PERBAWASLU 03 TAHUN 2022

1. Apa tujuan utama dibentuknya Sekretariat di setiap tingkatan Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017?

• A. Untuk menjalankan fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan pemilu

• B. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu serta jajarannya
  

• C. Untuk menggantikan tugas Bawaslu jika tidak dapat menjalankan fungsinya

• D. Benar semua

Dasar hukum yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah?

• A. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

• B. UU Nomor 1 Tahun 2015

• C. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018

• D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

3. Apa yang dimaksud dengan bantuan teknis dalam konteks pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu/pemilihan?

• A. Kegiatan yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan kampanye mendukung peserta pemilu tertentu

• B. Dukungan dalam bentuk pedoman, pelatihan, teknologi, dan analisis data untuk memperlancar tugas pengawasan pemilu

• C. Penegakan hukum langsung terhadap pelanggaran pidana pemilu oleh sekretariat pengawas pemilu

• D. Menjalankan fungsi pengawasan substantif

4. Dalam konteks kelembagaan pengawasan Pemilu, bagaimana keterkaitan antara Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu?

• A. Keduanya menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pengawas Pemilu.

• B. Perpres mengatur teknis penyelenggaraan kampanye, sementara Perbawaslu mengatur pelaporan dana kampanye.

• C. Perpres menetapkan kedudukan dan struktur kelembagaan sekretariat, sedangkan Perbawaslu memperinci tugas dan tata kerja sekretariat pada setiap level.

• D. Keduanya menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan UU Nomor 7 Tahun 2017.

5.Apa prinsip utama yang harus diterapkan oleh sekretariat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan seperti UU Pemilu, UU ASN, dan Perbawaslu?

• A. Menjalankan fungsi pengawasan substantif dan membuat keputusan hukum atas pelanggaran pemilu

• B. Bertindak sesuai arahan politik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu
  
  

• C. Menjalankan tugas secara teknis-administratif yang legal, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan norma hukum

• D. Mengelola hasil pemilu dan menetapkan calon terpilih di setiap wilayah pengawasan

6. Dalam menjalankan tugasnya, sekretariat Bawaslu wajib mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Manakah pernyataan berikut yang paling mencerminkan prinsip tersebut?

• A. Sekretariat dapat mengambil kebijakan pengawasan secara independen tanpa merujuk aturan hukum selama mendukung proses pemilu
  
  

• B. Seluruh tindakan sekretariat harus dilakukan sesuai kepentingan pimpinan lembaga, meskipun bertentangan dengan peraturan
  

• C. Setiap tindakan sekretariat harus legal, tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan norma hukum, serta berlandaskan prinsip good governance

• D. Sekretariat bertugas menetapkan hasil pemilu dan menyelesaikan pelanggaran pemilu secara langsung di lapangan

7. Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam pasal berapakah dalam Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN?

• A. Pasal 5

• B. Pasal 9

• C. Pasal 3

• D. Pasal 12

8. Menurut Pasal 101 ayat (1), sekretariat pengawas pemilu pada seluruh tingkatan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. Apa makna tanggung jawab fungsional sekretariat tersebut?

• A. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi umum

• B. Bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu kepada pimpinan di tingkat masing-masing

• C. Mengawasi proses pemungutan suara secara langsung di lapangan

• D. Menetapkan hasil pemilu secara resmi kepada Masyarakat

9. Menurut Pasal 104–106, bagaimana mekanisme evaluasi sekretariat pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Luar Negeri?

• A. Semua laporan evaluasi langsung dikirim ke Bawaslu pusat untuk penilaian dan pembinaan tanpa melalui pleno daerah

• B. Evaluasi sekretariat dilakukan berjenjang melalui laporan, pleno, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di masing-masing tingkat sesuai ketentuan pasal 104–106
  

• C. Evaluasi sekretariat hanya dilakukan di tingkat pusat tanpa melibatkan tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan

• D. Koordinator sekretariat langsung menetapkan hasil evaluasi dan pembinaan tanpa laporan ke Bawaslu

10. Menurut Pasal 109, bagaimana proses pembahasan dan publikasi laporan pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu?

• A. Laporan dibahas dan disetujui secara individu oleh Ketua Bawaslu tanpa rapat pleno

• B. Laporan dibahas dan disetujui secara kolektif dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu, lalu dipublikasikan secara terbuka dengan memperhatikan aturan hukum dan batasan informasi

• C. Laporan langsung dipublikasikan tanpa melalui proses pembahasan dan persetujuan

• D. Laporan hanya disimpan untuk internal Bawaslu dan tidak boleh dipublikasikan