TWK- Ketatanegaraan 2 - 13 Mei 2025

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakan Pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante (yang akan mengemban tugas membuat Konstitusi/Undang-Undang Dasar) dan DPR (yang akan berperan sebagai parlemen). Pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut dan membicarakan kembali dasar negara. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang tetap bagi negara RI, telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Atas berbagai alasan di atas, maka Presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959. Berikut ini yang bukan isi dekrit 5 Juli 1959 adalah ....

• Membubarkan Konstituante
• Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
• Tidak lagi memberlakukan UUD 1950
• Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat- singkatnya
• Membentuk MPR dan DPA Gotong Royong

Hasil sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi dasar negara. Sila pertama yakni “Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Alasan utama perubahan ini adalah…

• Sebagian Anggota PPKI tidak setuju karena sebagian rakyat Indonesia khususnya yang dari daerah timur tidak beragama Islam
• Anggota BPUPKI yang lain berpikir ini akan menimbulkan masalah baru terkait nasionalisme, kesatuan, dan persatuan
• Perwakilan Indonesia bagian timur datang kepada Hatta dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah
• Muhammad Yamin menyarankan anggota panitia untuk mengubah sila pertama karena
• Pada saat itu masing-masing wilayah Indonesia sibuk mengarahkan paham untuk menentukan tujuan kemana Indonesia ini

Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi terhadap seseorang yang tersangkut kasus hukum dengan memperhatikan pertimbangan ...

• Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Agung
• Dewan Pertimbangan Presiden
• MPR RI
• DPR RI

Yang memiliki hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah…

• MK
• Mahkamah Agung
• KY
• BPK
• Presiden

DPR memiliki hak, salah satunya adalah hak angket. Pengertian dari hak angket adalah…

• Hak menetapkan APBN
• Hak menyelidiki terhadap sesuatu
• Hak merubah undang-undang
• Hak mengajukan usulan rancangan undang-undang
• Hak meminta penjelasan kepada presiden

Dalam pembuatan suatu perjanjian internasional, presiden membutuhkan persetujuan dari ...

• DPR
• MPR
• Manteri Luar Negeri
• Perwakilan Duta Besar Negara
• MA

Setiap provinsi diwakili oleh anggota DPD yang berjumlah… orang

• 4
• 7
• 5
• 12
• 15

Dalam undang-undang No. 22 tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah… orang

• 250
• 350
• 450
• 550
• 650

Berdasarkan pasal 20 UUD 1945 presiden bersama DPR membahas RUU lalu harus mendapat persetujuan bersama. Setelah RUU tersebut disepakati maka RUU itu akan disahkan oleh…

• Mahkamah Konstitusi
• Disahkan bedua Presiden bersama DPR
• Hakim Agung
• Presiden
• DPR

Jika kita mengacu pada UUD 1945 pasal 19 ayat 3 maka dalam 1 tahun DPR bersidang minimal sebanyak berapa kali ?

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5