Worksheetsnurul 18 th 2018 layanan penyelesaian sengketa
Total questions: 95
Worksheet time: 3hrs 10mins
Name
Class
Date
1.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen
a)
Benar
b)
Salah
2.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat
a)
Benar
b)
Salah
3.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis dan lisan
a)
Benar
b)
Salah
4.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
a)
Benar
b)
Salah
5.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada tidak Memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem).
a)
Benar
b)
Salah
6.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Akta perdamaian dan Putusan Arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut
a)
Benar
b)
Salah
7.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan<br />berasaskan pada Putusan Arbitrase boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita).
a)
Benar
b)
Salah
8.
Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah
a)
Mediasi
b)
Konsiliasi
c)
Arbitrase
d)
musyawarah
9.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan dilaksanakan di domisili LKPP atau tempat lain yang<br />ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan
a)
Benar
b)
Salah
10.
Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan terdiri dari:
a)
Arbiter
b)
Konsiliator
c)
Mediator
d)
Sekretariat
e)
fasilitator
11.
Penanggung Jawab Layanan dijabat oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Penanggung Jawab Layanan bertanggung jawab<br />menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa<br />Kontrak Pengadaan, termasuk pengembangan,<br />pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Layanan
a)
Benar
b)
Salah
12.
Sekretaris Layanan dijabat oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.
a)
Benar
b)
Salah
13.
Sekretariat mempunyai fungsi memberikan pelayanan di<br />bagian administrasi perkara dengan melaksanakan
a)
pemilihan dan penunjukan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter
b)
pendaftaran permohonan, evaluasi pendahuluan dan meneliti perkara
c)
penyampaian Putusan pada pihak terkait
d)
penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
e)
pelayanan umum dibidang SDM dan keuangan
14.
Mediator, dengan syarat
a)
Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b)
Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 3 (lima) tahun
c)
Diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator
d)
Lulus seleksi Mediator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan
e)
Warga Negara Indonesia
15.
Konsiliator, dengan syarat
a)
Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b)
Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 3 (lima) tahun
c)
Diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator
d)
Lulus seleksi Konsiliator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan
e)
Warga Negara Indonesia
16.
Arbiter, dengan syarat sebagai berikut
a)
Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun
b)
Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
c)
Diutamakan memiliki Sertifikat Arbiter yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Arbiter
d)
Lulus seleksi Arbiter yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan
e)
Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17.
Hakim, jaksa, TNI dan Polri, panitera dan pejabat peradilan lainnya dapat ditetapkan sebagai Mediator, Konsiliator, dan Arbiter
a)
Benar
b)
Salah
18.
Mediator, Konsiliator, atau Arbiter yang melanggar Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, atau Arbiter dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari Daftar Mediator, Konsiliator, atau Arbiter oleh Penanggung Jawab Layanan
a)
Benar
b)
Salah
19.
Bahasa yang digunakan dalam semua proses Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan beserta dokumen pendukungnya adalah
a)
Bahasa Indonesia
b)
Bahasa Inggris
c)
Bahasa inggris dan Bahasa Indonesia
d)
Bahasa negara asal
20.
Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase diajukan oleh salah satu pihak atau oleh Para Pihak bersamasama dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
a)
Benar
b)
Salah
21.
Permohonan Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase akan menghalangi Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak.
a)
Benar
b)
Salah
22.
Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebelum pertemuan pertama
a)
Benar
b)
Salah
23.
Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dikirimnya pemberitahuan atas ketidaklengkapan Permohonan tersebut oleh Sekretaris Layanan
a)
Benar
b)
Salah
24.
Jika ada potensi konflik kepentingan dengan Para Pihak, Mediator, Konsiliator, atau Arbiter tidak wajib mengundurkan diri
a)
Benar
b)
Salah
25.
Jika Mediasi atau Konsiliasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator atau Konsiliator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator/Konsiliator.
a)
Benar
b)
Salah
26.
Arbitrase dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
a)
Benar
b)
Salah
27.
Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam jangka waktu Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan wajib menetapkan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu
a)
Benar
b)
Salah
28.
Proses Arbitrase bersifat tertutup
a)
Benar
b)
Salah
29.
