NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSOAL PAS PKN KELAS XII TKR/AK 2020
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Name
Class
Date
1.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah
a)
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI
b)
Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
c)
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu
d)
Wewenang, hak dan kewajiban daerah otnom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
e)
Kewajiban pemerintah daerah membantu pemerintah pusat
2.
Hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peratruan perundang-undangan disebut
a)
Daerah otonomi
b)
Prinsip otonomi daerah
c)
Otonomi daerah
d)
Asas-asas otonomi daerah
e)
Tugas Pembantuan
3.
Daerah otonom adalah
a)
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
b)
Kesatuan daerah yang mempunyai perangkat dan pemerintahan sendiri, mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri
c)
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut orakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI
d)
Hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
e)
Daerah wilayah yang mempunyai hak untuk merdeka seperi Timor Leste
4.
Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu
a)
UU No. 20 Tahun 2003
b)
UU No. 32 Tahun 2004
c)
UU No. 9 Tahun 1998
d)
UU No. 39 Tahun 1999
e)
UU No. 23 Tahun 2006
5.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang
a)
Pemerintah daerah
b)
Otonomi Daerah
c)
Pemerintahan Otonomi
d)
Daerah Otonom
e)
Desentralisasi
6.
Yang disebut daerah otonom adalah
a)
Negara
b)
Kabupaten
c)
Kecamatan
d)
Kelurahan
e)
Provinsi
7.
Yang termasuk ketentuan Otonomi Daerah, yaitu
a)
Pemegang kekuasaan pemerintah daerah
b)
Kekuasaan tetap milik pemerintah pusat
c)
Kekuasaan milik negara bagian
d)
Kekuasaan milik pemerintah daerah
e)
Kekuasaan absolut pemerintah pusat
8.
Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut, kecuali
a)
Kemampuan ekonomi
b)
Potensi daerah
c)
Jumlah penduduk dan luas wilayah
d)
Keinginan pemerintah pusat
e)
Kesiapan infrastruktur
9.
Pengertian dekonsentrasi adalah
a)
Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peratruan perundang-undangan
b)
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI
c)
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
d)
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
e)
Pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada daerah untuk mengurusi semua urusan daerah dan pemerintah pusat tidak boleh ikut campur dengan alasan apapun
10.
Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian
a)
Desentralisasi
b)
Dekonsentrasi
c)
Tugas Pembantuan
d)
Otonomi daerah
e)
Daerah otonom
11.
Orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara disebut
a)
Penduduk
b)
Warga negara
c)
Orang asing
d)
Bipatride
e)
Apatride
12.
Anak yang termasuk warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
a)
Orang tua yang status kewarganegaraan<br />nya tidak jelas
b)
Orang tua yang kehilangan kewarganegaraann Indonesia
c)
Orang tua yang meninggal dunia sebelum mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia
d)
Seorang ayah dan ibu warga negara asing
e)
Seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
13.
Asas yang memntukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran disebut
a)
ius sanguinis
b)
ius soli
c)
stelsel aktif
d)
stelsel pasif
e)
bipatride
14.
Hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945 disebut
a)
Hak asasi manusia
b)
Hak alami
c)
Hak warga negara
d)
Hak konstitusional
e)
Hak legal
15.
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pernyataan ini merupakan bunyi pasal
a)
26 ayat 1
b)
27 ayat 1
c)
28B ayat 1
d)
28C ayat 1
e)
29 ayat 1
16.
Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM adalah
a)
UU No. 39 Tahun 1999
b)
UU No. 26 Tahun 2000
c)
UU No. 20 Tahun 2003
d)
UU No. 23 Tahun 2004
e)
UU No. 13 Tahun 2006
17.
Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah
a)
Tindakan sukarela
b)
Perbuatan yang membawa konsekuensi
c)
Tindakan yang diperlukan
d)
Sesuatu yang harus dilakukan
e)
Perbuatan yang dijelaskan dalam UUD 1945
18.
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 pasal
a)
11 Ayat 1
b)
27 Ayat 2
c)
27 Ayat 3
d)
28B Ayat 1
e)
28B Ayat 2
19.
Salah satu kewajiban warga negara ketika menyampaikan pendapat dimuka umum adalah
a)
Mengisi absensi
b)
Mengeluarkan pendapat secara bebas
c)
Menjadikan pendapatnya sebagai keputusan bersama
d)
Memperoleh perlindungan hukum
e)
Menghormati hak dan kebebasan orang lain
20.
