WorksheetsBrevet A
Total questions: 18
Worksheet time: 54mins
Asas pemungutan pajak yang menyatakan bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang adalah Asas… dan asas ini dikemukakan oleh ………
Equality, Adam Smith
Equality, W.J Langen
Certainty, Adam Smith
Certainty, W.J Langen
Pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang hokum privat dan hokum publik adalah:
Hukum privat mengatur tentang hubungan antara Pemerintah dengan warganya.
Hukum privat mengatur tentang hubungan antara Perorangan didalam masyarakat.
Hukum pajak merupakan salah satu contoh hukum publik.
Hukum dagang merupakan salah satu contoh hukum privat.
Teori Legalitas Pemungutan Pajak yang mengatakan bahwa Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi, disebut teori:
Teori Kepentingan.
Teori Bakti.
Teori Asuransi.
Teori Daya Beli.
Hukum Pajak dibagi 2 (dua) yaitu Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formil. Undang- undang di bawah ini yang masuk kedalam hokum pajak formil yaitu:
Undang-Undang PPSP
Undang-undang PPh
Undang-Undang Bea Meterai
Undang-undang PPN
Pajak selain untuk membiayai pengeluaran negara juga digunakan untuk fungsi lain yaitu salah satunya adalah dalam rangka menggiring penanaman modal, fungsi ini disebut?
Fungsi Budgetair.
Fungsi Regulerend.
Fungsi Stabilitas.
Fungsi redistribusi pendapatan.
Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenag kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, contohnya PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang di potong oleh pemberi kerja disebut dengan system:
Self Assessment.
Official Assessment.
Withholding System.
Partner System.
Paling lambat dilakukan pembayaran adalah sebelum spt disampaikan atau akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak adalah batas waktu pembayaran untuk pasal:
Pasal 21
Pasal 25
Pasal 29 Orang Pribadi
Pasal 29 Badan
Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah:
Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.
Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak.
30 Maret tahun berikutnya.
20 April tahun berikutnya.
Atas SPT Pembetulan yang mengakibatkan Kurang Bayar bertambah akan dikenakan sanksi berupa bunga dengan ketentuan:
Sanksi sebesar 2% tiap bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran SPT Pembetulan.
Sanksi sebesar 2% tiap bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran SPT Pembetulan maksimal 24 bulan.
Denda sebesar Rp 100.000,00
Denda sebesar Rp 1.000.000,00
Keberatan Wajib Pajak yang ditolak maupun dikabulkan sebagian dikenakan denda sebesar?
50% dari pajak yang kurang dibayar.
100% dari pajak yang kurang dibayar.
2% perbulan.
48% perbulan.
Banding Wajib Pajak yang ditolak maupun dikabulkan sebagian dikenakan denda sebesar?
50% dari pajak yang kurang dibayar.
100% dari pajak yang kurang dibayar.
2% perbulan.
48% perbulan.
Dibawah ini merupakan dasar penagihan pajak, kecuali:
SKPKB
SKPKBT
SKPLB
Putusan Keberatan
Berikut ini adalah Legal Character dari PPN kecuali:
Merupakan Pajak Tidak Langsung.
Multi Stage Levy namun Non Kumulatif.
Terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan indirect subtraction method
Merupakan Pajak Langsung.
Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan pajak sepanjang memenuhi ketentuan, kecuali:
Luas keseluruhan paling sedikit 300 m2.
konstruksi utamanya terdiri dari kayu.
diperuntukkan bagi tempat tinggal.
diperuntukkan bagi tempat kegiatan usaha.
Sebuah Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi sebagai berikut, melakukan pengiriman barang tanggal 2 Februari 2020, menerima pembayaran tanggal 20 februari 2020 dan menerima retur penjualan tanggal 2 Maret 2020. Kapankah Faktur Pajak dibuat paling lambat?
2 Februari 2020.
20 Februari 2020.
2 Maret 2020.
31 Maret 2020.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi pemberian Cuma-Cuma adalah:
Harga Jual Wajar.
Harga Jual setelah dikurangi laba kotor.
CIF + BM + BMT.
Harga transaksi.
Dibawah ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, kecuali:
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG.
Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
SSP atas pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
Kode seri faktur pajak yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut adalah:
01
02
07
08
