Font size
WorksheetsHubungan pemerintah pusat dan daerah
Total questions: 30
Worksheet time: 23mins
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu . . .
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah
mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPR
mewakili daerahnya dalam perjanjian luar negeri
Berikut ini yang merupakan kewajiban-kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu . ..
meningkatkan kesejahteraan rakyat
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan daerah
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI 1945 serta ajaran agamanya
Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, antara lain . . .
mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengelola aparatur daerah
merencanakan pembangunan
mengikuti pemilihan umum
melestarikan kebudayaan daerah
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 berikut adalah . . .
kepastian hukum dan transparansi
akuntabilitas dan proporsionalitas
efektifitas dan efisiensi
profesionalitas dan fleksibelitas
kepentingan umum
Berikut yang bukan merupakan hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu . . .
bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabuten
pinjaman dan/hibah antarpemerintah daerah
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah
pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab
Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...
Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing
Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu
Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan
Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan
Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pengertian desentrasilasi ...
Desentralisasi politik
Desentralisasi jabatan
Desentralisasi fungsional
Desentralisasi ketatanegaraan
Desentralisasi kebudayaan
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui ...
Dipilih rakyat secara langsung
DPR
DPRD
MPR
Presiden
Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...
Menteri dalam negeri atas nama presiden
menteri luar negeri atas nama presiden
MPR
DPR
DPRD
Peraturan Daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...
Rakyat
MPR
DPRD
Menteri dalam negeri
Menteri luar negeri
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau perangkat daerah disebut ....
Desentralisasi
Otonomi daerah
Sentralisasi
Dekonsentrasi
Devolusi
(1) Menyediakan infrastruktur ekonomi
(2) Pelayanan ketenagakerjaan
(3) Penyediaan sarana dan prasarana umum
(4) Menjembatani konflik dalam masyarakat
Dari uraian diatas yang termasuk pada fungsi pengaturan dalam kedudukan dan peran pemerintah pusat adalah
(1), (2), (3) dan (4)
(1) dan (4)
(2), (3) dan (4)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ...
Terorisme merupakan isu paling rendah
Isu kesahatan dan isu penddikan setara.
Isu pilkada merupakan isu yang paling melesat tinggi
Isu pelayanan publik lebih rendah dari isu pemerkaran wilayah
isu terorisme dan isu pemekaran wilayah setara
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...
Khusus
Hierarkis
Koordinatif
Substantif
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
DPRD dan Kepala Daerah
Presiden dan MPR
MPR dan DPR
Bupati dan gubernur
Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...
Sejajar
Lebih tinggi
Lebih rendah
Lembaga otonom
Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...
Bertanggung jawab
Terprogram
Terkendali
Seimbang
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...
Menguntungkan pejabat daerah
Membantu pejabat di daerah
Meringankan pemerintah pusat
Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi, yaitu ...
Memilih pemimpin daerah
Mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Mengelola kekayaan daerah
Mengembangkan kehidupan yang demokratis
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tetentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri disebut ....
Kewenangan Daerah
Daerah Khusus
Daerah Otonom
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ....
Gemeinschaft
Kewenangan Daerah
Otonomi Daerah
Daerah Khusus
Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan internasional, menentapkan kebijakan perdagangan luar negeri, merupakan urusan pemerintahan absolut di bidang ....
Pertahanan Negara
Keamanan Negara
Politik Luar Negeri
Moneter dan Fiskal
Yustisi
Berikut ini yang bukan termasuk daerah khusus dan daerah istimewa adalah ....
Yogyakarta
Jakarta
Papua
Semarang
Papua Barat
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ...
Pendidikan
Sosial
Kesehatan
Pertahanan
Jumah Penduduk
Sumber keuangan daerah diperoleh melalui pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah ....
Pajak penghasilan, pajak bumi dan retribusi
Pajak daerah, pinjaman daerah, dan pajak bumi
Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi
Pajak daerah, hasil bumi daerah dan pinjaman daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari ....
Gemeinschaft
Kewenangan Daerah
Otonomi Daerah
Daerah Khusus
Peran pemerintah pusat dalam daerah otonom menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah pusat terdiri atas ....
Presiden, wakil presiden dan anggota DPR
Presiden, wakil presiden dan para menteri negara
Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
para menteri agama, gubernur dan DPR
Presiden, wakil presiden, dan gubernur
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Legislatif 17 April 2019 di seluruh daerah Indonesia oleh KPU. Hal tersebut merupakan contoh dari ....
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Sentralisasi
Tugas Pembantuan
Yogyakarta dijadikan sebagai pusat pertumbuhan (pembangunan) karena memiliki potensi sebagai…
Pusat Pertambangan
Pusat Pemerintahan
Daerah Perdagangan
Daerah Perkebunan
Kota Pahlawan
