NEW
Font size
WorksheetsNo Corrupt
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
korupsi dapat diartikan sebagai ...., kecuali
busuk
rusak
penyalahgunaan
hadiah
korupsi merupakan tindak pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan
berdasarkan kebijakan
berdasarkan kemauan
berdasarkan permintaan
unsur korupsi adalah...., kecuali
kerugian negara
suap menyuap
penggelapan
hadiah
sanksi perbuatan korupsi di Indonesia
pidana mati
pidana penjara
pidana tambahan
semua benar
merupakan perbuatan korupsi dimana kedua pelaku aktif, yaitu
suap menyuap
pemerasan
gratifikasi
ott
berikut ini ketentuan hukum yang dapat menjerat hate speech..., kecuali
pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU Perkawinan
beberapa perbuatan ini termasuk membantu tindak pidana terorisme yang dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali...
memberi bantuan keuangan kepada pelaku terorisme
menyembunyikan pelaku terorisme
menyembunyikan informasi tentang pelaku terorisme
melaporkan kepada aparat penegak hukum adanya dugaan tindakan terorisme
definisi radikal adalah...
perasaan atau afeksi yang ekstrim terhadap sesuatu
sikap ekstrim terhadap suatu organisasi
keyakinan ekstrim terhadap suatu ideologi
afeksi atau perasaan positif terhadap sesuatu yang bersifat ekstrim dan mendorong untuk membela mati-matian terhadap ideologi yang dianutnya
definisi terorisme adalah
perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas dan menimbulkan korban masal yang menyebabkan kerusakan obyek vital, strategis atau fasilitas publik atau internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh residivis dalam rangka mengganggu keamanan
perbuatan mengganggu dan menyandera turis untuk kepentingan pribadi
perbuatan darurat dalam rangka membela diri dari orang asing
pemateri kita hari ini adalah..
Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, Kementerian Hukum dan HAM RI
Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Hukum dan HAM RI
