NEW
Font size
WorksheetsKUP
Total questions: 30
Worksheet time: 35mins
Prinsip self assessment dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan diterapkan secara jelas dalam perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari pernyataan berikut ….
Jumlah pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut surat himbauan
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak tidak benar maka DJP tidak dapat mendapatkan jumlah pajak terutang.
Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menunggu terbitnya surat ketetapan pajak.
Joko Prabowo mulai bulan September 2017 bekerja pada PT Bekasi Ikhsan, Tbk. dengan gaji tiap bulan sebesar Rp 9.500.000,00. Tanggal 10 Oktober 2017 Joko Prabowo melangsungkan pernikahan dengan Anisa. Kapan Joko Prabowo paling lambat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?
30 September 2017
1 Oktober 2017
10 Oktober 2017
31 Oktober 2017
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan :
Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Paling lambat 2 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun pajak.
Sanksi Administrasi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar :
2 % sebulan dari Pajak Kurang Bayar
Rp. 100.000,00
Rp. 500.000,00
Rp. 1.000.000,00
Yang bukan merupakan tugas Jurusita Pajak adalah :
Memberikan Surat Paksa
Melaksanakan penyitaan
Melaksanakan penyanderaan
Mengusulkan pencegahan
Sistem pemungutan pajak yang sekarang dijalankan di Indonesia adalah :
Oficial Assessment System
Self Assessment System
With Holding System
Jawaban A, B dan C benar
Apabila Pajak orang pribadi yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya :
Tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan disampaikan
Tgl 31 bulan ketiga setelah Tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan
Tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, setelah SPT tahunan disampaikan
SPT Tahunan disampaikan
Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKBT harus dilunasi dalam jangka waktu:
Satu bulan sejak tanggal diterbitkan
Satu bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak
Dua bulan sejak tanggal diterbitkan
Dua bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak
Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan :
Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
Ekspor Barang Kena Pajak
Jawaban A, B, dan C
Wajib Pajak wajib menyimpan buku, dokumen, catatan atas pembukuannya selama :
5 tahun
10 Tahun
15 tahun
20 tahun
Azzam adalah seorang pemuda ulet yang ingin memulai usaha konveksi di rumahnya. Ia wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak paling lama …
Ketika usaha konveksinya mulai dibuka.
Akhir bulan berikutnya setelah usaha konveksinya beroperasi.
Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melebihi PTKP-nya.
Pada saat Azzam berniat membuka usaha konveksi.
PT SuksesMuliaSejahtera belum memasukkan SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2019. Sanksi yang dikenakan atas keterlambatan yang harus dibayar adalah sebesar ….
2% per bulan keterlambatan.
Rp 100.000,00
Rp 500.000,00
Belum dikenakan sanksi administrasi
Wajib Pajak yang melakukan upaya keberatan dan kemudian banding atas utang pajak tahun pajak 2012 yang akhirnya seluruh banding Wajib Pajak ditolak maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa:
Denda sebesar 50%
Denda sebesar 50% dan 100%
Denda sebesar 100%
Bunga penagihan sebesar 2% per bulan
Wajib Pajak yang melakukan upaya keberatan dan tidak banding atas utang pajak tahun pajak 2016, keputusan keberatannya ditolak oleh DJP maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa:
Denda sebesar 50%
Denda sebesar 50% dan 100%
Denda sebesar 100%
Bunga penagihan sebesar 2% per bulan
Berikut ini merupakan surat ketetapan pajak yang merupakan produk hukum DJP, kecuali
SKPN
SPPT
SKPLB
SKPKBT
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan ….
Tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Wajib Pajak menolak untuk diperiksa
Wajib Pajak menolak memberikan dokumen yang diminta
Semua jawaban salah
Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dengan status kurang bayar lebih besar dari sebelumnya akan diterbitkan STP dengan sanksi ....
2% dari tambahan kurang bayar, sejak SPT Tahunan disampaikan dan maksimal 24 bulan
2% dari tambahan kurang bayar, sejak SPT Tahunan disampaikan
2% dari tambahan kurang bayar, sejak akhir tahun pajak
2% dari tambahan kurang bayar, sejak akhir tahun pajak dan maksimal 24 bulan
Wajib Pajak yang akan melakukan keberatan atas SKPKB PPh Badan menggunakan dasar hukum UU KUP ....
