NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian 3
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 2mins
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Dari data di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…
Rapat umum
Mimbar bebas
Arak-arakan
Unjuk rasa
Pawai
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas serta kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam salah satu kewenangan dari MPR adalah….
Memberhentikan presiden dan wakil presiden
Mengubah dan menetapkan UUD 1945
Memilih presiden dan wakil presiden
Melantik presiden dan wakil presiden
Memberhentikan presiden
Dari data di atas yang merupakan infrastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah….
1, 2 dan 3
1, 3 dan 4
1, 2 dan 5
1, 2 dan 6
1, 4 dan 6
Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam kurun waktu…
10 tahun
15 tahun
5 tahun
20 tahun
12 tahun
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. berikut ini yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi menurut Pasal 24C ayat 1 adalah….
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Memutu pembubaran partai politik
Membuat partai politik
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu fungsi dari partai politik adalah….
Sarana komunikasi politik
Sarana pengatur konflik
Sarana rekrutmen politik
Sarana komunikasi politik
Sarana mempelajari politik
Kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi empat jenis, salah satunya adalah interest group nonasosiasi. Kelompok kepentigan jenis tersebut terdapat pada pernyataan....
Pak Sandi sebagai salah satu dokter muda memperjuangkan haknya mendapatkan ijazah profesi dokter
Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor rektorat terkait kenaikan uang kuliah
Elsa sebagai siswa baru sangat bernai menyampaikan aspirasi ketidaksetujuannya di depan anggota OSIS terkait rencana outbond
Guru honorer melakukan long march demi mendapatkan kenaikan gaji yang telah dijanjikan
Bu Siwi dan teman-teman alumni SMA N 1 Muntilan melakukan pertemuan rutin demi menjaga silaturahmi antar anggota
Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru maupun lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada pilihan ….
MA, MK dan KY
DPA, MA dan KY
MPR, DPR dan DPD
MK, KY dan DPD
MPR, MA dan KY
Suprastruktur politik dan infrastruktur politik merupakan komponen politik yang keberadaannya diibaratkan dua sisi mata uang logam, artinya ….
Saling melengkapi
Memiliki kesamaan
Memiliki perbedaan
Saling berhubungan
Tidak dapat dipisahkan
Media komunikasi sebagai lembaga infrastruktur politik memegang peranan penting dalam proses politik, salah satunya menyampaikan informasi melalui dunia pendidikan. Upaya ini merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi media komunikasi, yaitu ….
Fungsi edukasi
Fungsi kontrol sosial
Fungsi korelasi
Fungsi komunikasi
Fungsi informasi
Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Simaklah bacaan berikut!
Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu ….
Presiden
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Yang bukan merupakan faktor penyebabnya adalah….
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Dari data tersebut yang merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah….
1, 2 dan 6
1, 2 dan 4
2, 4 dan 6
1, 3 dan 5
2, 3 dan 5
Lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan ketiga UUD 1945, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan berada di luar Mahkamah Agung. Serta memiliki kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung adalah...
DPR
MK
DPD
MA
BPK
Dari data di atas yang merupakan fungsi dari partai politik adalah….
1, 2 dan 6
1, 2 dan 4
2, 4 dan 6
1, 3 dan 5
2, 3 dan 5
Apabila ada sekelompok buruh atau masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibuslaw yang telah disahkan DPR secara diam-diam pada malam hari, berarti sikap politik masyarakat adalah….
Mendukung kebijakan pemerintah
Setuju dengan Tindakan pemerintah
Senang dengan kebijakan pemerintah
Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah
Memihak kepada pemerintah
Kualitas demokrasi suatu negara dapat dikatakan baik apabila memnuhi kriteria tertentu. Dibawah ini yang merupakan kriteria demokrasi suatu negara dikatakan baik adalah…
Tingkat perekonomian masyarakat yang tinggi
Partisipasi politik masyarakat tinggi
Kreativitas mayarakat tinggi
Masyarakat bebas menggali potensi
Masyarakat hidup dengan sejahtera
Di bawah ini yang merupakan contoh dan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang politik adalah…
Mendukung kebijakan pemerintah
Menjadi pegawai negeri
Menghimpun masa untuk berdemonstrasi
Mengkritisi kebijakan pemerintah
Mengadakan hubungan dengan pejabat negara
Kegiatan orang atau sekelompok orang sebagai warga negara dalam kegiatan politik dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari…
Partisipasi masyarakat
Partisipasi kemanusiaan
Partisipasi politik
Kebudayaan politik
Partai politik
Perhatikan pernyataan berikut
1) Mengikuti pemilu
2) Melakukan demonstrasi
3) Mengejek pemerintah
4) Melakukan provokasi saat pilkada
5) Mengikuti forum remaja di rumah
Dari pernyataan diatas yang merupakan contoh dari partisipasi politik masyarakat ditunjukkan….
