Dasar Hukum penerapan SMK3 di bidang konstruksi

Landasan konstitusional yang menjadi dasar hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang melatarbelakangi berbagai produk hukum K3, tertuang dalam...

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)

• UUD 1945 Pasal 30 ayat (1)

• UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah...

• PP No. 50 Tahun 2012

• PP No. 13 Tahun 2003

• PP No. 1 Tahun 1970

• PP No. 9 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, kegiatan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan dikategorikan sebagai...

• Risiko Kecil

• Risiko Menengah

• Risiko Besar

• Risiko Tinggi

Menurut Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008, kinerja penerapan SMK3 Konstruksi dinilai "Sedang" jika mencapai hasil penilaian sebesar...

• 60% - 85%

• 70% - 85%

• < 60%

• > 85%

Dokumen rencana yang wajib dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa dalam rangka penyelenggaraan SMK3 Konstruksi adalah...

• Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

• Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)

• Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

• Laporan Harian Keselamatan (LHK)

Tujuan penerapan SMK3 menurut PP No. 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut, KECUALI...

• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

• Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana dan terstruktur.

• Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

• Menjadi satu-satunya bukti kepatuhan perusahaan dalam audit perpajakan.

Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, tenaga kerja pelaksana diwajibkan untuk memiliki...

• Sertifikat Keahlian saja

• Sertifikat Keterampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja

• Ijazah Sarjana Teknik

• Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan Sebelumnya

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 (UU Jasa Konstruksi), tahapan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang wajib memenuhi ketentuan K3 adalah...

• Hanya tahap pelaksanaan

• Tahap perencanaan dan pelaksanaan

• Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

• Hanya tahap pengawasan

Sanksi bagi seseorang yang lalai dalam perencanaan konstruksi sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan, menurut UU Jasa Konstruksi, adalah...

• Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5% nilai kontrak.

• Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10% nilai kontrak.

• Pencabutan izin usaha secara permanen.

• Pembayaran ganti rugi kepada pekerja yang cedera.

Peraturan yang secara khusus mengatur tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli K3 adalah...

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1992

• Peraturan Menteri PU No. 09/PER/M/2008

• Keputusan Menteri Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004