Kejaksaan - Bidang PIDSUS

Berikut Direktorat yang dibawah naungan JAMPIDSUS sebagai berikut, kecuali...

• Direktorat Penyidikan

• Direktorat Penuntutan

• Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi

• Direktorat Pelanggaran HAM Berat

• Direktorat Hukum Luar Negeri (atase)

Berikut tugas dan fungsi SesJAMPIDSUS, kecuali...

• Pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

• Perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pencatatan pengolahan, analisis dan penyajian data kegiatan.

• Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan dokumentasi, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

• Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

• Pemeriksaan Barang Sitaan yang menyebabkan kerugian negara

Hanya terdapat 3 (tiga) Kepala Seksi di bawah Asisten Pidana Khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

• BENAR

• SALAH

Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat serta permohonan grasi, amnesti, dan abolisi merupakan TUSI dari seksi...

• Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

• Penuntutan

• Penyelidikan

• Penyidikan

• Pelanggaran HAM Berat

Pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi merupakan TUSI dari seksi...

• Penuntutan

• Penyidikan

• Eksekusi dan Eksaminasi

• Hukum Luar Biasa

• Penyelidikan

Segi Tahap Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus pada Tindak Perkara Pidana Perpajakan Kepabeanan dan Pidana Ekonomi meliputi...

• Tahap prapenuntutan  sampai dengan tahap eksekusi

• Tahap pra penyelidikan sampai dengan tahap eksekusi

• Tahap  prapenyidikan  sampai dengan  tahap eksekusi

• Tahap Eksekusi Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan

• Tahap uji banding

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 berisi tentang...

• Tata Kelola Administrasi  dan Teknis Penanganan Perkara Tindak  Pidana Khusus

• Pengendalian  Perkara Tindak Pidana Korupsi

• Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak  Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

• Petunjuk  Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak  Pidana Khusus Yang Berkualitas

• Pola Penanganan  Perkara Tindak Pidana Khusus Yang  Berkualitas

Surat JAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 berisi tentang...

• Petunjuk  Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak  Pidana Khusus Yang Berkualitas

• Pengendalian  Perkara Tindak Pidana Korupsi

• Pola Penanganan  Perkara Tindak Pidana Khusus Yang  Berkualitas

• Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak  Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

• Tata Kelola Administrasi  dan Teknis Penanganan Perkara Tindak  Pidana Khusus

Kasus Korupsi Rp 11,8 T yang sempat VIRAL ditangani JAMPIDSUS pada dokumentasi disamping yaitu kasus terkait...

• Minyak dan produk di lingkungan PT Pertamina Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

• Kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO)

• Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pemanfaatan kawasan hutan Duta Palma Group

• Kasus Markup Laporan Keuangan Tahun 2021 PT Sritex Indonesia

• Korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook yang diperkirakan senilai Rp9,9 triliun di bawah Kemendikbudristek periode 2019-2023

Jampidsus bekerjasama dengan Komnas HAM dalam menangani kasus Pelanggaran HAM Berat meliputi peristiwa Jambu Keupok 2003, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya 1989-1998, serta peristiwa Timang Gajah Bener Meriah, dan GAM Aceh 2000-2003.

• BENAR

• SALAH