NEW
Font size
WorksheetsUH-3 (KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Kekuasaan tertinggi untuk membuat undang - undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia merupakan makna dari
Kekuasaan
Kedaulatan
Pemerintah
Kewenangan
Kekuasaan merupakan satu - satunya dalam negara dan tidak dapat dibagikan kepada badan - badan lain adalah makna dari sifat ... pada kedaulatan
Asli
Permanen
Tunggal
Tidak terbatas
Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur urusan dalam negerinya sendiri merupakan makna dari dari ....
Kedaulatan ke dalam
Kedaulatan ke luar
Kedaulatan negara
Kedaulatan rakyat
Indonesia mengekspor Kopi dan Teh Ke Jerman setiap tahun sehingga menambah devisa untuk negara .Kegiatan yang dilakukan oleh eksportir ini merupakan perwujudan dari ....
Kedaulatan ke dalam
Kedaulatan ke luar
Kedaulatan negara
Kedaulatan rakyat
Teori ini dipelopori oleh Niccolo Macheavelli melalui karyanya Il Principle di mana suatu negara harus dipimpimpin oleh seseorang yang berkuasa mutlak. Penguasa itu merupakan representasi atau wakil Tuhan di Dunia. Teori ini dikenal dengan teori kedaulatan ....
Tuhan
Raja
Negara
Rakyat
Teori ini dipelopori oleh Jean Bodin , F.Hegel, Goerge Jeninek dan Paul Laband . Menurut teori ini kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan untuk kepentingan negara. Teori ini dikenal dengan teori kedaulatan ....
Tuhan
Raja
Negara
Rakyat
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan ajaran Trias politica. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga ....
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Kejaksaan Agung
Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
1 ayat ( 3 )
27 ayat ( 1 )
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - undang Dasar. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
1 ayat ( 3 )
27 ayat ( 1 )
Segala warga negara bersamaan kedudunya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya . Kalimat tersebut merupakan bunyi dari UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
1 ayat ( 3 )
27 ayat ( 1 )
Mengutamakan kepentingan pribadi, keputusan diambil dengan suara terbanyak , bersifat sekuler merupakan ciri - ciri dari negara yang menerapkan demokrasi ....
Pancasila
Komunis
Sosialis
Liberal
Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Agar terlaksana dengan baik, pemilu memiliki beberapa asas, salah satunya adalah memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Ini merupakan asas ....
umum
langsung
rahasia
bebas
Sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab pada parlemen adalah sistem pemerintahan ….
Parlementer
Presidensial
Proletariat
Campuran
Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh perdana menteri, hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah ....
Presidensial
Parlementer
Perdana Menteri
Konstitusiaonal
Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal ....
Pembentukan kabinet sangat demokratis
Jalannya pemerintahan lebih stabil
Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
Apa yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengganti sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer pada awal kemerdekaan ....
Jumlah partai politik yang terlalu banyak
UUD tidak berjalan dengan baik
Tuntutan sekutu agar negara Indonesia dapat diikuti kemerdekaan
Ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis
Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 adalah ....
MPR
KY
MA
MK
Lembaga negara yang memiliki tugas mempertimbangkan dan membahas usulan DPD adalah ....
DPR
MPR
Presiden
MA
Sengketa antarlembaga negara merupakan ranah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga ....
MA
MK
KY
Pengadilan Negeri
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara ....
MPR
MK
KY
DPR
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ....
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Di bawah ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kecuali ....
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Menetapkan Undang Undang dasar
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah ….
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah .…
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden memiliki tugas dan wewenang, kecuali ....
Menetapkan peraturan pemerintah
Mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada DPR
Membuat Undang-Undang bersama DPR
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
DPR memiliki fungsi, salah satunya adalah Fungsi Legislasi yang artinya ....
Menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
Menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
Bagaimana kedudukan antara Presiden dan MPR setelah dilakukan amandemen ....
Presiden memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding MPR
MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Presiden
MPR dan Presiden memiliki kedudukan sejajar
MPR sebagai bagian dari lembaga eksekutif sehingga kedudukannya menjadi penyeimbang pemerintah
Di bawah ini ada keterangan yang benar terkait skema lembaga tingkat pusat sebelum dilakukannya amandemen ....
Kedudukan lembaga negara sejajar
MPR disebut lembaga tertinggi negara
Presiden merupakan lembaga yang paling tinggi dibanding yang lain
DPD masuk dalam jajaran lembaga legislatif
Di bawah ini yang bukan alasan bahwa kekuasaan selalu banyak di perebutkan oleh banyak kalangan ....
Kekuasaan akan menambah popularitas
Kursi pemerintahan menjadi jalan untuk memperbaiki bangsa agar lebih baik lagi
Kekuasaan menjadi sarana untuk memperbaiki diri
Kekuasaan akan membuat seseorang mempunyai kekuatan berkuasa dan mempunyai pengaruh disekelilingnya
