PADA SAAT DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PADA TANGGAL DITERBITKANNYA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN.

PADA SAAT PERSEROAN TELAH MELAKSANAKAN RUPS PERTAMA

PADA SAAT NOTARIS MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

RUPS DIREKSI

RUPS TAHUNAN

RUPS LAINNYA

RUPS KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

PEMEGANG SAHAM

DEWAN PENGAWAS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ADALAH ORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAM BATAS YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI DAN/ATAU ANGGARAN DASAR

TERDAPAT PENGATURAN MENGENAI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG SEHAT, YANG MENCERMINKAN HUBUNGAN YANG SINERGI ANTARA MANAJEMEN DAN PEMEGANG SAHAM, KREDITOR, PEMERINTAH, SUPPLIER, DAN STAKEHOLDER LAINNYA.

ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT ATAS KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN TERSEBUT BUKAN KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA;

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA.

FAIRNESS (KEWAJARAN)

TRANSPARENCY (KETERBUKAAN)

ACCOUNTABILITY (AKUNTABILITAS)

COMPARATIVE (PERBANDINGAN)

RESPONSIBILITY (RESPONSIBILITAS)

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM ATAS PERSEROAN TERBATAS HANYA SEBESAR SAHAM YANG IA MILIKI PADA PERSEROAN

TANGGUNG JAWAB TERBATAS DARI PEMEGANG SAHAM TIDAK BERLAKU ATAU HAPUS PEMEGANG SAHAM YANG BERSANGKUTAN TERLIBAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN;

PERSEROAN TERBATAS DAN PEMEGANG SAHAM ADALAH ENTITAS YANG TERPISAH DAN MASING-MASING BERDIRI SENDIRI

PERSEROAN DIBENTUK UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM ANGGARAN DASAR PT.

PERUSAHAAN PERSEROAN

FIRMA

COMMANDITER VENOOTSCHAAP

PERUSAHAAN DAGANG

PERUSAHAAN UMUM

PERUSAHAAN UMUM

PERSEROAN TERBATAS

FIRMA

PERUSAHAAN PERSEROAN

PERUSAHAAN JAWATAN

MEMBERI SUMBANGAN BAGI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL PD UMUMNYA DAN PENERIMAAN NEGARA PADA KHUSUSYA;

SEBAGAI SIMBOL KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA DI MATA DUNIA

MENYELENGGARAKAN KEMANFAATAN UMUM BERUPA PENYEDIAAN BARANG/ ATAU JASA YANG BERMUTU TINGGI DAN MEMADAI BAGI PEMENUHAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK

MENGEJAR KEUNTUNGAN

MENJADI PERINTIS KEGIATAN USAHA YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEH SEKTOR SWASTA DAN KOPERASI

MENTERI

DIREKSI

DEWAN PENGAWAS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PRODUCTION SHARING

JOINT VENTURE

INVESTASI PORTOFOLIO

PENANAMAN MODAL DENGAAN KREDIT INVESTASI

Technical assistance Contract

Build, Operation and Transfer

Franchise atau Brand-Use Agreement

Manajemen Contract

Production Sharing

KEMUDAHAN PEROLEHAN BAHAN BAKU

MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA

MENEMUKAN PASAR BARU (MENGAMANKAN KOMODITI EKSPOR, DAN AKSES TERHADAP PASAR KONSUMEN YANG LEBIH BESAR)

