Kuis Akuntabilitas Laporan Keuangan BLUD

Dasar hukum utama yang menjadi acuan penetapan dan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD di Indonesia, yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, adalah...

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

• Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan utama dari akuntabilitas laporan keuangan BLUD adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai...

• Kepatuhan terhadap standar akuntansi komersial dan laba bersih tahunan.

• Realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang disetor ke Kas Negara/Daerah.
  

• Kinerja operasional, posisi keuangan, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan publik.

• Jumlah pendapatan yang berhasil dipertahankan sebagai surplus kas untuk investasi jangka panjang.

Dalam rangka menyusun Laporan Operasional (LO) dan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), BLUD wajib menerapkan basis akuntansi...

• Basis Akrual Penuh.

• Basis Kas.

• Basis Kas Modifikasi.

• Basis Pengeluaran.

Salah satu ciri utama BLUD yang membedakannya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non-BLUD terkait pengelolaan kas adalah...

• Semua pengeluaran BLUD harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) per transaksi.

• BLUD dapat menggunakan langsung penerimaan fungsionalnya tanpa disetor ke Kas Umum Daerah terlebih dahulu (fleksibilitas anggaran).

• Seluruh penerimaan BLUD harus disetor penuh ke Kas Umum Daerah tanpa kecuali.

• BLUD tidak diperbolehkan memiliki rekening bank sendiri.

Laporan keuangan BLUD yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja selama periode tertentu adalah...

• Laporan Arus Kas (LAK).

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

• Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

• Laporan Operasional (LO).

Pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan keandalan laporan keuangan BLUD adalah...

• Pemimpin BLUD (misalnya Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas) melalui Pejabat Keuangan.

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku atasan langsung.

• Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD pada satu tanggal tertentu adalah...

• Laporan Perubahan Ekuitas.

• Laporan Operasional.

• Laporan Arus Kas.

• Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan BLUD wajib terdiri dari semua laporan berikut, kecuali...

• Laporan Laba Rugi.

• Laporan Operasional (LO).

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

• Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam konteks akuntabilitas, pengakuan pendapatan BLUD dari jasa layanan (misalnya dari klaim BPJS atau pasien) diakui pada saat hak tagih timbul, yang merupakan ciri dari...

• Basis Kas.

• Basis Akrual.

• Prinsip Materialitas.

• Prinsip Konservatisme.

Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) BLUD mencerminkan...

• Jumlah total kas dan setara kas yang dimiliki BLUD.

• Pendapatan yang belum direalisasikan selama periode pelaporan.

• Jumlah total dana yang dialokasikan dari APBD untuk tahun berjalan.

• Kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.