WorksheetsUTS KEWARGANEGARAAN
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka
Landasan historis
Landasan sosiologis
Landasan politis
Landasan Antropologis
PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Landasan Historis
Landasan Sosiologis
Landasan Antropologis
Landasan Politis
PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
Landasan Historis
Landasan Sosiologis
Landasan Antropologis
Landasan Politis
Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh... kecuali
pandangan bangsa Indonesia
eksistensi konstitusi negara
tuntutan dinamika perkembangan bangsa
integritas bangsa indonesia
Menurut Tilaar, suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. merupakan pengertian dari
Masyarakat
Bangsa
Warga Negara
Kesadaran Individu
Menurut Hardono Hadi (2002) jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu, kecuali
kepribadian
identitas
keunikan
orientasi
Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni, kecuali
ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu
memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain
memberikan orientasi persatuan dan kesatuan bangsa
memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia
identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Menurut Tilaar disebut
Identitas Primer
Identitas Nasional
Identitas Sekunder
Identitas Diri
Etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Tilaar Identitas Etnis merupakan
Identitas Primer
Identitas Nasional
Identitas Sekunder
Identitas Diri
Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Merupakan pembentukan identitas.....
Secara Historis
Secara Sosiologis
Secara Politis
Secara Antropologis
Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merupakan identitas nasional secara
Historis
Yuridis
Sosiolgis
Politis
Salah satu identitas nasional yang diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Konsepsi Wawasan Nusantara
Dasar falsafah negara adalah Pancasila
Lambang negara adalah Garuda Pancasila
Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena, kecuali
Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik
adanya liberalisme politik
lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah yang berdampak pada nilai-nilai primordialisme kedaerahan
berkembangnya paham-paham asing
identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Merupakan pembentukan identitas.....
Secara Historis
Secara Sosiologis
Secara Politis
Secara Antropologis
Menurut Ramlan Surbakti (2010), Integritas Nasional adalah
Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional
Menurut Djuliati Suroyo (2002), Integritas Nasional adalah
Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional
Menurut Riza Noer Arfani (2001), Integritas Nasional adalah
Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional
Menurut Saafroedin Bahar (1996), Integritas Nasional adalah
Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional
lima jenis integritas, yakni 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Hal tersebut termasuk dalam
Integritas Politik
Integritas Ekonomi
Integritas Sosial Budaya
Integritas Poleksosbud (Politik Eknomi Sosial Budaya)
Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Hal tersebut termasuk dalam
Integritas Politik
Integritas Ekonomi
Integritas Sosial Budaya
Integritas Poleksosbud (Politik Eknomi Sosial Budaya)
merupakan proses integrasi Bangsa Indonesia
Wawasan Nusantara
Proklamasi Kemerdekaan RI
Pancasila
UUD 1945
Tantangan dalam membangun integrasi. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Hal ini termasuk dalam persoalan
Integritas Vertikal
Integritas Horisontal
Integritas Ekonomi
Integritas Sosial Budaya
Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Hal ini termasuk dalam persoalan
Integritas Vertikal
Integritas Horisontal
Integritas Ekonomi
Integritas Sosial Budaya
Menurut pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka adalh penganut....
Teori Korelasi
Teori Integrasi
Teori Regresi
Teori Interaksi
Filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental
hak persamaan dan hak penghargaan
hak kebebasan dan hak penghargaan
hak persamaan dan hak kesederajatan
hak persamaan dan hak kebebasan
Pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya
Totaliterisme
Fasisme
Musolinesme
Absolutisme
Hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Diatur dalam
Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945
Pasal 23, UUD 1945
Pasal 31 UUD 1945
Pasal 33 Ayat 1, UUD 1945
Kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Diatur dalam
Pasal 23A UUD 1945
Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945
Pasal 31 UUD 1945
Pasal 33 Ayat 3, UUD 1945
Rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Sebagaimana ditulis oleh
Max Havelaar
Karl Marx
Edward Douwes Dekker
Paulo Praire
Hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia
hak atas hidup
hak atas hidup, dan hak milik
hak atas hidup, dan hak kebebasan
hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik
Yang tidak termasuk dalam konsep kebebasan Franklin D. Rooselvelt adalah
kebebasan untuk beragama
kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
kebebasan dari kemelaratan
kebebasan dari perbudakan
Kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan
Otokrasi
Oligarki
Silent Culture
Otoriterisme
Suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam.
latent conflict
manifest conflict
self destroying nation)
Socio-cultural animosity
Jika kita menengok fungsi-fungsi negara (function of the state) dalam lingkup pembangunan negara (state-building) cakupannya meliputi hal-hal berikut ini, kecuali
Fungsi minimal: melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan
Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli.
Fungsi aktivis: menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.
Fungsi Sosial: menciptakan masyarakat madani dan berkeadilan
Kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum
Asas Kekeluargaan
Asas Kesetaraan
Asas Kepentingan Umum
Asas Keselarasan
Sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem Ekonomi Proletar
Sitem Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- UUD 1945
- TAP MPR
- UU/PERPU
- PP
- PERPRES
- PERDA PROVINSI
- PERDA KABUPATEN/KOTA
Hal ini sebagaimana diatur dalam
UU No 10 tahun 2004
UU No 12 tahun 2011
UU No 10 tahun 2011
UU No 12 tahun 2004
Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- UUD 1945
- UU/PERPU
- PP
- KERPRES
- PERDA
Hal ini sebagaimana diatur dalam
UU No 10 tahun 2004
UU No 12 tahun 2011
UU No 10 tahun 2011
UU No 12 tahun 2004
konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara
Konstitusi dalam arti sempit
Konstitusi dalam arti luas
Konstitusi negara
Perangkat Konstitusi
Konstitusi diperlukan untuk
membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi kebebasan HAM bagi warga negara
membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara
memberikan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara
memberikan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi kebebasan HAM bagi warga negara
