wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pre Test 21 Smart 21

Total questions: 15

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Berikut ini yang tidak termasuk dalam kriteria Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa adalah…

a)

Konsultan Keuangan

b)

Olahragawan

c)

Karyawan yang menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja

d)

Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenisnya

2.

Besarnya PTKP bagi Wanita Kawin dimana suaminya juga bekerja pada perusahaan atau instansi lain adalah…

a)

Rp54.000.000

b)

Rp58.500.000

c)

Rp63.000.000

d)

Rp72.000.000

3.

Biaya jabatan maksimal per bulan yang dpt dijadikan pengurang penghasilan bruto utk pegawai tetap adalah sebesar...

a)

Rp4.500.000

b)

Rp6.000.000

c)

Rp500.000

d)

Rp100.000

4.

Penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri dikenai PPh dengan tarif…

a)

PPh Pasal 21 tarif 5%

b)

PPh Pasal 26 tarif 5%

c)

PPh Pasal 21 tarif 15%

d)

PPh Pasal 26 tarif 20%

5.

Anton bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh penghasilan di atas PTKP, karena tidak memiliki NPWP maka atas penghasilan Anton dipotong PPh Pasal 21 oleh PT XYZ dengan tarif...

a)

Dikenakan tarif lebih tinggi 20%

b)

Dikenakan tarif lebih tinggi 10%

c)

Tidak dikenakan tarif lebih tinggi

d)

Dikenakan tarif lebih tinggi 2%

6.

Saat terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bagi penerima penghasilan adalah…

a)

Pada saat barang diserahkan

b)

Pada saat terjadinya perjanjian

c)

Pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh OP

d)

Pada saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan

7.

Bulan Juni 2022, setelah dikurangi dengan PTKP penghasilan Tn. Denis (karyawan) adalah sebesar Rp.58.000.000,- dari penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif…

a)

5%

b)

sebagian 5% dan sebagian lagi 15%

c)

2%

d)

tidak dipotong

8.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama:

a)

1 bulan setelah tahun kalender berakhir

b)

10 hari setelah tahun kalender berakhir

c)

3 bulan setelah tahun kalender berakhir

d)

4 bulan setelah tahun kalender berakhir

9.

Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama:

a)

1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

b)

10 hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

c)

3 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

d)

4 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

10.

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama…

a)

15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir

b)

10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir

c)

5 (lima) hari setelah masa pajak berakhir

d)

20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir

11.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetorannya untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama...

a)

15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir

b)

10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir

c)

5 (lima) hari setelah masa pajak berakhir

d)

20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir

12.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada...

a)

Sehari sebelum hari libur

b)

Tetap pada hari libur karena dapat dilakukan secara online

c)

Akhir bulan berikutnya

d)

Hari kerja berikutnya

13.

Apabila pemotong pajak tidak/terlambat melaporkan SPT masa PPh Pasal 21, maka atas keterlambatan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar…

a)

Rp100.000

b)

Rp500.000

c)

Rp1.000.000

d)

Tidak ada denda

14.

Pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenai sanksi administrasi berupa...

a)

Kenaikan 50%

b)

Bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan

c)

Bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal pembayaran

d)

Tidak ada jawaban yang benar

15.

Sanksi administrasi berupa denda ditagih dengan...

a)

SKPKB

b)

SKPKBT

c)

SURAT PAKSA

d)

STP