wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SMA 10 - XI IPS 1 - Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Total questions: 30

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

HUKUM merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah.

Pengertian hukum diatas, diungkapkan oleh ....

a)

E.M. Meyers

b)

Mochtar Kusumaatmaja

c)

E. Utrecht

d)

Immanuel Kant

e)

L.J. Van Apeldoorn

2.

(1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

(2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

(3) Peraturan itu bersifat fleksibel

(4) Bagi yang melanggar mendapatkan sanksi yang memaksa

(5) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas dan nyata

Unsur-unsur hukum ditunjukkan nomor .....

a)

(1), (2), dan (3)

b)

(1), (2), dan (5)

c)

(1), (4), dan (5)

d)

(2), (3), dan (4)

e)

(3), (4), dan (5)

3.

Berdasarkan sumbernya, hukum yang lahir dari perjanjian kerja sama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain disebut .....

a)

Undang-Undang

b)

Yurisprudensi

c)

Tidak tertulis

d)

Traktat

e)

Adat

4.

Putusan hakim terdahulu yang terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya untuk memutus perkara yang serupa disebut .....

a)

Traktat

b)

Doktrin

c)

Ius Constitutum

d)

Ius Constituendum

e)

Yurisprudensi

5.

Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya yang menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum ..... (UAS 2008/2009)

a)

Perdata

b)

Pidana

c)

Nasional

d)

Privat

e)

Publik

6.

Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut .....

a)

Konstitusi

b)

Konvensi

c)

Traktak

d)

Doktrin

e)

Yurisprudensi

7.

(1) penipuan terhadap calon pegawai

(2) mendirikan bangunan tanpa ijin

(3) transaksi obat terlarang

(4) tidak membayar kontrakan

(5) mencuri barang

Dari kasus tersebut, contoh hukum pidana ditunjukkan nomor .....

a)

(1), (2), dan (3)

b)

(1), (2), dan (5)

c)

(2), (3), dan (4)

d)

(1), (3), dan (5)

e)

(3), (4), dan (5)

8.

Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan menjadi .....

a)

Hukum privat dan hukum publik

b)

Hukum obyektif dan hukum subyektif

c)

Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

d)

Hukum nasional dan hukum internasional

e)

Hukum materiil dan hukum formil

9.

Hukum privat dan hukum publik termasuk dalam penggolongan hukum berdasarkan .....

a)

Bentuknya

b)

Wujudnya

c)

Sumbernya

d)

Isinya

e)

Waktu berlakunya

10.

Ius Constitum biasa juga disebut sebagai .....

a)

Hukum Asing

b)

Hukum Adat

c)

Hukum Alam

d)

Hukum Negatif

e)

Hukum positif

11.

Sistem Peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila yang diturunkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal .....

a)

24 Ayat (1) dan (2)

b)

24 Ayat (2) dan (3)

c)

24A Ayat (1) dan (2)

d)

24A Ayat (2) dan (3)

e)

24B Ayat (2) dan (3)

12.

Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia adalah ....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Internasional

e)

Dewan Pertimbangan

13.

Rahman merupakan seorang pengusaha mebel di kawasan pusat Kota Yogyakarta. Beberapa minggu lalu, Rahman ditipu oleh Arya, pemilik gedung yang ia sewa untuk menjalankan usahanya. Rahman melaporkan tindakan Arya kepada pihak yang berwajib dan telah menjalani persidangan 1 minggu yang lalu. Namun, Rahman merasa dirugikan dengan hasil persidangan, sehingga melakukan banding. Berdasarkan kondisi di atas, persidangan selanjutnya akan dilaksanakan di ....

a)

Pengadilan Negeri

b)

Pengadilan Tata Usaha Negara

c)

Pengadilan Agama

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Pengadilan Militer

14.

Pihak yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputuskan pada tingkat pertama adalah ....

a)

Pengadilan Militer Pertempuran

b)

Pengadilan Militer Utama

c)

Pengadilan Militer Tinggi

d)

Pengadilan Tinggi Militer

e)

Pengadilan Militer

15.

