Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Tengah Tahun 2025

Sebagai Wajib Pajak Hak dan Kewajiban saat proses Pemeriksaan adalah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang sesuai dengan kategori berikut ini …..

• Objek Observasi

• Objek yang terutang pajak

• Data Elektronik diluar pembukuan

• Surat Dinas

Jangka waktu Wajib Pajak memenuhi dan menyampaikan dokumen yang diminta oleh Pemeriksa adalah paling lama …. terhitung sejak surat permintaan dimaksud disampaikan

• 7 hari

• 30 hari

• 60 hari

• 90 hari

Berdasarkan PMK 15 Tahun 2025 Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut, kecuali ….

• Mendasarkan hasil temuan Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perpajaka

• Melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan

• Melaksanakan Pemeriksaan di lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

• Melakukan penyitaan Objek Pajak sebelum adanya pengujian teknis pemeriksaan

Pada Metode Pemeriksaan terdapat metode langsung dan tidak langsung, Metode Pemeriksaan tidak langsung terdiri atas Pendekatan sebagai berikut .....

• Kualitatif

• Observatif

• Net Worth

• Norminatif

Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut, kecuali ….

• pengujian keterkaitan

• ekualisasi

• sampling

• FGD

Penyampaian tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKM Nomor 15 Tahun 2025 paling lambat dalam jangka waktu …. Terhitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

• 3 hari kerja

• 5 hari kerja

• 7 hari kerja

• 10 hari kerja

Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat dilakukan, dalam hal sebagai berikut ….

• Risalah pembahasan belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

• Adanya Keputusan musyawarah mufakat antara tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

• Berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

• Pada dasar hukum koreksi terdapat perbedaan pendapat yang terbatas antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pengajuan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Wajib Pajak menyampaikan surat pemohonan kepada Lembaga berikut ….

• Kementrian Keuangan

• Pengadilan Negeri

• Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

• Mahkamah Agung

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 Tugas Tim Quality Assurance adalah sebagai berikut ….

• Melakukan penyitaan objek pajak bergerak/tidak bergerak dari Wajib Pajak

• Memberikan Keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak

• Melakukan pembahasan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKM Nomor 15 Tahun 2025

• Menyediakan tim ahli untuk proses pemeriksaan pajak terhadap objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak

Berikut yang tidak termasuk dalam tujuan lain dari Penambahan Kriteria Pemeriksaan sesuai dengan PMK-15 Tahun 2025 adalah sebagai berikut ….

• Pencabutan SKT Objek PBB

• Pengalihan Objek Pajak menjadi Objek Non-Pajak 

• Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer

• Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi