Font size
S
M
L
XL
WorksheetsInspektorat Utama BPS
Total questions: 86
Worksheet time: 56mins
Name
Class
Date
1.
Benar atau Salah, Sampai saat ini, tidak ada larangan atau batasan maksimal yang tegas dalam berbagai ketentuan yang berlaku tentang realisasi keuntungan dalam pelaksanaannya
a)
Benar
b)
Salah
2.
Benar atau Salah, Penentapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan serangkaian proses analisa kuantitatif dan berdasarkan data (survei) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk suatu barang/jasa yang akan diakusisi melalui pengadaanbarang/jasa.
a)
Benar
b)
Salah
3.
Benar atau Salah, Bila perkiraan biaya pekerjaan ditetapkan terlalu rendah, maka besar kemungkinan proses pelaksanaan pengadaan pada tahap pemilihan akan mengalami kegagalan.
a)
Benar
b)
Salah
4.
Benar atau Salah, Analisis Pasar harus dilakukan kembali jika Jeda waktu yang relatif lama atas Analisis Pasar yang telah dilakukan
a)
Benar
b)
Salah
5.
Benar atau Salah, “Penyesuaian waktu mutlak diperlukan bila estimasi biaya dilakukan berdasarkan informasi kontrak sejenis pada tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya mencerminkan inlfasi atau deflasi atas harga sehubungan dengan waktu karena faktor-faktor seperti tingkat tenaga kerja, biaya material, suku bunga, dll.”
a)
Benar
b)
Salah
6.
Benar atau Salah, Untuk keperluan penyusunan HPS, Peraturan Kepala LKPP menyebutkan batas maksimal keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari total biaya atau 15% dari Biaya Langsung Personil untuk konsultan
a)
Benar
b)
Salah
7.
Benar atau Salah, Apabila PPK telah memperoleh keyakinan yang cukup memadai bahwa perkiraan harga telah disusun menggunakan data dan proses yang andal, Rencana Kerja dan Anggaran dapat ditandatangani.
a)
Benar
b)
Salah
8.
Benar atau Salah, Dalam penetapan perkiraan harga untuk penyusunan HPS Jasa lainnya, PPK dapat menugaskan tim pendukung atau staf yang memiliki keahlian untuk menyusun HPS.
a)
Benar
b)
Salah
9.
Benar atau Salah, Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai(PPN). HPS boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh).
a)
Benar
b)
Salah
10.
Benar atau Salah, Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya.
a)
Benar
b)
Salah
11.
Benar atau Salah, Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sudah tidak memiliki masa manfaat pada
periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan
periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan
a)
Benar
b)
Salah
12.
Benar atau Salah, Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
a)
Benar
b)
Salah
13.
Benar atau Salah, Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan Mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya.
a)
Benar
b)
Salah
14.
Benar atau Salah, RKBMN untuk pemeliharaan BMN dapat diusulkan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan
a)
Benar
b)
Salah
15.
Benar atau Salah, Dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan, pereviu seharusnya obyektif sesuai dengan permintaan satker yang direviu.
a)
Benar
b)
Salah
16.
Benar atau Salah, Pejabat Perbendahaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
a)
Benar
b)
Salah
17.
Benar atau Salah, Tugas KPA antara lain menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
a)
Benar
b)
Salah
18.
Benar atau Salah, PPK memiliki wewenang, antara lain menetapkan Tim Tenaga Ahli untuk tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
a)
Benar
b)
Salah
19.
Benar atau Salah, Standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
a)
Benar
b)
Salah
20.
Benar atau Salah, Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output)
a)
Benar
b)
Salah
21.
Benar atau Salah, Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
a)
Benar
b)
Salah
22.
Benar atau Salah, Pengajuan SPM GUP (Penggantian UP) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
a)
Benar
b)
Salah
23.
Benar atau Salah, Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP
a)
Benar
b)
Salah
24.
Benar atau Salah, Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
a)
Benar
b)
Salah
25.