Pertemuan Arbitrase dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan
a)
Benar
b)
Salah
30.
mediator atau katalisator membantu para pihak memperbaiki rumusan akta perdamaian dan giving back to sekretaris layanan paling lambat
a)
3 hari kalender
b)
7 hari kalender
c)
7 hari kerja
d)
5 hari kalender
e)
5 hari kerja
31.
arbitrase dilakukan berapa lama maksimal sejak permohonan diterima lengkap...
a)
90 hari kerja
b)
90 hari kalender
c)
60 hari kerja
d)
60 hari kalender
e)
30 hari kerja
32.
setelah proses arbitrase dalam kurun waktu 90 hari kerja tidak diputus juga. LPSK wajib menetapkan putusan paling lama berapa hari sejak jangka waktu dalam kurun waktu 90 hari
a)
90 hari kerja
b)
7 hari kalender
c)
10 hari kerja
d)
30 hari kerja
e)
14 hari kalender
33.
pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada APIP harus disertai bukti berikut. kecuali :
a)
kredibel
b)
autentik
c)
aktual
d)
faktual
34.
APIP melaporkan hasil tidak lanjut pengaduan kepada ....
a)
Presiden
b)
menteri/ kepala lembaga / kepala daerah
c)
PA/KPA
d)
LKPP
e)
PTUN
35.
individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pearturan LKPP No 14 thun 2019 disebut...
a)
pelapor
b)
terlapor
c)
pengadu
d)
penyampai
e)
pelanggar
36.
kalau para pihak yang berkonflik dalam pbj masih bandel ga mau menyelesaikan konflik lewat mediasi, negosiasi bahkan konsolidasi, jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah lewat....
a)
ligitasi
b)
BANI
c)
A dan B
d)
Strukturisasi
e)
restart ulang
37.
perjanjian tertulis para pihka yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa adalah
a)
Akta Perjanjian
b)
Akta Penyelesaian
c)
Akta Perdamaian
d)
Akta Kesepakatan
e)
Akta Kesepahaman
38.
layanan penyelesaian sengketa kontrak diselenggarakan oleh ...
a)
LPKN
b)
LKPP
c)
UKPBJ
d)
APIP
e)
PA/KPA
39.
Syarat untuk menjadi mediator, kecuali
a)
WNI
b)
Memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar PBJP
c)
Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 3 tahun
d)
Cakap melakukan tindakan hukum
40.
Peraturan LKPP no 19 tahun 2018 terdiri dari......BAB dan.........Pasal
a)
3 dan 4
b)
3 dan 5
c)
4 dan 3
d)
5 dan 3
41.
Salah satu syarat menjadi seorang arbiter yaitU
a)
Berpengalaman secara aktif di bidangnya paling sedikit 5 tahun
b)
Berpengalaman secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun
c)
Berusia paling tinggi 35 tahun
d)
Berusia paling tinggi 30 tahun
42.
Terjaminnya tidak terdapat praktik KKN serta kerugian negara termasuk.........pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan
a)
Bentuk
b)
Tujuan
c)
Prinsip
d)
Asas
43.
Pelaksanaan LPSK pengadaan dilaksanakan di.........atau tempat lain yang ditetapkan oleh........
a)
Domisili LKPP, pejabat pembina kepegawaian
b)
Domisili UKPBJ, penanggungjawab layanan
c)
Domisili LKPP, penanggung jawab layanan
d)
Domisili UKPBJ, pejabat pembina kepegawaian
44.
LKPP no 19/2018 tentang
a)
LPSE
b)
LPSK
c)
Pengembangan sistem dan kebijakan PBJP
d)
Pengembangan sistem dan tata kelola PBJP
45.
Syarat Arbiter memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit
a)
5 tahun
b)
7 tahun
c)
10 tahun
d)
15 tahun
46.
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dilakukan secara
a)
Menyeluruh
b)
Terintegrasi
c)
Bertahap
d)
Tertib
47.
Hakim, Jaksa, TNI dan Polri, Panitera dan pejabat peradilan lainnya..........ditetapkan sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter
a)
Dapat
b)
Tidak dapat
c)
Kondisional
d)
Merangkap
48.
.......menetapkan mediator, konsiliator, dan arbiter dan berlaku paling lama..........dan.........
a)
Penanggungjawab layanan-5 tahun - dapat diperpanjang
b)
Penanggungjawab layanan - 3 tahun - tidak dapat diperpanjan
c)
Penanggungjawab layanan - 3 tahun - dapat diperpanjang
d)
Penanggungjawab pengadilan - 5 tahun - tidak dapat diperpanjang
49.