MEMANFAATKAN STATUS KHUSUS NEGARA-NEGARA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

ROYALTI DARI ALIH TEKNOLOGI

DEKAT EDNGAN SUMBER DAYA ALAM

KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM

PASAR YANG PROSPEKTIF

TENAGA KERJA YANG RELATIF MURAH

BURSA EFEK

EFEK

PASAR MODAL

PENJAMINAN EFEK

SAHAM

AGIO SAHAM

DIVIDEN

DELISTING

DELISTING

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

DIVESTASI SAHAM

LIKUIDASI

SPIN OFF

sebagai alat pembayaran

surat bukti adanya investasi

sebagai bukti bonafiditas dan status ssial seseorang di masyarakat

sebagai bukti adanya hak tagih

BILYET GIRO

WESEL

CEK

SAHAM

Terdapat tanggal efektif, yaitu tanggal dimana sejumlah dana

yang disebutkan di dalam bilyet giro bisa dipindah bukukan

Terdapat tanggal jatuh tempo, dimana Bilyet Giro hanya dapat

dipindah buku ketika tanggal jatuh tempo tiba

Tidak mengenal tanggal jatuh tempo, sehingga bisa dicairkan

kapanpun

Pencairan giro berupa pemindahbukuan

PERSEROAN TERBATAS

YAYASAN

FIRMA

COMMANDITER VENOOTSCHAAP

PERUSAHAAN DAGANG

Penyamaran uang

pencucian uang

penempatan uang hasil kejahatan

pemalsuan uang

penggelapan uang

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

Transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbankan atau lembaga keuangan guna melakukan pendanaan kegiatan usaha

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Pedagang Kenderaan Bermotor

Kementerian keuangan

Pegadaian

Merek

Hak Cipta

Paten

Rahasia Dagang

melindungi pengusaha dalam menarik keuntungan

melindungi hak pembuat dalam medistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut

melindungi hak pengguna dalam menggandakan

melindungi hak masyarakat memakai secara bebas

mengurangi manipulasi

memberikan royalty kepada para pelaku usaha

meningkatkan perekonomian pelaku usaha

meningkatkan daya saing

Melindungi kepentingan para pelaku usaha

meningkatkan perkembangan wirausaha

hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan,memperbanyak ciptaannya

Hak seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran

departemen Kehakiman sehingga dilindungi oleh undang-undang

hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi

HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional

MENGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA, MEMILIKI SANKSI TEGAS BAGI PELANGGARNYA, PELAKSANAANNYA BERSIFAT FAKULTATIF

MENGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA, DIBUAT OLEH BADAN RESMI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG, MEMILIKI SANKSI TEGAS BAGI PELANGGARNYA

MENGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA, DIBUAT OLEH SIAPAPUN YANG BERKEPENTINGAN, MEMILIKI SANKSI TEGAS BAGI PELANGGARNYA

HUKUM BERSIFAT MENGATUR = KAIDAH HUKUM HARUS SELALU DITAATI KAPANPUN DAN TIDAK BOLEH DIKESAMPINGKAN

HUKUM BERSIFAT MEMAKSA = KAIDAH HUKUM HARUS SELALU DITAATI KAPANPUN DAN TIDAK BOLEH DIKESAMPINGKAN

HUKUM BERSIFAT MENGATUR =

WARGA NEGARA MEMILIKI HAK UNTUK MENTAATI ATAU TIDAK MENTAATI HUKUM

HUKUM BERSIFAT MEMAKSA = MASYARAKAT MENTAATI HUKUM JIKA DIA MERASA PERLU DENGAN HUKUM TERSEBUT

menjamin bahwa cara-cara pemenuhan kebutuhan manusia tidak dilakukan dengan cara merugikan kepentingan orang lain.

Sebagai jaminan agar pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berlangsung secara efisien dan berkeadilan.

adanya ketidakmerataan sosial dan ekonomi diantara para pelaku ekonomi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan bahka pelangagran hukum

menjamin mekanisme pasar dapat berjalan dengan efektif dan efisien

menjamin terciptanya jaminan sosial kemasyarakatan yang mensejahterakan masyarakat umum

Bonafiditas pengusaha dalam berbisnis

kepastian / jaminan dalam pelaksanaan kegiatan transaksi

pemenuhan syarat dalam melakukan bisnis

sebagai bukti adanya hubungan hukum dalam kegiatan bisnis

kebebasan berkontrak

konsensualisme

itikad baik

keseimbangan

•Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;

•Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

•Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

•Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat karena bencana alam

menyenangkan

membosankan

menyebalkan

memuakkan

bikin ilfil