Benar atau Salah, Dalam persiapan pengadaan barang/jasa, dilakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan melalui rapat koordinasi antara PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis.
a)
Benar
b)
Salah
26.
Benar atau Salah, Proporsi Pengajuan Uang Persediaan (UP) adalah UP tunai 70% dan UP kartu kredit pemerintah 30% dari besaran UP
a)
Benar
b)
Salah
27.
Benar atau Salah, Aturan terkait Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap diatur sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2013
a)
Benar
b)
Salah
28.
Benar atau Salah, Panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peser:a (karena factor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang ber!aku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
a)
Benar
b)
Salah
29.
Benar atau Salah, Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan untuk Perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama
a)
Benar
b)
Salah
30.
Benar atau Salah, Nilai minimal kapitalisasi asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta juta rupiah)
a)
Benar
b)
Salah
31.
Benar atau Salah, Aset tetap terdiri dari Tanah, Persedian, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.
a)
Benar
b)
Salah
32.
Benar atau Salah, Pekerjaan konsultan perencana gedung sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
a)
Benar
b)
Salah
33.
Benar atau Salah, Area perubahan Reformasi Birokrasi ada sebanyak 8 area perubahan
a)
Benar
b)
Salah
34.
Benar atau Salah, Penilaian RB mencakup 2 komponen yaitu komponen proses dan komponen pengungkit
a)
Benar
b)
Salah
35.
Benar atau Salah, Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
a)
Benar
b)
Salah
36.
Benar atau Salah, Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP adalah salah satu point penilaian RB untuk area perubahan penguatan akuntablilitas
a)
Benar
b)
Salah
37.
Benar atau Salah, Penilaian Eavaluasi SAKIP dan Zona Integritas merupakan bagian dari penilaian agenda RB di BPS
a)
Benar
b)
Salah
38.
Benar atau Salah, Monitoring dan Evaluasi (Monev) RB merupakan salah satu pilar RB di BPS
a)
Benar
b)
Salah
39.
Benar atau Salah, Salah satu perubahan LKE PMPRB 2019 dengan 2018 adalah adanya penilaian tentang kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN
a)
Benar
b)
Salah
40.
Benar atau Salah, Pemerintah telah menjalankan program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010
a)
Benar
b)
Salah
41.
Benar atau Salah, Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional saat ini ada 3 buah yaitu 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
a)
Benar
b)
Salah
42.
Benar atau Salah, Perilaku koruptif sebagai salah satu contoh penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, penilaian LKE PMPRBnya masuk pada area perubahan Mental Aparatur
a)
Benar
b)
Salah
43.
Misalkan harga yang ditawarkan Penyedia X sama dengan harga pasar, namun karena mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif dibandingkan pesaingnya, maka Penyedia X dapat memperoleh keuntungan
a)
Dibawah 15 %
b)
Diatas 15%
c)
Sama Dengan 15%
d)
Semua Salah
44.
Penentuan prioritas Analisis Pasar hanya dilakukan terhadap kondisi-kondisi antara lain
a)
Pengadaan item yg belum pernah dilaksanakan (pengadaan perdana).
b)
Jeda waktu yang relatif lama atas Analisis Pasar yang telah dilakukan.
c)
Perubahan pasar dan teknologi
d)
Semuanya benar
45.
Dalam penyusunan estimasi biaya, barang/jasa dapat dikelompokan
a)
Barang jadi
b)
Barang/jasa produksi
c)
Barang setengah jadi/On Process
d)
a dan b Benar
46.
Estimasi harga yang ditetapkan dan dikalkulasikan secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan merupakan konsep HPS yang ditetapkan oleh
a)
PA
b)
KPA
c)
PPK
d)
ULP
47.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara diatur dalam
a)
PMK Nomor 107/PMK.06/2019
b)
PMK Nomor 110/PML,06/2019
c)
PMK Nomor 210/PMK.08/2019
d)
PMK Nomor 210/PMK.06/2019
48.
