NEW
Font size
WorksheetsLatihan Soal PKn Kelas XII ( Home Work )
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
1. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan atau pun partai merupakan hak warga negara dalam aspek
Politik
Ekonomi
Sosial Budaya
Pertahanan dan Keamanan
Hukum dan Pemerintah
1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah
Membayar Pajak
Mendapat perlindungan hukum
Mendapat pelayanan kesehatan
Mendapatkan pelayanan dan penghidupan yang layak
Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
Kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam alinea I pembukaan UUD 1945 adalah
Membayar pajak untuk negara
Memajukan kebudayaan nasional
Menjungjung tinggi nilai kemanusian dan keadilan
Menjungjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaaan, dan kedaulatan bangsa
Kewajiban warga negara untuk menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam
Alinea I pembukaan UUD 1945
Alinea II pembukaan UUD 1945
Alinea III pembukaan UUD 1945
Alinea IV pembukaan UUD 1945
Pasal 2 aturan peralihan
Contoh kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi adalah
Membayar pajak
Mematuhi peraturan yang ada
Mengikuti pemilu
Menjaga nama baik bangsa dan negara
Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupkan salah satu contoh dari hak warga negara dalam aspek
Politik
Ekonomi
Pendidikan
Sosial budaya
Hukum dan Pemerintah
Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM di Indonesia adalah
LBH
LSM
BPK
Komnas HAM
KPK
Peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM ditunjukkan dengan
Mengikuti organisasi politik tertentu
Masuk dalam pemerintahan
Turut aktif dalam kegiatan LSM tentang hak asasi manusia
Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada orang lain
Memberi hukuman terhadap seseorang yang melanggar HAM
Hak asasi manusia tidak mungkin dapat dilaksanakan secara mutlak, karena
Dibatasi hak orang lain
Banyak peraturan-peraturan
Kurangnya kepedulian terhadap HAM
Tidak ada instrument
Tidak ada aparat menegak HAM
Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak
Politik
Sosial
Hukum
Ekonomi
Pendidikan
Salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ialah
Peristiwa tanjung priok 1984
Kebakaran di wilayah palmerah
Tsunami di aceh
Banjir bandang dijakarta utara
Kasus gayus
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, diwilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali hal ini berdasarkan UUD tahun 1945 pasal
Pasal 28 E Ayat ( 1 )
Pasal 28 E Ayat ( 2 )
Pasal 28 E Ayat ( 3 )
Pasal 29 E Ayat ( 1 )
Pasal 29 E Ayat ( 2 )
Bentuk hubungan antar warga negara dengan negara kaitannya dengan hak dan kewajiban berwujud
Peranan
Pajak
Beban
Kesejahteraan
Perwakilan
Tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukan adanya
Pelanggaran hak
Pengingkaran hak
Kesadaran hukum
Pengingkaran kewajiban
Nasionalisme dan patriotisme
Kemerdekaan politik berarti menusia mempunyai hak untuk memilih
Pekerjaan
Pendidilkan
Wakil Rakyat
Kemerdekaan
Kebebasan
Hak asasi bersifat kodrati artinya,
Dapat dimiliki dengan usaha-usaha tertentu
Telah ada pada diri manusia sejak lahir
Sangat tergantung kepada orang tua
Tidak boleh dituntut
Hak yang harus dilindungi oleh pemerintah
Factor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah
Pendidikan yang semakin meningkat
Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
Meningkatnya penghasilan masyarakat
Tegasnya aparat penegak hukum
Sikap toleransi yang berlebihan
Sebagai genarasi muda harus berperan serta dalam upaya mencegahan munculnya kasus pelanggaran hak sebagai warga negara, salah satu wujudnya adalah
Menghargai hasil karya sendiri
memilki kesadaran untuk selalu membanggakan apa yang kita punya
menghormati hak hak asasi orang lain
menyadari pentingnya peraturan hukum
menghargai pendapat yang mengutamakan kepentingan pribadi
membayar pajak merupakan
kewajiban negara dan hak warga negara
kewajiban negara dan kewajiban warga negara
hak negara dan hak warga negara
hak negara dan kewajiban warga negara
kewajiban warga negara dan tunjungan negara
tujuan negara hukum secara umum adalah
Membatasi hak rakyat
Membatasi kekuasaan negara
Melindungi hak asasi manusia
menjamin kesejahteraan rakyat
menjamin kekuasaan kepala
salah satu prinsip bagi negara hukum adalah