Bullying merupakan salah satu pengingkaran kewajiban untuk
a)
Menaati hukum
b)
Membela negara
c)
Menghormati hak asasi manusia
d)
Ikut serta dalam usaha pertahanan negara
e)
Ikut serta dalam usaha keamanan negara
21.
Hubungan internasional dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut adalah pengertian dari
a)
Perjanjian internasional
b)
Hukum internasional
c)
Hubungan internasional
d)
Subyek hukum internasional
e)
Organisasi internasional
22.
Perhatikan pernyataan dibawah ini:<br />1. Kekuatan nasional<br />2. Jumlah penduduk<br />3. Diplomasi<br />4. Letak geografis<br />5. Sumber daya alam<br />Faktor penentu yang harus ada dalam hubungan internasional adalah
a)
2, 3, 4 dan 5
b)
1, 2, 3 dan 4
c)
1, 3, 4 dan 5
d)
1, 2, 4 dan 5
e)
2, 1, 3 dan 5
23.
Dalam pelaksanaan hubungan internasional perlu diperhatikan asas-asas yang harus ditaati bersama yaitu
a)
Asas teritorial, asas kebangsaan dan asas kepentingan umum
b)
Asas manfaat, asas kebersamaan dan asas kepentingan umum
c)
Asas kebersamaan, asas persamaan kedudukan, dan asas kepentingan umum
d)
Asas teritorial, asas kebersamaan, dan asas kepentingan umum
e)
Asas manfaat, asas kebangsaan dan asas teritorial
24.
Berikut ini yang termasuk sarana formal hubungan internasional adalah
a)
Adanya pendidikan
b)
Perwakilan diplomatik
c)
Obyek-obyek pariwisata
d)
Alat komunikasi canggih
e)
Pertandingan olahraga internasional
25.
Dibawah ini yang merupakan faktor internal pendorong hubungan internasional adalah
a)
Mewujudkan perdamaian masyarakat dunia
b)
Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain
c)
Menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan
d)
Mewujudkan tata dunia yang baru demi kesejahteraan masyarakat dunia
e)
Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik karena kudeta maupun karena intervensi
26.
Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya dalam hubungan internasional disebut asas
a)
Kebangsaan
b)
Teritorial
c)
Kepentinan umum
d)
Keterbukaan
e)
Persamaan harkat, martabat dan derajat
27.
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya. Pengertian tersebut dikemukakan oleh
a)
Dr. B Schwar Zen Berger
b)
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH
c)
Oppenheimar-Lauterpacht
d)
Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2000
e)
Konvensi Wina 1969
28.
Berikut ini yang tidak termasuk sumber hukum internasional adalah
a)
Perjanjian internasional
b)
Kebiasaan internasional
c)
Prinsip-prinsip hukum umum
d)
Organisasi internasional
e)
Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum terkemuka
29.
Dibawah ini yang tidak termasuk tahap-tahap dalam proses pembuatan perjanjian internasional menurut pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000 adalah
a)
Penerimaan
b)
Ratifikasi
c)
Perumusan masalah
d)
Perundingan
e)
Penjajakan
30.
Suatu bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut bidang politik dan keamanan disebut
a)
Traktat
b)
Deklarasi
c)
Konvensi
d)
Protokol
e)
Convenant
31.
Setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap/ dinilai dapat membahayakan keselamatan, keamanan dan keutuhan NKRI disebut
a)
Hambatan
b)
Tantangan
c)
Gangguan
d)
Ancaman
e)
Agresi
32.
Kegiatan/ tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memisahkan dari suatu Negara disebut
a)
Terorisme
b)
Radikalisme
c)
Separatism
d)
Spionase
e)
Sabotase
33.
Salah satu bentuk ancaman militer bagi NKRI adalah
a)
Globalisasi
b)
Westernisasi
c)
Bencana
d)
Cyber crime
e)
Invasi
34.
Cara/ strategi dalam mengatasi pencurian ikan oleh nelayan asing dapat dilakukan dengan cara, kecuali
a)
Menenggelamkan perahu pencuri ikan
b)
Menangkap dan menahan nelayan asing yang mencuri ikan
c)
Membuat benteng sepanjang perairan Indonesia
d)
Melakukan patroli keamanan laut secara rutin oleh polisi air dan angkatan laut
e)
Mempercanggih tekhnologi dan peralatan penngawasan perairan Indonesia
35.
