MID Semester

1. Lingkungan perairan yang merupakan faktor produksi perikanan yang terdiri dari perairan laut, air tawar dan air payau sebagai faktor produksi yang utama harus berada di bawah kekuasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945. Pengertian dikuasai oleh negara adalah:

• Dimiliki oleh negara.

• Negara berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pelestariannya.

• Dapat dipergunakan oleh negara sesuai dengan kehendak pemerintah.

• Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Salah satu potensi kelautan yang memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional adalah sektor?

• Sektor wisata bahari

• Sektor Masyarakat bahari

• Sektor Perikanan

• Sektor pertambangan laut

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam bidang perikanan ini yaitu:

• Sistem perijinan usaha perikanan dan Pengaturan zona tangkap.

• ketersediaan armada perikanan dan industri pengolahan perikanan.

• Pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan dan Kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

• Semua jawaban benar.

Ruang lingkup undang-undang dan peraturan kelautan dan perikanan meliputi?

• Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

• Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

• Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

• Pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sektor perikanan di Indonesia diatur oleh negara agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui undang-undang?

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan.

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang perikanan dan kelautan penting karena Indonesia merupakan negara?

• Negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang berlimpah.

• Negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

• Negara dengan sektor wisata bahari yang cukup terkenal.

• Negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas.

Hak dan Kewajiban Nelayan diatur dalam Pasal 12 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang merupakan kewajiban nelayan adalah sebagai berikut:

• Tidak membuang sampah di lautan.

• Mengisi bahan bakar kapal tangkap dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

• Melengkapi surat izin kapal.

• Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan mentaati batasan penangkapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 26A UU No. 45 Tahun 2009 mengatur mengenai Izin usaha perikanan yang mencakup:

• Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

• Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

• Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

• Semua jawaban benar.

Tujuan negara mengatur mengenai izin usaha perikanan adalah untuk, kecuali?

• Mengontrol eksploitasi sumber daya ikan.

• Menjamin legalitas usaha perikanan.

• Menjamin hasil tangkapan nelayan.

• Melindungi nelayan tradisional dari persaingan tidak sehat.

Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 mengatur mengenai Sanksi administratif bagi pelanggaran perizinan usaha perikanan, sanksi administratif berupa:

• Denda dan Pencabutan izin usaha perikanan.

• Penenggelaman kapal.

• Pidana Penjara.

• Teguran tertulis.