mengutamakan kepentingan umum
kebebasan beragama harus dijamin
hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
negara yang mempertahankan hukum secara pasif
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
negara hukum adalah negara yang berlandaskan
Hukum yang menjamin ketertiban masyarakat
Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh rakyat
Peraturan perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri
Hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu
Hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya
Salah satu usaha pemberantasan korupsi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas adalah
Penangkapan koruptor kelas kakap
penyebarluasan foto koruptor melalui televisi
penindakan terhadap perusahaaan yang merugikan keuangan negara
Hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor
Penghapus pungutan-pungutan liar aparat pemerintah terhadap warga
salah satu contoh prilaku korupsi adalah
Pemberian hadiah uang terhadap karyawan atau pihak yang berprestasi
Pemindahan uang dari rekening orang lain kedalam rekening sendiri
Pemberian uang pelican agar lebih diprioritaskan dari pada orang lain
Peningkatan pajak tiap tahun
Penghentian pembayaran gaji pegawai
Alat pemerintah berupa kejaksaan negeri yang berda dikabupaten/kota yang bertindak sebagai
Penyidik perkara
Pembelaan umum
Pemutusan perkara
Penyitaan barang
Penuntut umum
Putusan hakim yang terdahulu yang kemudian diikuti oleh para hakim dalam memutuskan perkara disebut
yurisprudensi
Konvensi
Kosepsi
Mahzab
Doktrin
Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan
Fungsinya
Bentuknya
Waktu
Cara mempertahankannya
Ruang berlakunya
Pihak yang mempunyai kewajiban taat terhadap aturan-aturan hukum Indonesia yaitu
Rakyat kecil
Pejabat pemerintah
Penegak hukum
Lembaga perwakilan rakyat
Semua warga negara Indonesia
Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional yaitu
Memberikan rasa takut kepada warga masyarakat
Mengadili semua orang yang dianggap salah oleh pemerintah
Perlindungan hukum bagi penyelenggara negara
Menegakan hukum dan keadilan
memberikan kewibawaan kepada penegak hukum
Sistem hukum bertujuan untuk
Mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tertib hukum
Menindas kelompok yang lemah
Mengikuti selera kelompok masyarakat
Menakutnakuti warga masyarakat
Meningkatkan pendapat negara dengan lewat denda
Pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum disebut dengan
Jaksa
Polisi
Hakim
Advokat
Panitre
Segala hal yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa disebut
Subtansi hukum
Struktur hukum
Budaya hukum
Sumber hukum
Asas hukum
Makna pengertian rule of law adalah
Pemerintahan kosntitusional
Pemerintahan berdasarkan hukum
Pemerintahan berdasarkan agama
Pemerintahan mayoritas
Pemilihan Umum
Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Pernyataan tersebut terdapat dalam
Sumpah pemuda 28 Oktober 1928
Piagan Jakarta 22 juni 1945
Pembukaan UUD 1945 alinea I
Pembukaan UUD 1945 alinea II
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Setiap warga negara RI berhak menggunakan HAK dipilih sebab
Negara menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat
Semua orang dapat dipilih sebagai wakil rakyat
Menggunakan hak pilih sebagai hak asasi
Negara tidak boleh membatasi hak-hak warga negara
Pemilihan umum merupakan sarana pemerintahan yang demokratis
Misi yang diemban oleh komisi pemberantasan korupsi adalah
Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi
Melaksanakan tugas secara independen dan bebas
Sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi
Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntut terhadap tindakan pidana korupsi
Melakukan pencegahan tindakan pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia
Menurut UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 2 ayat (3)
Menyerahkan berkas kepada penuntut umum, merupakan tugas dari
TNI
Kepolisian
Jaksa
Penuntut umum
Advokat
UU yang menjelaskan mengenai kehakiman adalah
No. 4 Tahun 2004
No. 4 Tahun 2005
No. 48 Tahun 2009
No. 48 Tahun 1999
No. 39 Tahun 1994
Peran advokat diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2003
UU No. 19 Tahun 2004
UU No. 20 Tahun 1998
UU No. 13 Tahun 2003
UU No. 18 Tahun 2008
