerah bertujuan agar daerah dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai bagian dari NKRI, daerah juga diharapkan mampu berkontribusi pada pembangunan nasional dengan cara memperhatikan kesejahteraan masyarakat di semua bidang kehidupan.

Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini ! (1) Sebagai alat pemersatu bangsa (2) Sebagai dasar dan sumber hukum nasional (3) Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan (4) Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Dari pernyataan di atas fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor.....

• (1) dan (2)

• (3) dan (4)

• (1) dan (3)

• (2) dan (4)

Answer explanation

Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara secara fundamental berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama bagi seluruh aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Mari kita analisis setiap pernyataan:

(1) Sebagai alat pemersatu bangsa: Fungsi ini lebih menekankan peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam. Meskipun penting, ini bukan fungsi utamanya sebagai Dasar Negara.

(2) Sebagai dasar dan sumber hukum nasional: Pernyataan ini sangat tepat. Sebagai Dasar Negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

(3) Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan: Fungsi ini berkaitan dengan Pancasila sebagai cita-cita dan visi bangsa. Meskipun relevan dalam konteks bernegara, fokus utamanya bukan pada kedudukannya sebagai landasan operasional negara.

(4) Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan: Pernyataan ini juga sangat akurat. Sebagai Dasar Negara, Pancasila menjadi pedoman dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan interaksi antar warga negara.

Dengan demikian, fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor (2) dan (4).