WorksheetsPPKn X MIPA 1-4 + X IPS 1-2
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selalu pemegang…
Kekuasaan legislative
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan federative
Kekuasaan koordinatif
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. Undang. Hal tersebut diatur dalam…
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah….
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara
Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah..
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undang-undang APBN
Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan…
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintah presidensial di Indonesia adalah…
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah
Kabinet atau menteri diangkat olwh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
Dalam sistem pemerintah presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara…
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Negara dan kepala pemerintahan
Pemerintahan dan kepala eksekutif
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari…
Bentuk negara kesatuan
Bentuk negara federasi
Bentuk pemerintah republik
Sistem pemerintah presidensial
Sistem pemerintahan parlementer
Di bawah ini merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial
raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
mekanisme pertanggung jawaban menteri kepada parlemen
presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai nilai pancasila sebagai ideologi terbuka bersikap positif terhadap pancasila sebagai ideology terbuka adalah, kecuali
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Menyaring budaya budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Mengembangkan prinsip toleransi bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislative
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislative
6. Menteri menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor…
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai nilai pancasila sebagai ideology terbuka. Bersikap positif terhadap pancasila sebagai ideology terbuka adalah, kecuali…
Menyaring budaya budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Perhatikan data di bawah ini:
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil wakil rakyat
Berdasarkan data diatas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai nilai pancasila adalah sebagai berikut, kecuali
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap peri kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, kecuali
Terwujudnya nilai nilai agama dan budaya
Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan
Penduduk
Orang asing
Warga negara
Bukan penduduk
Bukan warga negara
Pada dasarnya yang dapat membedakan antara warga negara dan bukan warga negara dapat ditinjau dari aspek, yaitu
Haknya
Legal formal
Kewajiban
Hukum positif
Hak dan kewajiban
Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan tindakan hukum tertentu adalah
Ius soli
Stelsel aktif
Stelsel pasif
Naturalisasi
Ius sanguinis
Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) dinamakan….
Ius soli
Hak opsi
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius sanguinis
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan sesorang ialah kewarganegaraan orang tuannya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah….
Hak opsi
Ius soli
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius sanguinis
Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Maka orang tersebut pada dasarnya….
Ius soli
Apatride
Bipatride
Ius sanguinis
Naturalisasi
Seseorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lainnya….
Ius soli
Apatride
Bipatride
Ius sanguinis
Naturalisasi
Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah…
Asas keterbukaan
Asas kebenaran subsrantif
Asas kepentingan nasional
Asas perlindungan maksimum
Asas publisitas
Hak untuk mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan….
Hak dibidang politik
Hak dibidang hukum
Hak dibidang ekonomi
Hak dibidang pendidikan
Hak dibidang sosial budaya
Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat di implementasikan dalam bentuk…
Memasuki anggota partai politik
Membantu fakir miskin dan anak tertukar
Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
Menurut UU nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah, kecuali…
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah
Menurut UU nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan…
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yagng dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai….
KekuatSA an utama sistem keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan
Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan …
Menjadi prajurit TNI/Polri
Mengikuti pertandingan olahraga di tingkat internasional
Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
Mengikuti olimpiade fisika,matematika,dan kimia diluar negeri
Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup-hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ….
Bela negara
Sistem bela negara
Pertahanan negara
Sistem keamanan nasional
Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
Nomor 1, 2, dan 3
Nomor 3, 4, dan 5
Nomor 2, 4, dan 6
Nomor 3, 4, dan 6
Nomor 4, 5, dan 6
Perhatikan data di bawah ini !
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden
Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang
dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17
tahun 2003, ….
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Lembaga yang wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara
di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari
mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah
reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Pada saat ini terdapat berbagai
lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan
tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung
meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut , kecuali ….
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
Peran serta masyarakat dalam
sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai
UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi
di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan
pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut
adalah.…
Rapat umum
Mimbar bebas
Arak-arakan
Unjuk rasa
Pawai
Negara demokrasi (negara yang
berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan
kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam
penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi
demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan
bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan
pendapat di Indonesia terdapat dalam....
Pancasila
UUD NRI tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
Setiap warga negara Indonesia
memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam
pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk
berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut
mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi,
yaitu.....
Adanya pemilu berkala
Adanya supermasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Bagi bangsa Indonesia, pilihan
yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan
Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian
bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah
dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka.
Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....
Voting
Kerja sama
Sikap individual
Musyawarah mufakat
Sikap senasib sepenanggungan
Dua konsep kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah….
res nulius dan res communis
nusailara dan anchipelago
maritim dan kontinental
zona ekonomi eksklusif
landas benua
Berikut ini yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah….
hak
kewajiban
aturan hukum
domisili
hak dan kewajiban
Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar disebut …
Zona Ekonomi Eksklusif
Zona Laut Kontinen
Zona Ekonomi
Zona Laut Territorial
Zona e. Laut Ekstraterritorial
Pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dicantunkam dalam UUD NRI 1945 Pasal ….
27
25a
25b
28a
28b
Manakah dibawah ini yang bukan termasuk lembaga Infrastruktur Politik …
Partai Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok Kepentingan
Kelompok Penekan
Komisi Yudisial
Dua konsep kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah….
res nulius dan res communis
nusailara dan anchipelago
maritim dan kontinental
zona ekonomi eksklusif
landas benua
Landasan aturan kementeriaan negara ialah Undang-Undang Dasar 1945 pasal....
17
18
19
22 C
23
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 wacana kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang sanggup dibuat berjumlah...
32
33
34
35
36
Kementrian yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian Sekretariat Negara
Kementrian Kesehatan
Kementrian Lingkungan Hidup
Kementrian Sosial
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
101 Tahun 2001
102 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
101 Tahun 2002
