NEW
Font size
WorksheetsPH 1 Kelas X Bab 1 PPKN
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang menurut Jhon Locke termasuk dalam kekuasaan....
legislatif
eksekutif
yudikatif
inspektif
moneter
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, namun kewenangan tersebut juga berada pada lembaga lain kecuali....
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Presiden
Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang keuangan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah merupakan kewenangan dari....
kekuasaan eksekutif
kekuasaan legistalif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan moneter
kekuasaan eksaminatif/inspektif
Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pembagian kekuasaan secara....
Horizontal
Demokrasi
Vertikal
Permusyawaratan
Desentralisasi
Lembaga Negara yang bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum dalam hal permohonan rehabilitasi, dan mengajukan tiga orang hakim konstitusi merupakan tugas dan wewenang dari....
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Kekuasaan Negara dapat dibagi menjadi tiga macam diantaranya yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif, pembagian kekuasaan tersebut merupakan pendapat dari....
Montesquieu
Jhon locke
Riyanto
Mohammad Yamin
Soepomo
Pembagian kekuasaan berdasarkan Tingkatannya yaitu tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah merupakan pembagian kekuasaan secara..
Horizontal
Demokrasi
Vertikal
Permusyawaratan
Desentralisasi
Dibawah ini yang termasuk dalam lembaga pemerintahan non kementrian kecuali…
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Meteorology, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Dewan Pers Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Intelijen Negara
Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya merupakan makna dari....
Pembagian kekuasaan
Otonomi daerah
Tingkatan kekuasaan
Penyelenggaraan pemerintahan
Sentralisasi kekuasaan
Dibawah ini yang merupakan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa kecuali....
Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya
Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
Tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu tetapi wajib memeluk agama
Hakikat demokrasi, permusyawaratan, dalam mengambil putusan diperlukan kejujuran bersama merupakan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila ke....
1
2
3
4
5
Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri menurut Jhon Locke merupakan kekuasaan....
eksekutif
federatif
yudikatif
legislatif
konstitutif
Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah….
Nasionalisme
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai mahluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat
Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
Bukti bahwa Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan atau distribution of power diantaranya....
DPR dan Presiden bekerjasama dalam membentuk undang-undang
Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para menteri
Penghapusan penggunaan istilah lembaga tinggi dan tertinggi negara
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi kekuasaan di NKRI. Dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah kecuali yang berkaitan dengan....
Pariwisata
Pendidikan
Perindustrian dan Perdagangan
Agama
Kepegawaian
Perhatikan informasi berikut ini
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
2. Menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain
3. Menetapkan peraturan pemerintah
4. Mengajukan RUU
5. Menyatakan keadaan bahaya
6. Mengangkat duta dan konsul
7. Mengangkat dan memberhentikan menteri
Dari informasi diatas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara adalah....
1,2,6,7
1,2,5,6
1,2,3,4
3,4,5,6
2,3,4,7
Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara menyatakan jumlah maksimal kementerian adalah....
32 Kementerian Negara
33 Kementerian Negara
34 Kementerian Negara
35 Kementerian Negara
36 Kementerian Negara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada dibawah koordinasi....
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
Ketersediaan bahan pokok pangan kita ditangani lembaga negara non kementerian yaitu....
BULOG
BPS
BAPPENAS
BPOM
BPPT
Negara yang menganut teori trias politika secara murni adalah....
Indonesia
Prancis
Inggris
Rusia
Amerika Serikat
