Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 TAHUN 2019 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan Program Mutu sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 TAHUN 2019 RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) Pengguna Jasa berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.

Maksud pedoman penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi adalah mewujudkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan (dalam kontrak).

Tujuan pedoman penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sebagai panduan penyelenggaraan audit pekerjaan konstruksi bagi pihak2 yang terlibat (PPK, Kontraktor dan Pengawas Pekerjaan) dan sebagai alat evaluasi mutu pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan kontrak.

Lingkup pedoman penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi adalah standard umum (general) pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR , pengaturan yang berkaitan dengan teknis/substansi pekerjaan, dapat diatur lebih lanjut dalam pengaturan/manual di tiap-tiap Unit Organisasi..

Poin poin poin-poin pengaturan pedoman penjaminan & pengendalian pekerjaan konstruksi adalah :

a. Kelengkapan fungsi pada struktur organisasi pekerjaan konstruksi pada pengguna (PA/KPA, PPK) + penyedia jasa konstruksi (Kontraktor dan Pengawas), serta hubungan koordinasi dan komunikasinya

b. Poin-poin yang diperlukan dalam penjaminan & pengendalian mutu pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

c. Ketentuan terkait pelaporan yang harus disusun oleh masing2 pihak, yaitu: (i) Lap. Pelaksanaan, (ii) Lap. Pengawasan ,(iii) Lap. Pengendalian .

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2019 “Setiap pengguna jasa wajib membuat Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi dan Program Mutu sebagaimana disampaikan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)” .

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2019 “Setiap pengguna jasa wajib membuat Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi dan Program Mutu sebagaimana disampaikan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)” .

Program Mutu disusun paling sedikit berisi (a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, (b).organisasi kerja penyedia jasa, (c).Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, (d).Jadwal Penugasan Personil inti dan personil pendukung, (f).Prosedur pelaksanaan pekerjaan, (g).Pelaksanaan Kerja.

Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan adalah Dokumen yang berisi rencana seluruh aktivitas pekerjaan perencanaan konstruksi untuk mengendalikan proses pekerjaan dalam rangka mencapai hasil pekerjaan perencanaan konstruksi sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Program Mutu adalahh Dokumen Perencanaan Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Pengguna Jasa Konstruksi yang merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.

Manfaat Program Mutu adalah sebagai dasar pemantauan kemajuan proyek dan melakukan evaluasi dan analisa kinerja Kontraktor yang bersangkutan dalam melaksanakan Pekerjaannya.

Salah satu komponen Program Mutu adalah Pengendalian Pekerjaan yang merupakan Pengendalian pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa untuk memastikan agar metode kerja dilaksanakan sesuai dengan keinginan direksi pekerjaan .

Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi mencakup: (1).Tertib proses pemilihan penyedia jasa;

(2). Tertib Kontrak Kerja Konstruksi;

(3). Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;

(4). Tertib manajemen mutu.

Manfaat RMPK bagi SATKER/PPK yaitu agar mempunyai jaminan bahwa pekerjaan berMUTU (terpenuhinya persyaratan kontrak berupa material, peralatan, tenaga kerja, proses dan produk sesuai spesifikasi, serta tidak terjadi kecelakaan konstruksi).

Manfaat RMPK bagi SATKER/PPK yaitu agar mempunyai jaminan bahwa pekerjaan berMUTU (terpenuhinya persyaratan kontrak berupa material, peralatan, tenaga kerja, proses dan produk sesuai spesifikasi, serta tidak terjadi kecelakaan konstruksi).

Maksud PEDOMAN PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah untuk mewujudkan proses dan hasil perencanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan (dalam kontrak) serta memenuhi kaidah tepat mutu, biaya dan waktu.

TUJUAN PEDOMAN PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah a. Sebagai panduan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bagi pihak2 yang terlibat (PPK, Kontraktor dan Pengawas Pekerjaan) b. Sebagai alat bantu pengendalian dan penjamianan mutu pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan kontrak c. Sebagai standar/”aturan main” penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Method Statement adalah Suatu dokumen rencana yang merinci cara proses pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pengguna jasa konstruksi yang berisi rencana pengendalian dan penjaminan mutu mulai dari tenaga kerja, material, alat, metode yang digunakan, dan pengendalian K3.

Rencana Pemeriksaan dan Pengujian adalah dokumen yang berisi tahapan pemeriksaan, referensi pelaksanaan pemeriksaan, dokumen yang perlu disiapkan setelah pemeriksaan, pihak yangg terlibat dalam pemeriksaan dan pengujian, cara pemeriksaan.

Komponen RMPK adalah: (1).Struktur Organisasi Penyedia dan Sub-penyedia (2). Jadwal Pelaksanaan pekerjaan (3). Gambar Kerja Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis (4). Method Statement, paling sedikit mencakup: a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan, b. Pengelolaan Material c. Pengelolaan Peralatan d. Pengelolaan Tenaga kerja e. Rencana Pengendalian K3 pekerjaan (5). Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP) (6). Pengendalian Sub-penyedia Jasa dan Pemasok.

Dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa harus menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi atau Program Mutu Konsultansi Konstruksi.

Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM, adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.

Nama Menteri PUPR adalah Basuki Hadimulyono