UTS LLP 5D

Sejarah alat pembayaran berevolusi dari barter, uang komoditas, uang logam, uang kertas, hingga alat pembayaran nontunai. Transformasi yang paling signifikan dan mendasar bagi peran Bank Indonesia (BI) dalam mengelola moneter dan lalu lintas pembayaran adalah transisi dari:

• Uang komoditas ke uang logam.

• Uang logam ke uang kertas (fiat money), karena status uang menjadi alat tukar berdasarkan kepercayaan dan penetapan otoritas.

• Uang kertas ke cek dan giro.

• Cek ke pembayaran berbasis FinTech.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika sebuah perusahaan multinasional menetapkan transaksi jual beli produk di Indonesia hanya boleh menggunakan Dolar Amerika (USD), hal ini melanggar prinsip:

• Kebebasan bertransaksi.

• Kewajiban penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi yang bertujuan pembayaran di wilayah NKRI.

• Regulasi Bank Indonesia tentang Lalu Lintas Pembayaran.

• Aturan mengenai Clean L/C dan Documentary L/C.

Bank Indonesia (BI) memiliki peran sentral dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama BI yang secara langsung berkaitan dengan keamanan dan efisiensi lalu lintas pembayaran adalah:

• Mencetak uang kertas dan mengatur peredaran uang kartal.

• Menyelenggarakan sistem kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

• Mengatur suku bunga acuan (BI Rate).

• Mengatur rasio kecukupan modal bank.

Lalu lintas pembayaran mencakup pemindahan dana, baik tunai maupun nontunai. Konsep yang paling menentukan sebuah sistem pembayaran dianggap efisien dan modern adalah:

• Kecepatan, keamanan, dan biaya transaksi yang rendah.

• Volume transaksi yang sangat besar setiap hari.

• Penggunaan uang kartal yang dominan.

• Tergantung pada persetujuan dari Issuing Bank dan Advising Bank.

Uang kartal (cash) memiliki karakteristik unik dalam lalu lintas pembayaran. Pengecualian pada fungsi uang kartal dibandingkan alat pembayaran nontunai adalah:

• A. Tidak memerlukan lembaga perantara (bank) untuk menyelesaikan transaksi.

• B. Memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai.

• C. Harus diterima oleh semua pihak.

• D. Dasar hukumnya diatur oleh otoritas moneter.

Sejarah Rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia dan dasar hukumnya menunjukkan bahwa nilai Rupiah memiliki landasan:

• Nilai intrinsik komoditas (emas/perak).

• Ketentuan pasar valuta asing.

• Ketetapan hukum dan kepercayaan publik terhadap otoritas moneter (uang fiat).

• Cadangan devisa negara yang tidak terbatas.

Dalam konsep lalu lintas pembayaran, transaksi nontunai (misalnya transfer) memerlukan mekanisme penyelesaian yang melibatkan Bank Indonesia. Mekanisme ini penting untuk:

• Menjaga kerahasiaan identitas pengirim.

• Memastikan finalitas penyelesaian dana (settlement) antar bank secara terpusat dan aman.

• Mencetak uang kertas dalam jumlah yang cukup.

• Mengurangi penggunaan uang kartal.

Mengapa lalu lintas pembayaran tunai (uang kartal) dianggap kurang efisien untuk transaksi skala besar (misalnya di atas Rp 500 juta) dibandingkan dengan nontunai?

• Uang kartal mudah rusak.

• Risiko keamanan, biaya logistik, dan kurangnya jejak audit (traceability) untuk tujuan regulasi dan pajak.

• Uang kartal tidak memiliki dasar hukum.

• Hanya dapat digunakan dalam negeri.

Peran Bank Indonesia dalam lalu lintas pembayaran bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai regulator. Aspek regulasi yang paling krusial adalah:

• Mengatur jumlah ATM bank umum.

• Menetapkan standar teknis dan keamanan untuk semua media pembayaran yang digunakan oleh publik.

• Memberikan pinjaman kepada bank yang kesulitan likuiditas.

• Mengatur merger dan akuisisi antar bank.

Sistem pembayaran modern muncul sebagai jawaban atas keterbatasan sistem pembayaran tunai. Keterbatasan utama yang mendorong lahirnya instrumen nontunai (seperti cek dan giro) adalah:

• Kebutuhan untuk berbelanja online.

• Tingginya risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar dan kebutuhan akan bukti transaksi yang lebih kuat.

• Tidak adanya bank sentral pada masa lalu.

• Adanya FinTech.