10 Soal Produk Dan Hierarki Peraturan Perundangan Undangan

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011?

• Keputusan Presiden yang bersifat umum

• Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

• Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa pengecualian

• Surat Edaran dari Menteri

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan posisi tertinggi pada ?

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Ketetapan MPR

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditetapkan oleh...

• Presiden

• DPR

• Mahkamah Konstitusi

• MPR

Peraturan daerah provinsi berada satu tingkat di bawah...

• Peraturan Menteri

• Undang-Undang

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Presiden

Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang secara teknis adalah...

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Menteri

• Ketetapan MPR

Siapa yang berwenang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

• Gubernur bersama DPRD Provinsi

• Presiden bersama DPR

• Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota

• Menteri Dalam Negeri

Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah...

• Peraturan Menteri

• Peraturan Daerah

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang

Undang-Undang dibuat oleh...

• Presiden sendiri

• DPR sendiri

• Presiden bersama DPR

• Mahkamah Agung

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang berlaku adalah...

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Undang-Undang

• UUD 1945

Sebuah Peraturan Daerah Kabupaten tentang pajak parkir ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri kemudian membatalkan Perda tersebut. Namun, DPRD Kabupaten bersikeras bahwa Perda itu tetap berlaku karena sudah disetujui bersama Bupati.

Dalam kasus ini, siapa yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan sah atau tidaknya Perda tersebut, dan apa dasar hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan?

• DPRD Kabupaten, karena mereka wakil rakyat daerah

• Bupati, karena ia kepala daerah

• Menteri Dalam Negeri, karena memiliki kewenangan pembatalan Perda

• Mahkamah Agung, karena berwenang melakukan judicial review terhadap Peraturan Daerah