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Berikut ini beberapa syarat untuk mendaftar menjadi Konsultan Pajak yang terdaftar di DJP adalah, kecuali ....
Memiliki NPWP
Telah melaporkan SPT Tahunan PPh OP tahun terakhir
Tidak mempunyai hutang pajak
Tidak pernah melakukan pidana pajak
Berikut ini diatur dalam UU KUP, kecuali ....
pidana pajak
syarat mendaftar NPWP
pembukuan
subjek pajak
Berikut ini adalah syarat formal yang harus dipenuhi Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, kecuali ....
permohonan menggunakan Bahasa Indonesia
melunasi jumlah pajak yang disetujui pada waktu pembahasan akhir
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
menyerahkan dokumen yang menjadi dasar permohonan keberatan
Fungsi NPWP adalah sebagai sarana .....
untuk mengajukan permohonan pengurangan tarif menjadi 0,5% untuk WP UMKM
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan
mengajukan kredit di bank
untuk melamar pekerjaan
Berikut ini adalah beberapa hak Wajib Pajak,kecuali ....
hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak
hak untuk mengajukan pengurangan PPh Pasal 25
hak untuk mendapatkan transparansi pembayaran pajak yang sudah dibayar
.... adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengawasan
Pemeriksaan
Penelitian
Verifikasi
Daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan adalah .... tahun.
5
10
15
20
Pak Joko selaku Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2018, dengan perincian sebagai berikut:
-PPh Terutang Rp 1.000.000.000,00
-PPh Pasal 21 Rp 140.000.000,00
-PPh Pasal 25 Rp 760.000.000,00
kekurangan pembayaran pajak tersebut dibayar pada tanggal 5 Juni 2019 dan disampaikan tanggal 6 Juni 2019. Berapa sanksi administrasi yang akan diterima?
Denda Pasal 7 UU KUP sebesar Rp 1.000.000,00
Bunga Pasal 9 (2b) UU KUP, 2% x 3 bulan x Rp 100jt= Rp 6jt
Bunga Pasal 9 (2b) UU KUP, 2% x 2 bulan x Rp 100jt= Rp 4jt
Denda Pasal 7 UU KUP sebesar Rp 500.000,00
PT ABC diperiksa oleh KPP Pratama Pondok Gede atas permohonan restitusi pada SPT Masa PPN dengan status Lebih Bayar sebesar Rp 100jt. Apabila pemeriksa menemukan adanya penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp 1,5Milyar, maka Wajib Pajak akan dikenakan ....
sanksi pidana karena merugikan negara
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan sesuai Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU KUP
Denda berupa STP sebesar Rp 200% x Rp 1,5Milyar
sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Alur jadwal pelaksanaan penagihan pajak adalah ....
skp-Surat Teguran-Surat Paksa-SPMP/Penyitaan-Pengumuman Lelang-Pelaksanaan Lelang
skp-Surat Teguran-Surat Peringatan-SPMP/Penyitaan-Pengumuman Lelang-Pelaksanaan Lelang
skp-Surat Teguran-Surat Peringatan-SPMP/Penyitaan-Pencabutan Sita
skp-Surat Teguran-Surat Penagihan-SPMP/Penyitaan-Pengumuman Lelang-Pelaksanaan Lelang
Di bawah ini adalah produk hukum DJP dapat diajukan keberatan, kecuali ....
SKPKB
SKPKBT
STP
Pemotongan/Pemungutan Pihak ke-3
Pemeriksa melakukan koreksi penjualan yang menyebabkan pajak penghasilan menjadi kurang bayar sebesar Rp 20.000.000,00. Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00. SKPKB diterbitkan pada 11 Januari 2018 dan langsung diterima Wajib Pajak.
Wajib Pajak harus membayar Rp 20jt apabila akan mengajukan keberatan
Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan paling lambat tanggal 11 April 2018
Wajib Pajak membayar Rp 5jt apabila akan mengajukan keberatan
Apabila permohonan keberatan ditolak, Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 100% dari pajak kurang bayar