1, 2 dan 4
1, 3 dan 5
2, 4 dan 5
2, 3 dan 5
1, 2 dan 5
Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri partisipasi politik yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti adalah…
Kegiatan yang dilakukan atau diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat atau pelaksana keputusan politik
Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi
Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process) ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
Dari pernyataan diatas yang merupakan tujuan dari partisipasi politik adalah…
1, 3 dan 5
3, 4 dan 5
2, 4 dan 5
2, 3 dan 5
1, 2 dan 5
Forum diskusi atau musyawarah sering dilakukan untuk menetapkan kebijakan, ataupun menyelesaikan suatu masalah. Baik itu antara guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa. Pernyataan diatas merupakan bentuk partisipasi politik di lingkungan…
Keluarga
Sekolah
Negara
Masyarakat
Pertemanan
Dibawah ini yang tidak termasuk kedalam contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat adalah…
Ikut pemilihan ketua RT, RW atau kepala desa
Melakukan demonstrasi
Ikut serta dalam kerusuhan
Forum warga
Ikut dalam pembuatan peraturan desa
Dibawah ini yang merupakan contoh partisipasi politik masyarakat di lingkungan bangsa dan bernegara adalah….
Pemilihan ketua OSIS
Pemilihan ketua RT
Ikut aksi unjuk rasa (demonstrasi)
Musyawarah keluarga
Membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa
Dari pernyataan diatas yang merupakan asas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 adalah…
1, 2 dan 5
3, 4 dan 5
2, 4 dan 5
2, 3 dan 5
1, 2 dan 3
Suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari…
Tata kelola pelaksanaan pemerintah
Pengelolaan keuangan negara
Pelaksanaa demokrasi
Proses pembuatan kebijakan
Tata kelola pemerintah
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis. Ketiga unsur pokok tersebut memiliki perannya masing-masing. Peran dari ketiganya adalah menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, pelayanan public dan juga objek dari pelaksanaan kebijakan. Ketiga unsur tersebut adalah…
Pemerintah, swasta dan pengusaha
Pengusaha, pemerintah dan wirausaha
Pemerintah, swasta dan masyarakat
Pengusaha, masyarakat dan pemilik modal
Pemilik modal, masyarakat dan wirausaha
Dari pernyataan diatas yang merupakan ciri-ciri good governance menurut Laode Ida adalah…
1, 2 dan 3
2, 3 dan 5
3, 4 dan 5
2, 4 dan 5
1, 2 dan 4
Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Program adalah….
Transparansi
Partisipasi
Tanggap
Persamaan
Aturan hukum
Menurut United Nations Development Program ada Sembilan karakteristik good governance yang salah satunya adalah akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas tersebut adalah…
Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efesiensi pada sector public
Memiliki kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan
Menitik beratkan pada konflik dan consensus
Pertanggung jawaban setiap aktivitas menyeluruh kepada public atau masyarakat luas, disamping kepada atasan
Menjamin akan adanya supremasi hukum pada saat pelaksanaannya
Menurut United Nations Development Program ada sembilan karakteristik good governance yang salah satunya adalah transparansi. Pengertian dari transparansi tersebut adalah …
Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti
semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka
semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak
sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat
beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan
Dari pernyataan diatas yang merupakan karakteristik good governance adalah…
1, 2 dan 3
1, 3 dan 4
1, 4 dan 5
3, 4 dan 5
2, 3 dan 5
Asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari…
Asas profesionalitas
Asas efesiensi
Asas akuntabilitas
Asas proporsionalitas
Asas keterbukaan
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahu 1999 ada tujuh asas penyelenggaraan good governance yang salah satunya adalah asas kepentingan umum. Pengertian dari kepentingan umum tersebut adalah…
Asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
Asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
