NEW
Font size
WorksheetsPretest Sertifikasi Bendahara Tahun 2019
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut, kecuali:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
Nomor 162/PMK.02/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
Klasifikasi Belanja yang tidak dapat diberikan melalui mekanisme UP, adalah:
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lain-lain
Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) Kegiatan Satker
1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) unit kerja pada Satker
1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) PPK pada Satker
1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker
Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan Negara ke kas Negara pada setiap :
setiap akhir bulan
setiap akhir hari kerja
sesuai jumlah penerimaan
tidak disetorkan
Apabila perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan maka Bendahara Pengeluaran:
Wajib melaksanakan
Wajib mengingatkan
Wajib menolak
Berkonsultasi dengan pimpinan
Mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan dilakukan dengan cara:
Melalui rekening Bendahara;
Melalui rekeninng KPA;
Melalui rekening pihakke tiga
Langsung dari rekening Kas Negara.
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang mengutamakan adanya ketepatan antara bukti formal dengan output yang dihasilkan termasuk prinsip:
Proporsionalitas
Profesionalitas
Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Transparansi.
Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila:
Realisasi dari semua BPP telah 50%
Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut
Realisasi dari semua BPP telah 75%
Salah satu BPP telah merealisasikan 100%
Akun untuk belanja perjalanan dinas biasa adalah
523111
523121
524111
524119
Berikut ini adalah jenis-jenis belanja negara yang ada dalam dokumen anggaran setiap kantor/satuan kerja, kecuali:
Belanja Bunga Hutang
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Proses pelimpahan pagu UP bendahara ke pemegang uang muka dilakukan pada menu :
RUH Pajak
RUH Kuitansi
RUH Transaksi
Jawaban A dan B dan C benar
Bendahara satker A melakukan transaksi pembayaran Jasa catering kepada CV Sabar Menanti sebesar Rp. 10.000.000,-. Terhadap pembayaran tersebut dikenakan pajak :
PPN dan PPh pasal 22
PPN dan PPh pasal 23
PPN
PPh pasal 23
Saat terutang Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah :
Pada saat dilakukannya kontrak pengadaan barang
Pada saat penyerahan barang
Pada saat dilakukan pembayaran
Pada saat pembelian barang
Tidak termasuk dokumen sumber pembukuan:
Bukti transfer UP ke BPP
SPP LS Pihak ketiga
Faktur pajak
SSBP
Penetapan kerugian negara yang disebakan perbuatan bendahara oleh:
BPK
TPKN
Kementerian/Lembaga
BPKP
LPJ Bendahara Pengeluaran disusun dan disampaikan setiap:
Triwulan
Bulan
Semester
Tahun
Pembukuan SP2D LS bendahara tidak melibatkan buku ini:
BKU
Buku pembantu pajak
Buku pembantu LS
Buku pembantu bank
Menu Utility pada modul bendahara pengeluaran terdiri atas sub-sub menu, kecuali:
Berita Acara
Backup Data Bendahara
Restore Data Bendahara
Kirim ADK LPJ
Laporan pengawasan anggaran belanja adalah laporan monitoring pagu dan realisasi:
Realisasi penggunaan UP
Realisasi Anggaran
Realisasi mutasi kas
Realisasi pajak
Proses memasukan data DIPA dan Revisi dalam modul Admin disebut :
Restore data pagu dan transaksi
Transfer Pagu dan Revisi Pagu
Backup data
Kirim ADK LPJ
