Investigasi adalah serangkaian tindakan pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu

Hari yang digunakan dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu disebut

Penyampaian laporan tidak boleh melebihi batas waktu

Penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja kecuali untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara

Pelapor bisa mencabut laporan setelah dilakukan registrasi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap laporang paling lama

Yang tidak termasuk syarat formal

Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingakatan tertentu atau laporan dicabut oleh pelapor

Jika laporan yang disampaikan belum lengkap, maka penerima laporan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal atau materil paling lama

Jangka waktu pelapor melengkapi syarat formal dan/atau materil paling lama

Pemberitahuan hasil kajian awal yang tidak lengkap kepada pelapor dapat disampaiakan melalui surat resmi, sigaplapor atau melalui media telekomunikasi lainnya

Laporan tidak memenuhi syarat formil akan tetapi memenuhi syarat materil, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN menjadikan laporan sebagai

Klarifikasi dapat dapat dilakukan dengan tatap muka dan media daring

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penangan atas temuan atau laporan paling lama

Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi dan atau ahli tidak bersedia untuk diambil sumpah/janji maka

Laporan yang diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materil berdasarkan kajian awal Bawaslu dapat dilimpahkan kepada kecuali

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengambilalih Laporan dari Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di bawahnya dengan alasan tertentu

Kajiaan dugaan pelanggaran tidak bersifat rahasia selama belum diputusakan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwalsu Kecamata, atau Panwaslu LN