NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsFamily 100
Total questions: 25
Worksheet time: 8mins
Name
Class
Date
1.
Berikut ini termasuk Badan Hukum, Kecuali
a)
Koperasi Amanat Muslim Indonesia
b)
PT. Bank BNI Syariah
c)
Yayasan Hasanah Titik
d)
Ernst & Young
2.
Yang berhak mewakili PT dalam meminjam dana dan menjaminkan asset perusahaan adalah
a)
Sekretaris
b)
Direksi
c)
Pemegang Saham
d)
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
3.
Berapa batasan pembiayaan yang mensyaratkan penempatan Staf BNI Syariah pada perusahaan nasabah?
a)
100M
b)
200M
c)
5M
d)
10M
4.
Yang tidak perlu diperhatikan dalam perjanjian adalah
a)
Judul perjanjian
b)
Kertas perjanjian
c)
Isi perjanjian
d)
Premis dan penutup
5.
Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, diatur terkait kelayakan penyaluran pembiayaan, dijelaskan pada pasal
a)
Pasal 22
b)
Pasal 23
c)
Pasal 24
d)
Pasal 25
6.
Dalam memperoleh keyakinan dalam menyalurkan pembiayaan, Bank Syariah/UUS wajib melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
Watak
b)
Kemampuan
c)
Kepercayaan
d)
Agunan
7.
Melakukan analisis keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu dan yang akan datang merupakan salah satu bentuk penilaian nasabah dalam aspek
a)
Agunan nasabah
b)
Kemampuan nasabah
c)
Modal Nasabah
d)
Proyek usaha nasabah
8.
Dalam three line of defense model yang tidak termasuk risk control unit adalah
a)
Internal Audit
b)
Policy Governance
c)
Manajemen Risiko
d)
Compliance
9.
Jika seorang Account Officer melakukan mark up terhadap data agar usulan pembiayaan bisa di setujui. Kejadian tersebut termasuk risiko
a)
Risiko Kredit
b)
Risiko Investasi
c)
Risiko Operasional
d)
Risiko Imbal Hasil
10.
Dibawah ini yang termasuk dasar yang digunakan dalam membuat assessment untuk EFO Traffic Light adalah
a)
Prospek Usaha
b)
Kinerja Nasabah
c)
Kemampuan Membayar
d)
Semua Benar
11.
Gabungan pribadi dengan pribadi dengan menggunakan nama usaha dagang, disebut
a)
Pribadi
b)
Kongsi
c)
Badan Hukum Politik
d)
Badan Hukum Perdata
12.
PERJAN adalah singkatan dari
a)
Perusahaan Perjanjian
b)
Perusahaan Jalan
c)
Perusahaan Jawatan
d)
Perjanjian Jawatan
13.
Hal-hal yang dapat dituntut kepada pihak yang wanprestasi, kecuali
a)
Pemenuhan pelaksanaan perjanjian
b)
Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
c)
Ganti rugi saja
d)
Denda
14.
Pihak yang menjalankan usaha dalam CV disebut
a)
Sekutu Komplementer
b)
Sekutu Komanditer
c)
Sekutu Pasif
d)
Dewan Pengurus
15.
Yang termasuk organ dalam Perusahaan Terbatas (PT) sebagai berikut, kecuali
a)
RUPS
b)
Rapat Anggota
c)
Dewan Komisaris
d)
Direksi
16.
Apabila terjadi kerugian usaha dalam badan usaha Firma maka ditanggung oleh
a)
Pemilik modal terbanyak
b)
Pihak yang menjalankan usaha
c)
Seluruh sekutu dengan system tanggung renteng hingga ke harta pribadinya
d)
Pihak yang memberikan modal
17.
Pengurus yayasan tidak memiliki kewenangan dalam hal-hal berikut ini, kecuali
a)
Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang
b)
Membebani kekayaan yayasan untu kepentingan pihak lain
c)
Menjadi pelaksana kegiatan yayasan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara
d)
Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina
18.
Syarat terbentuknya koperasi primer terdiri dari sekurangnya
a)
15
b)
25
c)
20
d)
30
19.
Pihak yang mampu melakukan perbuatan hukum di sebuah yayasan adalah
a)
Pembina
b)
Pengurus
c)
Pengawas
d)
Dewan Komisaris
20.
Three lines of Defense Model adalah sebagai berikut, kecuali
a)
Risk Taking Units
b)
Risk Control Units
c)
Risk Assurance Units
d)
Risk Management Units
21.
Yang termasuk dalam tahapan manajemen risiko adalah, kecuali
a)
Identifikasi
b)
Pengukuran
c)
Pemantauan
d)
Evaluasi
22.
Metode yang digunakan untuk pengisian Traffic Light nasabah kelolaan di cabang dan KP adalah
a)
Self assessment
b)
Financing Traffic Light
c)
Internal Rating System
d)
Customer Risk Rating
23.
PT. Pantang Menyerah bergerak di bidang jasa ekspedisi telah beroperasi selama 9 tahun, dan selama 9 tahun tersebut pengelolaannya bergantung pada satu orang direktur saja, maka timbul resiko pada aspek
a)
Keuangan
b)
Agunan
c)
Manajemen
d)
Pemasaran
24.
Akta pendirian perusahaan dan perubahannya harus mendapatkan pengesahan dari
a)
Kementrian Sekretariat Negara
b)
Kementerian BUMN
c)
Kejaksaan
d)
Kementerian Hukum dan HAM
25.
Perubahan persentase kepemilikan saham suatu perusahaan dapat dilihat pada
a)
Akta pendirian
b)
Akta perubahan
c)
Akta Kelahiran
d)
Akta Pembubaran
Reset