AUPB adalah......
a)
Asas Umum Pemerintah yang Baik
b)
Alasan Umum Pemerintahan yang Baik
c)
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
d)
Alasan Umum Pemerintah yang Baik
50.
Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ, LKPP mempertimbangkan alasan-alasan yang..........
a)
Subjektif
b)
Rasional
c)
Efektif
d)
Objektif
e)
Substansial
51.
Perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa disebut.........
a)
Akta Kesepakatan
b)
Adendum kontrak
c)
Akta Perdamaian
d)
Akta Pendirian
52.
Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJ
a)
Menteri
b)
LKPP
c)
Kebijakan PBJP
d)
UKPBJ
53.
Perlem 19 terdiri dari berapa pasal
a)
3
b)
4
c)
5
d)
6
54.
Ruang lingkup LPSK, kecuali
a)
Konsolidasi
b)
Arbitrase
c)
Konsiliasi
d)
Mediasi
55.
PBJ untuk menangani keadaan darurat termasuk
a)
Penunjukkan Langsung
b)
Pengadaan Khusus
c)
Tender Cepat
d)
Pengadaan Langsung
56.
Pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk sekretaris LPSK pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak adalah......
a)
Konsolidator
b)
Konsiliator
c)
Mediator
d)
Arbiter
e)
Konsiliasi
57.
Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, dalam perlem 18 tahun 2018 disebut dengan........
a)
Para pihak
b)
Pemohon
c)
Termohon
d)
Penggugat
58.
Pihak yang membuat kajian untuk inisiasi dari LKPP dalam pengembangan sistem dan kebijakan PBJ adalah
a)
Presiden
b)
Menteri Keuangan
c)
LKPP
d)
Pemerintah daerah
59.
Majelis Arbiter berjumlah ganjil minimal.......arbiter
a)
2
b)
3
c)
4
d)
5
60.
Keseluruhan proses layanan pada LPSK dilakukan secara
a)
Online
b)
Tertulis
c)
Terekam
d)
Offline
61.
Syarat sebagai Arbiter yaitu memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit.......tahun
a)
5
b)
10
c)
15
d)
20
62.
Pengajuan Permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi atau konsiliasi dilakukan atas permintaan
a)
Mediator atau konsiliator
b)
Sekretaris layanan
c)
Arbiter
d)
Para Pihak
e)
Majelis Arbiter
63.
LPSK pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaaan melalui, kecuali
a)
Mediasi
b)
Konsolidasi
c)
Konsiliasi
d)
Arbitrase
64.
Sekretariat terdiri dari bagian administrasi umum dan bagian administrasi negara
a)
Benar
b)
Salah
65.
Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ, LKPP tidak mempertimbangkan
a)
Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ
b)
AUPB
c)
Alasan-alasan yang subjektif
d)
Tidak adanya konflik kepentingan
66.
Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ, LKPP mempertimbangkan
a)
Tujuan PBJ
b)
Kebijakan PBJ
c)
Prinsip PBJ
d)
Etika PBJ
e)
Semua Benar
67.
Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang PBJ adalah, kecuali
a)
Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
b)
Memberikan kepastian hukum
c)
Menegakkan supremasi hukum
d)
Mengisi kekosongan hukum
68.
Ada berapa hal yang dipertimbangkan LKPP dalam mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ
a)
5
b)
6
c)
7
d)
8
69.
Pengecualian LPSK
a)
Mediasi
b)
Konsolidasi
c)
Konsiliasi
d)
Arbitrase
70.
Rincian fungsi dan susunan penyelenggara LPSK pengadaan di lingkungan Sekretariat ditetapkan oleh
a)
Sekretaris Layanan
b)
Penanggungjawab Layanan
c)
Mediator
d)
Konsiliator
71.
Dokumen dan atau bukti proses LPSK dalam bahasa asing harus disertai dengan terjemahan resminya dalam bahasa
a)
Indonesia
b)
Inggris
c)
Indonesia dan Inggris
d)
Salah Semua
72.
Mediasi atau konsiliasi dilakukan paling lama...........sejak mediator atau konsiliator ditunjuk
a)
30 hari kerja
b)
30 hari kalender
c)
60 hari kerja
d)
60 hari kalender
73.
Mediasi atau konsiliasi dilakukan paling lama...........sejak mediator atau konsiliator ditunjuk
a)
30 hari kalender
b)
30 hari kerja
c)
14 hari kerja
d)
14 hari kalender
74.
Pembiayaan layanan penyelesaian sengketa dibebankan pada.........berdasarkan ketentuan yang berlaku
a)
Anggaran LKPP
b)
APBN
c)
APBD
d)
APBN/APBD
75.
Yang bukan ruang lingkup layanan penyelesaian sengketa kontrak adalah........
a)
Mediasi
b)
Konsiliasi
c)
Rehabilitasi
d)
Arbitrase
76.
Mediator maupun arbiter ditetapkan oleh Penanggungjawab layanan yang dijabat oleh
a)
Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah
b)
Deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan
c)
Deputi bidang hukum dan penyelesaian kontrak
d)
Deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa
77.
Hasil pengembangan sistem atau kebijakan PBJ ditetapkan dalam
a)
Peraturan Lembaga
b)
Peraturan Presiden
c)
Peraturan LKPP
d)
Peraturan Kepala LKPP
e)
Peraturan Deputi LKPP
78.
Penanggungjawab LPSK pengadaan adalah
a)
Direktur penanganan permasalahan hukum
b)
Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah banding
c)
Sekretariat bagian administrasi umum dan bagian administrasi perkara
d)
Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah
79.
Perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa disebut.........
a)
Akta perjanjian
b)
Akta kesepakatan
c)
Akta perdamaian
d)
Akta penyelesaian
80.
Hakim, jaksa, TNI dan Polri, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai
a)
mediator , konsiliator dan arbiter
b)
konsiliator
c)
mediator
d)
Arbiter
81.
Arbitrase dilakukan paling lama.......hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap
a)
10
b)
30
c)
60
d)
90
82.
LKPP 19 tahun 2018 membahas tentang
a)
LPSK PBJ
b)
Pengembangan sistem dan kebijakan PBJ
c)
Sanksi daftar hitam PBJ Pemerintah
d)
Perencanaan swakelola
83.
Ruang lingkup LPSK pengadaan, kecuali
a)
Mediasi
b)
Konsiliasi
c)
Konsolidasi
d)
Arbitrase
84.
Susunan penyelenggara LPSK pengadaan terdiri dari, kecuali
a)
Penanggungjawab layanan
b)
Sekretaris
c)
Mediator
d)
Konsiliator
e)
Arbiter
85.
Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, LKPP berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan PBJ dalam bentuk antara lain, kecuali
a)
Inovasi sistem di bidang PBJ
b)
Inovasi tujuan di bidang PBJ
c)
Inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang PBJ
d)
Inovasi lainnya
86.
Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang PBJ yaitu, kecuali
a)
Melancarkan penyelenggaraan hukum
b)
Mengisi kekosongan hukum
c)
memberikan kepastian hukum
d)
Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum
87.
Penetapan mediator, konsiliator dan arbiter dapat berlaku
a)
4,5 tahun
b)
4 tahun
c)
3,5 tahun
d)
2 tahun
88.
Peraturan LKPP no 19 tahun 2018 tentang
a)
LPSK PBJP
b)
Pengembangan sistem dan kebijakan PBJ
c)
Agen pengadaan
d)
SDH dalam PBJP
89.
Dalam mengembangakn sistem dan kebijakan PBJ. LKPP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
Tujuan, kebijakan, prinsip dan arah PBJ
b)
Alasan-alasan yang objektif
c)
Iktikad Baik
d)
AUPB
90.
Fungsi pelayanan bidang tata usaha SDM, keuangan dan urusan rumah tangga layanan
a)
Sekretariat administrasi umum
b)
Sekretariat administrasi perkara
91.
Fungsi pemilihan dan penunjukkan mediator, konsiliator, atau arbiter
a)
Sekretariat administrasi umum
b)
Sekretariat administrasi perkara
92.
Syarat seorang arbiter memiliki pengalaman serta menguasai aktif dibidangnya paling sedikit 5 tahun
a)
Benar
b)
Salah
93.
Penetapan mediator, konsiliator, dan arbiter berlaku paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang
a)
Benar
b)
Salah
94.
Penyelesaian sengketa yang tidak dapat melakukan sanggah banding dan hasilnya bersifat final
a)
Konsiliasi
b)
Mediasi
c)
Arbitrase
d)
Pengadilan
e)
LKPP
95.
Perlem 18 ditetapkan tanggal.......oleh siapa ?
a)
8 Juli 2019 - Widodo E
b)
8 Juni 2017 - Widodo E
c)
8 Juni 2018 - Widodo E
d)
8 Juni 2018 - Agus Prabowo
e)
8 Juni 2019 - Agus Prabowo
100 %