Dalam Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
a)
disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
b)
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
c)
Dilaporkan kepada BPKP dalam bentuk Laporan Hasil Penilian Kembali BMN
d)
Hanya a dan b Benar
49.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 diatur dengan
a)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
b)
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
c)
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018
d)
Semuanya salah
50.
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari sumber
a)
Penerimaan Perpajakan;
b)
PNBP
c)
Penerimaan Hibah
d)
Semua Benar
51.
Perencanaan tentang Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia
a)
PMK Nomor 120/PMK.06/2014
b)
PMK Nomor 201/PMK.06/2014
c)
PMK Nomor 150/PMK.06/2014
d)
PMK Nomor 105/PMK.06/2014
52.
Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) disusun Pengguna Barang dengan berpedoman pada
a)
Renstra K/L
b)
Standar barang dan standar kebutuhan
c)
Standar Operasional Prosedur
d)
Jawaban a dan b
53.
Terkait Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN, Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat pengguna barang kepada Pengelola Barang paling lambat
a)
Minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
b)
Minggu keempat bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
c)
Minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
d)
jawaban a, b, dan c salah semua
54.
Hasil penelaahan RKBMN untuk pemelihaan BMN ditanda tangani oleh
a)
Pejabat Eselon II dilingkungan Pengelola Barang yang mendapatkan delegasi wewenang dari pengelola Baran
b)
Pengguna Barang
c)
Kuasa Pengguna Barang
d)
Jawaban a dan b
55.
Pengukuran kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan cara
a)
Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
b)
Membandingkan realisasi kinerja program tahun sebelumnya dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam renstra
c)
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam renstra
d)
Jawaban a dan c Benar
56.
Pengelolaan data kinerja mencakup antara lain
a)
Penetapan baseline data.
b)
Pencatatan dan registrasi.
c)
Pengkompilasian dan Perangkuman.
d)
Semuanya Benar
57.
Pelaksanaan Reviu Lapora Keuangan Kementerian/Lembaga dilaksanakan sesuai standar reviu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
a)
PMK 255/PMK.09/2015
b)
PMK 265/PMK.06/2015
c)
PMK 205/PMK.09/2015
d)
PMK 275/PMK.06/2015
58.
Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) antara lain, kecuali
a)
Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
b)
Memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
c)
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
d)
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
59.
Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran, kecuali
a)
Belanja Pegawai
b)
Belanja Barang
c)
Belanja Modal
d)
Belanja Lain-lain
60.
Rencana umum pengadaan ditetapkan oleh
a)
Pengguna Anggaran
b)
Kuasa Pengguna Anggatan
c)
Pejabat Pembuat Komitmen
d)
Pejabat Pengadaan
61.
Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara yang diperbolehkan, kecuali
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Pejabat Pembuat Komitmen
c)
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
d)
Bendahara Pengeluaran
62.
Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut
a)
Memecah paket sehingga usaha kecil dapat memperoleh kesempatan dan proses pengadaan dilakukan melalui pelelangan/seleksi sederhana atau pemilihan langsung.
b)
Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaannya lebih tepat dilaksanakan di daerah.
c)
Menggabungkan beberapa paket agar nilai pengadaan menjadi besar, sehingga tidak perlu melibatkan usaha kecil yang terbatas kemampuannya.
d)
Memecah paket pengadaan dengan tujuan agar dapat ditunjuk langsung
63.
Jumlah saldo kas tunai Bendahara Pengeluaran pada akhir kerja adalah
a)
Paling banyak sama dengan jumlah uang persediaan
b)
Paling banyak Rp50.000.000,-
c)
Paling banyak Rp10.000.000,-
d)
Paling banyak Rp25.000.000,-
64.
Pemotongan Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh KPP sejak 1 (satu) bulan disampaikannya surat pemberitahuan namun satker belum juga melakukan penggantian UP adalah
a)
50% dari total UP
b)
60% dari total UP
c)
25% dari total UP
d)
75% dari total UP
65.
Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas, kecuali
a)
Uang makan
b)
Uang representasi
c)
Transport lokal
d)
Uang saku
66.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui, kecuali
a)
Perikatan dengan penyedia jasa
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
KPPN
d)
Pelaksana SPD
67.
Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan / pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset, kecuali
a)
Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
b)
Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
c)
Pengadaan barang tersebut merupakan pembentuk barang persediaan.
d)
Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan / di pasar kan kepada masyarakat / Pemda / entitas lain di luar Pemerintah Pusat.
68.
Apabila pekerjaan konstruksi tidak jadi dilaksanakan maka pekerjaan konsultan perencana gedung hanya dapat dibayarkan sebesar
a)
80% dari nilai kontrak
b)
85% dari nilai kontrak
c)
90% dari nilai kontrak
d)
Tidak dapat dibayarkan
69.
Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa
a)
Tatalaksana
b)
Pelayanan Publik
c)
Akuntabilitas
d)
SDM Aparatur
70.
Siapakah yang melakukan pengiriman penilaian LKE PMPRB Instansi ke KEMENPAN RB
a)
Inspektur Utama
b)
Ketua PMPRB
c)
Sekretrasis Utama
d)
Kepala BPS
71.
Dasar hukum tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online adalah?
a)
Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014
b)
Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018
c)
Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2012
d)
Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2015
72.
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Mental Aparatur
b)
Akuntabilitas
c)
Pengawasan
d)
SDM Aparatur
73.
BPS mendapat nilai opini BPK WDP untuk Laporan Keuangan tahun berapa?
a)
2014
b)
2015
c)
2016
d)
2017
74.
Dalam peraturan mana tertuang tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah?
a)
Permenpan RB No. 30 tahun 2018
b)
Permenpan RB No. 14 tahun 2018
c)
Permenpan RB No. 30 tahun 2014
d)
Permenpan RB No. 14 tahun 2015
75.
Area perubahan mana dalam komponen proses yang mempunyai nilai paling besar
a)
Manajemen Perubahan
b)
Penguatan Pengawasan
c)
Penguatan Akuntabilitas
d)
Penataan Sistem Manajemen SDM
76.
Dalam peraturan mana tertuang tentang road map RB tahun 2015 – 2019?
a)
Permenpan RB No. 10 tahun 2015
b)
Permenpan RB No. 11 tahun 2015
c)
Permenpan RB No. 30 tahun 2015
d)
Permenpan RB No. 14 tahun 2015
77.
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Tatalaksana
b)
Kelembagaan
c)
Akuntabilitas
d)
Pengawasan
78.
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Peraturan Perundang-Undangan
b)
Kelembagaan
c)
Tatalaksana
d)
Akuntabilitas
79.
Benar atau Salah, Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keunag pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No 8 Tahun 2006
a)
Benar
b)
Salah
80.
Benar atau Salah, SPIP adalah singkatan dari sistem pengawasan instansi pemerintah
a)
Benar
b)
Salah
81.
Benar atau Salah, RKAKL adalah singkatan dari Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
a)
Benar
b)
Salah
82.
Benar atau Salah, ADK adalah singkatan dari arsip data keuangan
a)
Benar
b)
Salah
83.
Benar atau Salah, Dalam keadaan tertentu KPA dapat merangkap sebagai Pejabat penguji tagihan dan penanda tangan SPM
a)
Benar
b)
Salah
84.
Benar atau Salah, Dalam proses penghapusan barang, kepala BPS kabupaten/kota membuat usulan persetujuan/rekomendasi penghapusan barang kepada DJKN setempat
a)
Benar
b)
Salah
85.
Benar atau Salah, Dalam rangka penegakan kode etik PNS, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi moral, berupa Pernyataan secara terbuka yang disampaikan pada upacara bendera, media massa atau forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu
a)
Benar
b)
Salah
86.
Benar atau Salah, Seorang PNS yang menghalangi berjalannya tugas kedinasan, yang bisa berdampak negatif bagi instansi, dapat dikenakan Hukuman disiplin sedang.
a)
Benar
b)
Salah
Reset