Salah satu contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan sekolah adalah ....

a)

Mengerjakan tugas sekolah kapan pun sesuai dengan mood

b)

Memanfaatkan laboratorium komputer untuk kepentingan pribadi

c)

Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal

d)

Menghias meja dan bangku sekolah diluar intruksi guru

e)

Menyimpan sampah di laci meja

16.

Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material disebut ....

a)

Hukum Formiil

b)

Hukum Publik

c)

Hukum Obyektif

d)

Hukum Tertulis

e)

Hukum Subyektif

17.

Dalam keadaan apa pun, hukum harus ditaati dan daya ikatnya bersifat mutlak.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa ....

a)

Hukum bersifat tegas

b)

Hukum bersifat nyata

c)

Hukum bersifat memaksa

d)

Hukum bersifat mengatur

e)

Hukum bersifat netral

18.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan contoh produk hukum dari ...

a)

Hukum Material

b)

Hukum Subyektif

c)

Hukum Obyektif

d)

Hukum Publik

e)

Hukum Nasional

19.

Berikut ini bukan tujuan hukum, yaitu .....

a)

Mengatur tingkah laku manusia

b)

Menjamin ketertiban dan ketentraman

c)

Menghindari tindakan “main hakim sendiri”

d)

Melemahkan kepastian hukum

e)

Mewujudkan keadilan dan kedamaian

20.

Contoh perbuatan yang didasarkan atas aturan hukum, yaitu ....

a)

Menyelesaikan suatu masalah melalui jalur yang sah

b)

Melaporkan segala sesuatu kepada pihak yang berwenang

c)

Bertindak tidak dibenarkan dengan sewenang-wenang

d)

Menindak lebih dulu sebelum menyerahkan ke pihak berwenang

e)

Memberi pelajaran yang setimpal dengan perbuatan pelaku

21.

Jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum diaatur dalam .....

a)

Pasal 10 KUHP

b)

Pasal 9 KUHP

c)

Pasal 10 KUH Perdata

d)

Pasal 9 KUH Perdata

e)

Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945

22.

Berikut ini bukan jenis hukuman pokok, yaitu ....

a)

Pidana mati

b)

Pidana seumur hidup

c)

Pidana sementara waktu

d)

Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu

e)

Pidana denda (Pengganti hukuman kurungan)

23.

Orang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang tinggi apabila ....

a)

Rendahnya pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku

b)

Mempertahankan tertib hukum yang ada

c)

Melemahnya kepastian hukum

d)

Menyelesaikan perkara dengan caranya sendiri

e)

Perbutan melanggar hukum sudah wajar

24.

Berikut ini adalah sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan masyarakat, yaitu ....

a)

Membersihkan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan

b)

Tidak menyontek saat ulangan

c)

Turut serta membela negara

d)

Melaksanakan piket kelas

e)

Mengikuti kegiatan kerja bakti

25.

Berikut ini adalah perkara yang diselesaikan di Pengadilan agama, kecuali ....

a)

Waris

b)

Hibah

c)

Pemalsuan surat

d)

Waqaf

e)

Ekonomi syari'ah

26.

Selain pada UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman juga diatur dalam ....

a)

UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b)

UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c)

UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

d)

UU RI No. 47 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

e)

UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

27.

Berikut ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali....

a)

Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

b)

Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD

c)

Menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU

d)

Memutus pembubaran partai politik

e)

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

28.

Kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta perlaku hakim dipegang oleh .....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

29.

Berikut ini adalah susunan pengadilan tinggi, kecuali ....

a)

Pimpinan

b)

Panitera

c)

Hakim Anggota

d)

Juru Sita

e)

Sekretaris

30.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ....

a)

24 C ayat (1)

b)

24 C ayat (2)

c)

24 C ayat (3)

d)

24 C ayart(4)

e)

24 C ayat (5)