NEW
Font size
WorksheetsGCG KALTIM
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pejabat Wajib Lapor wajib melaporkan harta kekayaannya pada Lembaga Negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga Negara tersebut adalah
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Intellegen Negara
Di bawah ini merupakan syarat Perusahaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan transaksi bisnis yang diatur dalam Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis KECUALI:
Terdapat potensi kerugian bagi Perusahaan akibat adanya penyimpangan dan/atau kecurangan
Adanya indikasi proyek fiktif
Permintaan khusus dari Presiden Republik Indonesia
Semua Salah
Situasi/kondisi yang memungkinkan setiap lnsan Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif, merupakan definisi dari
Suap
Korupsi
Benturan Kepentingan
Kolusi
Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan, maka pejabat berwenang yang dapat melakukan penundaan transaksi bisnis adalah?
RUPS, Direktur Utama, Dewan Komisaris
RUPS, Dewan Komisaris dan SPI
Direktur Utama, Dewan Komisaris dan SPI
RUPS, Dewan Komisaris, Div. SDM
Ruang Lingkup Pedoman Sistem Pengendalian Intern (SPIN) mencakup 5 Komponen Sistem Pengendalian Internal (SPln). 3 (tiga) diantaranya adalah sebagai berikut:
Control Environment; Information & Communication; Surveillance Activities
Monitoring Activities; Information & Communication; Ethics Environment
Control Environment; Risk Assessment; Control Activities
Ethics Environment;Control Environment; Information & Communication
Dalam Pedoman Kebijakan Pengendalian lnformasi, diatur mengenai klasifikasi informasi yang dimiliki oleh Jasa Raharja. Siaran Pers, Sambutan/Pidato Direksi , Brosur dan Leaflet, merupakan klasifikasi informasi?
lnformasi Rahasia
lnformasi Terbatas
Informasi Biasa
Informasi Umum
Di bawah ini, manakah pernyataan yang merupakan tugas Direksi Jasa Raharja?
1. Menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru
2. Menelaah, menganalisa, dan memberikan perse tujuan terhadap berbagai usulan Direksi
3. Menentukan pembagian kerja Anggota Direksi
4. Menyelenggarakan program pelatihan bagi Anggota Direksi
5. Menetapkan visi, misi, budaya dan strategi Perseroan
6. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
1, 3, 5
1,2,3
4, 5, 6
1,4,6
(lima) faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan menurut Pedoman Pengendalian Kecurangan Jasa Raharja adalah?
Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, tekanan, pengungkapan
Keserakahan, kesempatan, kelalaian, kebiasaan, kebutuhan
Keserakahan, kesempatan, tekanan, kelemahan, kecanduan
Keserakahan, kesempatan, kelalaian,tekanan, pengungkapan
Peka, proaktif dalam membantu Masyarakat yang mendapat musibah kecelakaan lalu lintas, merupakan penjelasan dari salah satu budaya Jasa Raharja, yaitu?
Tanggap
Tangkas
Tangguh
Tampan
Komite yang berada di bawah Direksi adalah?
Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite lnvestasi
Komite Audit
Komite Saham
Pegawai yang mengalami benturan kepentingan selama tahun berjalan, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan maka wajib menyampaikan laporan kepada?
Atasan masing-masing dengan tembusan kepada Divisi HC
Atasan masing-masing dengan tembusan kepada Sekretaris Perusahaan
Atasan masing-masing dengan tembusan kepada Direksi
Atasan masing-masing dengan tembusan kepada Satuan Pengawasan Intern
Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG), pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh
Direktur Utama
RUPS
Dewan Komisaris
Menteri BUMN
Di bawah ini merupakan syarat-syarat Pegawai yang dapat melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, KECUALI:
Pekerjaan sampingan dilarang dilakukan pada jam kerja Jasa Raharja dan dilarang menggunakan fasilitas Jasa Raharja.
Tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau tidak menurunkan kemampuan/produktivitas yang bersangkutan untuk memenuhi tugas pokoknya di Perusahaan
Pegawai boleh menjual produk-produk atau jasa dari pekerjaan sampingan kepada Jasa Raharja
Semua Salah
Tim Internal yang membantu Direksi, Dewan Komisaris, atau RUPS dalam rangka penundaan transaksi bisnis adalah?
Divisi lnvestasi
Divisi Manajemen Risiko
Biro Hukum dan Kepatuhan
Satuan Pengawasan Internal
Siapakah yang berhak memberikan sanksi kepada Direksi yang terbukti melakukan Pelanggaran?
Dewan Komisaris
Satuan Pengawasan Intern
Direktur Utama
Kementerian BUMN
Ketiga hal dibawah ini merupakan definisi dari:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia
2. Mengutamakan kepuasan pelangganBersikap jujur, profesional dan disiplin
3.Bersikap jujur, profesional dan disiplin
Kredo Jasa Raharja
Visi Jasa Raharja
Misi Jasa Raharja
Budaya Jasa Raharja
Menurut Pedoman Benturan Kepentingan Jasa Raharja, apakah Direksi diperkenankan memangku jabatan rangkap?
Diperkenankan, asal melapor terlebih dahulu kepada Pemegang Saham
Tidak Diperkenankan
Diperkenankan
Boleh
Berikut ini merupakan jenis-jenis kecurangan:
1. Penyimpangan aset Perusahaan
2. Kecurangan Laporan Keuangan
3. Penyimpangan waktu kerja
4. Korupsi
5. Kecurangan berbasis komputer atau jaringan Internet
Manakah jenis kecurangan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Kecurangan Jasa Raharja?
1,2,3,4
1,3,4,5
1,2,4,5
1,2,3,5
Suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh lnsan Jasa Raharja atau pihak lainnya disebut?
Pedoman Pengendalian Kecurangan
Pedoman Whistleblowing System
Pedoman Good Corporate Governance
Pedoman Pengawasan Internal
Dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut kinerja dan pencapaian sasaran Perusahaan sesuai visi -misi yang telah ditetapkan, pada dasarnya Perusahaan harus menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai budaya dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan. 5 (lima) prinsip-prinsip GCG tersebut adalah
Transparency, Honesty, Responsibillity, lndependency, Fairness
Transparency, Accountability Responsibillity, lndependency, Fairness
Transparency, Loyalty, Accountability, Responsibility, Fairness
Accountability, Responsibility, Fairness, Transparancy, Honesty
Pihak-pihak yang membantu Direksi atau Dewan Komisaris dalam rangka penundaan transaksi bisnis adalah?
Divisi Manajemen Risiko, SPI dan BPKP
SPI, Auditor Eksternal dan Divisi Sumber Daya Manusia
Tim Internal (SPI), Auditor Eksternal dan BPKP
BPK, Divisi Investasi, dan BPKP
Faktor dalam Perusahaan yang terkait dengan adanya kemudahan lnsan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan yang timbul sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk melakukan penilaian kinerja, merupakan definisi dari?
Kebutuhan (Need)
Keserakahan (Greed)
Kesempatan ( Opportunity)
Pengungkapan (disclosure)
lntegritas, nilai etika dan kompetensi Pegawai merupakan cakupan dari?
Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha (risk assessment)
Aktivitas Pengendalian
Lingkungan Pengendalian Intern
Sistem Pengawasan Iternal
Siapakah yang bertanggung jawab terhadap lnformasi Perusahaan Jasa Raharja?
Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan
Direksi
Divisi Human Capital
Dalam Pedoman Kebijakan Pengendalian lnformasi, diatur mengenai klasifikasi informasi yang dimiliki oleh Jasa Raharja. Klasifikasi informasi tersebut terbagi menjadi tiga (3), yaitu
lnformasi Umum, lnformasi Terbatas dan lnformasi Rahasia
lnformasi Terbuka, lnformasi Terbatas dan lnformasi Rahasia
lnformasi Biasa, lnformasi Terbatas dan lnformasi Rahasia
Informasi Penting, Informasi Terbatas, Informasi Rahasia
