Pedoman dan Pengelolaan Standar Pelayanan

1. 1. Di bawah ini merupakan Prinsip Standar Pelayanan, kecuali

• a. Sederhana

• b. Partisipatif

• c. Relevan

• d. Keadilan dan Inklusivitas

2. 2. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan memanfaatkan sistem teknologi informasi berbasis berbagai saluran (multichannel) maupun penggabungan saluran (omnichannel) serta penerapan manajemen kelangsungan usaha. Merupakan pengertian dari prinsip standar pelayanan

• a. Berkelanjutan

• b. Partisipatif

• c. Modern

• d. Responsif

3. Forum Komunikasi Publik adalah

• a. wadah diskusi antara penyelenggara pelayanan publik dengan stakeholder untuk penerapan kebijakan publik

• b. wadah dialog atau komunikasi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan

• c. komunikasi tertutup antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan

• d. wadah dialog atau komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan publik

4. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Merupakan.

• a. Tujuan FKP

• b. Kategori FKP

• c. Sasaran FKP

• d. Dampak FKP

5. Pihak terlibat dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) Dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan, adalah kecuali,

• a. Media massa

• b. Ahli/ Praktisi

• c. Penyelenggara Layanan

• d. Kementerian Keuangan

6. Dokumen tertulis yang menguraikan secara komprehensif semua tanggung jawab dan komitmen yang terkandung dalam standar pelayanan. Adalah pengertian:

• A. Standar Pelayanan

• B. Komitmen Pelayanan

• C. Maklumat Pelayanan

• D. Janji layanan

7. Yang bukan kewajiban maklumat pelayanan adalah

• a. Ditandatangani oleh pimpinan unit

• b. Dilakukan penandatanganan ulang apabila terjadi pergantian pimpinan unit kerja

• c. Wajib dipublikasikan

• d. Harus memuat Sanksi dan Reward

8. Pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan dilaksanakan paling sedikit

• a. 1 (satu) tahun sekali

• b. Setiap semester

• c. Setiap triwulanan

• d. Setiap pergantian pimpinan unit kerja

9. Dasar Hukum Standar Pelayanan diatur dalam

• a. UU 25/2009 dan PP 96/2012

• b. UU 25/2008 dan PP 96/2014

• c. UU 26/2009 dan PP 94/2012

• d. UU 25/2010 dan PP 96/2014

10. 10. Dibawah ini yang bukan metode Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan adalah

• a. Penyelidikan

• b. Analisis Dokumen

• c. Survei

• d. Observasi