Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Peraturan Penerbangan

Total questions: 35

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful interference:

a)

Annex 17

b)

Annex 7

c)

Annex 18

d)

annex 8

2.

The Safe Transport Dangerous Goods by Air:

a)

Annex 17

b)

Annex 7

c)

Annex 18

d)

Annex 8

3.

Security Manual for Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference:

a)

ICAO Doc 8973

b)

ICAO Doc 9873

c)

ICAO Doc 9284/905-AN

d)

ICAO Doc 2984/905-AN

4.

Technical Instruction for The Safe Transport Dangerous Goods by Air

a)

ICAO Doc 9284/905-AN

b)

ICAO Doc 9824/905-AN

c)

ICAO Doc 8973

d)

ICAO Doc 9873

5.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara:

a)

PM 90 Tahun 2013

b)

PM 80 Tahun 20117

c)

SKEP/100/VII/2003

d)

SKEP/43/III/2007

6.

Perubahan atas PM 33 Th 2015. Pengedndalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas:

a)

PM 90 Tahun 2013

b)

PM 80 Tahun 2017

c)

PM 167 Tahun 2015

d)

SKEP/100/VII/2003

7.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Juknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil;

a)

SKEP/95/IV/2008

b)

SKEP/100/VII/2003

c)

PM 167 Tahun 2015

d)

PM 137 Tahun 2015

8.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

a)

PM 80 thn 2017

b)

PM 137 Tahun 2015

c)

PM 140 Tahun 2015

d)

SKEP/100/VII/2003

9.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;

a)

PM 53 Tahun 2017

b)

PM 167 Tahun 2015

c)

PM 137 Tahun 2015

d)

PM 92 Tahun 2015

10.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional:

a)

PM 140 Tahun 2015

b)

PM 53 Tahun 2017

c)

PM 167 Tahun 2015

d)

PM 137 Tahun 2015

11.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan;

a)

PM 137 Tahun 2015

b)

PM 53 Tahun 2017

c)

PM 51 Tahun 2020

d)

PM 167 Tahun 2015

12.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional:

a)

SKEP/43/III/2007

b)

SKEP/100/VII/2003

c)

SKEP/95/IV/2008

d)

PM 80 Tahun 2017

13.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing:

a)

SKEP/95/IV/2008

b)

SKEP/43/III/2007

c)

SKEP/100/VII/2003

d)

SKEP/160/VIII/2008

14.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional:

a)

PM 51 Tahun 2020

b)

PM 167 Tahun 2015

c)

PM 53 Tahun 2017

d)

PM 33 Tahun 2015

15.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP):

a)

SKEP/160/VIII/2008

b)

PM 53 Tahun 2017

c)

SKEP/100/VII/2003

d)

SKEP/2765/XII/2010

16.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan:

a)

SKEP/2765/XII/2010

b)

SKEP/160/VIII/2008

c)

SKEP/43/III/2007

d)

PM 80 Tahun 2017

17.

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan:

a)

PP 3 Tahun 2001

b)

PM 80 Tahun 2017

c)

PM 92 Tahun 2015

d)

PM 1 Tahun 2013

18.

Undang Undang tentang Penerbangan:

a)

Undang Undang No 1 Tahun 2009

b)

Undang Undang No 2 Tahun 1976

c)

Undang Undang No 4 Tahun 1976

19.

PP 3 Tahun 2001 mengatur tentang:

a)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

b)

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

c)

Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

d)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

20.

Peraturan Men Hub No PM 80 Tahun 2017 mengatur tentang:

a)

Program Keamanan Penerbangan Nasiona

b)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan

c)

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasiona

d)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

21.

Peraturan Men Hub No PM 137 Tahun 2015 mengatur tentang:

a)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan

b)

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

c)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

d)

Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

22.

Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/100/VII/2003 mengatur tentang:

a)

Juknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil

b)

Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional

c)

Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing

d)

Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP)

23.

Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/160/VIII/2008 mengatur tentang:

a)

Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP)

b)

Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

c)

Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasiona

d)

Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing

24.

Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/2765/XII/2010 mengatur tentang:

a)

Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

b)

Juknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil

c)

Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional

d)

Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing

25.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/43/III/2007 mengatur tentang:

a)

Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional

b)

Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing

c)

Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP)

d)

Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

26.

Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/95/IV/2008 tentang

a)

Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional; 16.

b)

Juknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/ Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing

c)

Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP)

d)

Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang Perseorangan

27.

Peraturan Men Hub No PM 92 Tahun 2015 mengatur tentang:

a)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

b)

Program Keamanan Penerbangan Nasional

c)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan;

d)

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

28.

Peraturan Men Hub No PM 140 Tahun 2015 mengatur tentang:

a)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan

b)

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

c)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

d)

Perubahan atas PM 33 Th 2015. Pengedndalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

29.

Peraturan Men Hub No PM 53 Thn 2017 mengatur tentang :

a)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan

b)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

c)

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

d)

Pengedndalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

30.

Peraturan Men Hub No PM 167 Tahun 2015, Perubahan atas PM 33 Th 2015 mengatur tentang:

a)

Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan

b)

Pengedndalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

c)

Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

d)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

31.

Peraturan Men Hub No PM 1 Tahun 2013 mengatur tentang:

a)

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

b)

Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

c)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

d)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

32.

Peraturan Men Hub No PM 90 Tahun 2013 mengatur tentang:

a)

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

b)

Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

c)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

d)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

33.

Peraturan Men Hub No PM 92 Tahun 2015 mengatur tentang:

a)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

b)

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

c)

Keselamatan Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

d)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

34.

Peraturan Men Hub No PM 33 Tahun 2015 mengatur tentang:

a)

Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas

b)

Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

c)

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

d)

Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara

35.

Annex 17 mengatur tentang:

a)

Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference

b)

The Safe Transport Dangerous Goods by Air

c)

Security Manual for Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference

d)

Technical Instruction for The Safe Transport Dangerous Goods by Air

Similar Resources on Wayground

MPP 1

30 questions

MPP 1

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

Quiz PMR Wira

35 questions

Quiz PMR Wira

quiz

Worksheet

•

University

ULANGAN HARIAN KLS XI

30 questions

ULANGAN HARIAN KLS XI

quiz

Worksheet

•

University

Penyetoran, Penagihan, Pengembalian, Keberatan, sanksi 1

35 questions

Penyetoran, Penagihan, Pengembalian, Keberatan, sanksi 1

quiz

Worksheet

•

University

Machine Shorthand Quiz 2

40 questions

Machine Shorthand Quiz 2

quiz

Worksheet

•

University

SAS 1 BHS INDO KELAS 7 DESEMBER 2025

30 questions

SAS 1 BHS INDO KELAS 7 DESEMBER 2025

quiz

Worksheet

•

7th Grade - University

UAS Pengendalian Vektor Dan Tikus

40 questions

UAS Pengendalian Vektor Dan Tikus

quiz

Worksheet

•

University

UAS Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa Gambut dan Mangrove

40 questions

UAS Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa Gambut dan Mangrove

quiz

Worksheet

•

University