Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah swatantra)

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut diatur dalam pasal ...

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama ... dengan memperhatikan pertimbang dari ...

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ...

Keuangan Negara dalam arti sempit adalah hanya mencakup ...

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan pendekatan dari sisi ...

Berikut ini adalah ruang lingkup keuangan negara, kecuali...

Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih disebut ...

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, disebut ...

Berikut ini adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan, kecuali ...

Berikut ini merupakan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kecuali ...

Berikut ini merupakan tugas Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran, kecuali ...

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dijalankan oleh ...

Berikut ini adalah tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kecuali ...

APBN terdiri atas ...

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara terdiri dari ...

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan ...

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang APBN, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran sebesar ...

Pemberian pinjaman dan/atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya harus mendapat persetujuan ...

Pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana

masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat dilakukan oleh ...

Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis

untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada ...

Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan adanya penyesuaian APBN, kecuali ...

Berikut ini adalah jenis Laporan Keuangan yang harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, kecuali ...

Berikut ini merupakan Sub bidang pengelolaan fiskal, kecuali ...

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral disebut ...

orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah disebut ...

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD tidak mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang ...

Kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya merupakan tugas yang dijalankan oleh ...

Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah Bendahara Umum Daerah

Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan hanya disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kuasa bendahara umum negara

Setiap pejabat tidak dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD meskipun anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang menetapkan pejabat yang bertugas menghapus barang milik negara

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah bukan merupakan hak negara/daerah.

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Merupakan kewenangan ...

Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank pembangunan daerah

Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah bukan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja tidak wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara

Penyelesaian piutang yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan, jika ...

Utang/hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang