WorksheetsUUD_4
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Makna yang terkandung dari aline pertama Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ....
Memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat
Tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain
Amendemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 1999-2002. Usul untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD dapat diagendakan apabila diajukan secara tertulis oleh…
Sekurang-kurangnya 1/3 anggota DPR
Sekurang-kurangnya 50 % anggota + 1 anggotaMPR
Sekurang-kurangnya 1/2 anggota MPR
Sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
Sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR
Pada saat keadaan yang memaksa dan genting presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan….
Keputusan Presiden
Undang-Undang
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
1. Negara Indonesia pernah menerapkan tiga konstitusi yaitu UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah ….
Tahun 1959 sampai dengan sekarang
Tahun 1950 sampai dengan tahun 1959
Tahun 1949 sampai dengan tahun 1959
Tahun 1949 sampai dengan tahun 1950
Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949
Alasan dari segi historis dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebanyak empat kali yaitu ....
Menyesuaikan substansi UUD NRI Tahun 1945 agar sesuai dengan yang ditetapkan dalam sidang PPKI
Upaya pemurnian kembali terhadap falsafah-falsafah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945
Pada awalnya disain UUD NRI Tahun 1945 bersifat sementara karena disusun dalam suasana tergesa-gesa
Dimungkinkannya terjadinya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan alasan yuridis pada Pasal 37
Telah sering terjadi penyimpangan dalam penerapan UUD NRI Tahun 1945 terutama di sektor ketatanegaraan
UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi yang digunakan di Indonesia. Berikut yang bukan merupakan sifat UUD NRI Tahun 1945 adalah….
Hanya memuat aturan-aturan pokok
Bersifat rigid dalam perubahannya
Aturan yang dilakukan secara konstitusional
Peraturan hokum positif yang tertinggi
Sumber dari segala sumber hukum
Para pemuda menyadari pentingnya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. setelah kesadaran itu tumbuh, keinginan bela negara akan muncul sebagaimana yang diatur dalam pasal......
27 ayat 3
29 ayat 1
30 ayat 1
31 ayat 1
32 ayat 1
1. Amandemen dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah….
A.
16 Bab, 37 Pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan
16 Bab, 37 Pasal 194 ayat 2 pasal aturan peralihan dan 3 ayat aturan tambahan
16 Bab, 37 Pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan
16 Bab, 37 Pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan
16 Bab, 37 Pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Pembukaan UUD 1945 berisi empat pokok pikiran. Pokok pikiran nomor kedua yaitu ….
Kedaulatan rakyat
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Keadilan social
Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini dinyatakan dalam….
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
Pasal 2 ayat (2) UUD 1945
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Dalam perjalanan sejarah konstitusi, terdapat berbagai penyimpangan dari UUD 1945 salah satunya adalah....
tuntutan amandemen UUD NRI Tahun 1945
sentralisasi hubungan pusat dan daerah
tidak adanya kehidupan ekonomi
tingginya angka korupsi
penetapan presiden seumur hidup
Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
DPD
Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah.....
Pasal 31 dan Pasal 21
Pasal 3 dan Pasal 37
Pasal 22E dan Pasal 26
Pasal 24 C
Pasal 37
Pada masa reformasi dilaksanakan amandemen UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk.....
Lebih menegaskan kembali bentuk negara Indonesia
Menampung aspirasi masyarakat dari berbagai golongan
Menyempurnakan aturan dasar, seperti ketatanegaraan, kedaulatan, hak asasi manusia
Mengatur sistem demokrasi di Indonesia
Mengikuti perkembangan perpolitikan dunia
Syarat (putusan) mengubah UUD harus disetujui oleh MPR minimal sejumlah....
1/3 dari jumlah anggota MPR
2/3 dari jumlah anggota MPR
50 % + 1 dari jumlah anggota MPR
51 % dari jumlah anggota MPR
50% dari jumlah anggota MPR
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal....
9 September 2001
9 Agustus 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ….. atas persetujuan …..
Presiden, DPR
Presiden, MPR
DPR, dan Presiden
MPR, dan Presiden
DPR, MPR
Salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran kedua Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ....
Memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat
Tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain
Khususs mengenai bentuk negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan diatur dalam.....
Pasal 37 ayat 1
Pasal 37 ayat 2
Pasal 37 ayat 3
Pasal 37 ayat 4
Pasal 37 ayat 5
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD diatur dalam Pasal ....
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
3 ayat 1
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupakan bunyi pasal....
25 A
26ayat 1
27 dan 3
29 ayat 1
30 ayat 1
Indonesia menganut sistem demokrasi Liberal pada masa....
Konstitusi RIS
UUD 1945 periode pertama
UUD 1950
UUD 1945 periode kedua
UUD 1945 amandemen pertama
Negara memprioritaskan Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya ......persen dari....... untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan
20% dan APBN
15 % dan RAPBN
22% dan Anggaran Bulanan Negara
15% dan APBN Daerah
20% dan APBN Provinsi
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang diatur dalam......
23B
24A
25A
31 ayat 2
32
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia merupakan bunyi pasal
29 ayat 1
30 ayat 1
31 ayat 1
31 ayat 3
31 ayat 5
Meski UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, ada beberapa pasal yang tidak mengalami perubahan, salah satunya adalah pasal ....
29
30
31
32
33
Makna yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah...
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusian dan perkeadilan
Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa
ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,
aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan
pada awal kemerdekaan palaksanaan terhadap UUD mengalami penyimpangan salah satunya dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 tentang
Sistem pemerintahan kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer
KNIP diberi kekuasaan dan kewenangan secara legislatif untuk berpartisipasi menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pembentukan Partai Politik
Bentuk negara serikat
pengangkatan presiden seumur hidup
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan wewenang dari lembaga....
MK
MPR
Presiden
DPR
KY
Lembaga berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang - undangan di bawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang merupakan tugas dan wewenang dari lembaga....
MA
MK
KY
DPR
MPR
Tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen, kecuali….
Melantik presiden dan wakil presiden
Memberhentikan presiden
Mengubah Undang-Undang Dasar
Menetapkan Undang Undang Dasar
Membuat UU
negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dala pembukaan Alinea ke..
1
2
3
4
5
Lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman termuat dalam UUD 1945 pasal
35
36
36A
36B
37
Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 UUD 1945, Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan pertimbangan...
DPR
MPR
MK
MA
KY
Komisi yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini
mengajukan tiga orang hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
mengajukan tiga orang hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta hakim
memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi mengusulkan pengangkatan hakim agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan Undang-Undang
Dalam sistem check and balances di Indonesia, Lembaga MPR memiliki wewenang untuk...
memberikan pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi
mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
menyetujui atau menolak perjanjian internasional
memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing
memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara terdapat dalam pasal.....
10 UUD 1945
11 UUD 1945
12 UUD 1945
13 UUD 1945
14 UUD 1945
Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya merupakan bunyi pasal.....
27 ayat 1 UUD 1945
27 ayat 2 UUD 1945
27 Ayat 3 UUD 1945
Pasal 28 UUD 1945
Pasal 29 UUD 1945
Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. masing-masing hakim tersebut terdiri atas....
3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh MPR
3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh MPR, 3 orang diajukan oleh Presiden
3 orang diajukan oleh MK, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden
3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden
3 orang diajukan oleh KY, 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden
Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai....
tujuan nasional
tujuan pendidikan
cita-cita bangsa
ketentuan negara
keteraturaan negara
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting yaitu.....
Interpelasi
angket
menyatakan pendapat
mengajukan pertanyaan
imunitas
Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, merupakan bunyi pasal....... UUD 1945
30 ayat 1
30 ayat 2
27 ayat 3
32
33
"untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung" merupakan bunyi pasal.... UUD 1945
30 ayat 1
30 ayat 2
30 ayat 3
30 ayat 4
30 ayat 5
"Tentara nasional indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara" merupakan bunyi pasal.... UUD 1945
30 ayat 1
30 ayat 2
30 ayat 3
30 ayat 4
30 ayat 5
"kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum" merupakan bunyi pasal......UUD 1945
30 ayat 1
30 ayat 2
30 ayat 3
30 ayat 4
30 ayat 5
Lembaga yang dihapuskan setelah amandemen adalah...
MPR
DPR
DPD
DPA
BPK
Amandemen kedua dilakukan pada tanggal
19 Oktober 1999
18 Agustus 2000
10 November 2001
10 Agustus 2002
11 Agustus 2003
Konstitusi negara Indonesia adalah...
peraturan tertulis
wawasan nusantara
Pancasila
UUD Tahun 1945
Konvensi
Negara berdasar ketuhanan Yang maha Esa merupakan bunyi pasal....
27 ayat 1
28
29 ayat 1
32
33
