wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Total questions: 28

Worksheet time: 24mins

Name
Class
Date
1.

MPR terdiri dari atas anggota DPR dan anggota DPRD, menurut UUD 1945 pasca amandemen ke-4 terdapat dalam pasal....

a)

2 ayat (2)

b)

8 ayat (2)

c)

8 ayat (3)

d)

23F ayat (2)

e)

2 ayat (1)

2.

Yang termasuk infrastruktur mencakup 5 komponen salah satunya sebagai berikut, kecuali....

a)

parpol

b)

tokoh seni budaya

c)

tokoh politik

d)

kelompok kepentingan

e)

kelompok penekan

3.

Aspek formal dalam sistem politik demokrasi dapat dilihat dalam bentuk....

a)

musyawarah mufakat

b)

asas kekeluargaan

c)

pengambilan keputusan

d)

pemilihan umum

e)

asas musyawarah

4.

Kegiatan politik biasanya lebih banyak dilaksanakan atau di implementasikan untuk kepentingan...

a)

organisasi kemasyarakatan

b)

bangsa dan negara

c)

parpol semata

d)

individual/perorangan

e)

oeganisasi profesional

5.

Menurut pasal 2 ayat 1 keanggotaan MPR paksa perubahan ke 4 UUD 1945 terdiri dari....

a)

DPR dan DPRD

b)

DPR komisi 1 dan 2

c)

DPD dan DPRD

d)

KY dan MA

e)

DPRD dan MA

6.

Aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. adalah aspek....

a)

aspek organisasi

b)

aspek kejiwaan

c)

aspek material

d)

aspek optatif

e)

aspek normatif

7.

Pendekatan suatu sistem politik dilihat dan di pelajari dari ideologi negara yang berlaku di dalam negara tersebut. Merupakan salah satu pendekatan....

a)

pendekatan sosiologi

b)

pendekatan konstitusi

c)

pendekatan ideologi

d)

pendekatan sosial

e)

pendekatan filsapat

8.

Lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah....

a)

BPK

b)

MPR

c)

DPR

d)

DPRD

e)

DPD

9.

Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut UU merupakan fungsi dari....

a)

BPK

b)

MA

c)

KY

d)

MK

e)

DPD

10.

Yang dimaksud dalam suprastruktur politik adalah....

a)

partai politik

b)

kehakiman

c)

LSM

d)

media massa

e)

kelompok penekan

11.

Berikut mana yang bukan termasuk tugas dari Mahkamah Agung ....

a)

Mengadili Presiden Jika terjadi Pelanggaran Hukum

b)

Sebagai Peradilan tertinggi

c)

Membubarkan partai politik

d)

Pengajuan Banding tingkat Kasasi

e)

Menaungi peradilan yang ada dibawahnya

12.

Bidang tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I adalah ....

a)

Keuangan

b)

Hukum

c)

Luar Negeri

d)

Perdagangan

e)

Perbankan

13.

Lembaga tertinggi negara sebelum adanya Amandemen ialah ....

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah Agung

14.

Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara, merupakan tugas dari lembaga ....

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Federatif

d)

Legislatif

e)

MPR

15.

Lembaga politik atau mesin politik non formal yang memiliki peran secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik disebut ....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Sistem Politik

c)

Partai Politik

d)

Mesin Politik

e)

Infrastruktur Politik

16.

Lembaga atas atau mesin politik yang resmi atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah disebut ....

a)

Infrastruktur Politik

b)

Mesin Politik

c)

Sistem Politik

d)

Suprastruktur Politik

e)

Partai Politik

17.

Fungsi DPR mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden disebut ....

a)

Legislasi

b)

Budgeting

c)

Pengawasan

d)

Supervisior

e)

Interpelasi

18.

DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang -undang yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintah, merupakan fungsi ....

a)

Budgeting

b)

Pengawasan

c)

Supervisior

d)

Legislasi

e)

Interpelasi

19.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan ....

a)

Hak Angket

b)

Hak Interpelasi

c)

Hak Veto

d)

Hak Protocol

e)

Hak Perencanaan

20.

Hak DPR untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan merupakan ,,,,

a)

Hak Angket

b)

Hak Veto

c)

Hak Interpelasi

d)

Hak Perencanaan

e)

Hak Pendapat

21.

Berikut ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia ialah ....

a)

Mengajukan calon hakim agung

b)

Menguji Undang-Undang

c)

Membubarkan Partai Politik

d)

Memutuskan Sengketa Pemilu

e)

Mengadili tingkat Kasasi

22.

Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap Kabupaten/Kota merupakan ....

a)

DPR

b)

DPR-RI

c)

DPD

d)

MPR

e)

DPRD

23.

Berikut ini manakah yang bukan termasuk Infrastruktur Politik ....

a)

Partai Politik

b)

Kelompok Penekan

c)

Organisasi Masyarakat

d)

Tokoh Politik

e)

Wali Kota

24.

Komisi X dalam DPR merupakan bidang ....

a)

Industri

b)

Luar Negeri

c)

Sosial

d)

Hukum

e)

Pendidikan

25.

Berikut ini manakah yang bukan termasuk Suprastruktur Politik ....

a)

Lembaga Legislatif

b)

Badan Pengawas Keuangan

c)

Lembaga Eksekutif

d)

Wali Kota

e)

Partai Politik

26.

Yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah ....

a)

Mengubah UUD 1945

b)

Melantik Presiden dan wakil Presiden berdasarkan pemilu

c)

Mengadakan SIdang Paripurna

d)

Mengesahkan RAPBN bersama DPR

e)

Memutuskan sengketa hasil pemilu

27.

Dalam tata kelola pemerintahan pertanggung jawaban dari para pembuat keputusan disebut sebagai ....

a)

Efektivitas

b)

Efisiensi

c)

Responsif

d)

Transparansi

e)

Akuntabilitas

28.

Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Legislatif dan Federatif berasal dari ....

a)

John Locke

b)

Montesque

c)

Adam Smit

d)

Almon

e)

David Easton