Suatu keadaan dimana orang-orang didalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial disebut
a)
Separatisme
b)
Radikalisme
c)
Integrasi
d)
Disintegrasi
e)
Reorganisasi
36.
Dalam pembangunan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu hal yang perlu dihindari adalah
a)
Pemberdayaan masyarakat
b)
Pemberdayaan perempuan
c)
Sentimen primordialisme
d)
Pembangunan manusia
e)
Kebersamaan dan toleransi
37.
"Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara." Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal
a)
27 Ayat 1
b)
27 Ayat 2
c)
27 Ayat 3
d)
30 Ayat 1
e)
30 Ayat 2
38.
"Usaha pertahanan dan kemanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukun." Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal
a)
27 Ayat 1
b)
27 Ayat 2
c)
27 Ayat 3
d)
30 Ayat 1
e)
30 Ayat 2
39.
Ancaman berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri merupakan penggolongan jenis ancaman berdasarkan
a)
Asal ancaman
b)
Sifat ancaman
c)
Jenis ancaman
d)
Bentuk ancaman
e)
Macam ancaman
40.
Keikutsertaan warga Negara dalam upaya Negara diselengarakan melalui berikut, kecuali
a)
Pendidikan kewarganegaraan
b)
Pelatihan dasar kemiliteran wajib
c)
Pengabdian sebagai prajurit TNI
d)
Pengabdian sesuai profesi
e)
Pengabdian sebagai pengikut gerakan separatism dan terorisme
41.
Dibawah ini contoh Negara yang berbentuk Negara kesatuan
a)
Jerman, Malaysia, Australia
b)
Belanda, Jepang, Indonesia
c)
Indonesia, Malaysia, Italia
d)
Korea, India, Belanda
e)
Australia, Jepang, Korea
42.
Kepala Negara memiliki hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres) merupakan salah satu ciri dari bentuk Negara
a)
Kesatuan
b)
Republik
c)
Serikat (federasi)
d)
Kerajaan
e)
Persemakmuran
43.
Dibawah ini contoh Negara yang berbentuk Negara serikat adalah
a)
Jerman, Malaysia, Australia
b)
Belanda, Jepang, Indonesia
c)
Indonesia, Malaysia, Italia
d)
Korea, India, Belanda
e)
Korea Utara, Indonesia, Jepang
44.
salah satu ciri pemerintah menurut konstitusi RIS adalah
a)
Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen
b)
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen
c)
Presiden bertanggung jawab kepada parlemen
d)
Menteri-menteri bertanggungjawab terhadap presiden
e)
Masa jabatan kabinet ditetapkan dalam waktu tertentu
45.
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV sebagai berikut, kecuali
a)
Melindungi segenap bangsa dan selurh tumpah darah Indonesia
b)
Memajukan kesejahteraan umum
c)
Mencerdaskan kehidupan bangsa
d)
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
e)
Menjalin persatuan seluruh rakyat Indonesi
46.
Negara kesatuan yang menyelenggarakan pembagian daerah seperti tersebut diatas disebut Negara kesatuan yang di
a)
Otonomi
b)
Sentralisasi
c)
Desentralisasi
d)
Difederalkan
e)
Persemakmuran
47.
Persamaan antara Negara Serikat dan Negara Kesatuan bersistem
a)
Unilateral
b)
Multilateral
c)
Desentralisasi
d)
Sentralisasi
e)
Bilateral
48.
Perbedaaan adalah asal muasal otonomi Negara bagian memiliki otonom asli sedangkan Negara kesatuan system desentralisasi adalah
a)
Diminta oleh suatu daerah
b)
Memiliki sebagian dasar hak otonomi
c)
Pemberian dari pemerintah pusat
d)
Otonomi yang bersifat semu
e)
Otonomi yang bersifat terikat
49.
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan Kepala Negara bagian lazimnya disebut
a)
Presiden Negara Bagian
b)
Walikota Negara Bagian
c)
Gubernur Negara Bagian
d)
Kanselir Negara Bagian
e)
Kepala Distrik Negara Bagian
50.
Negara serikat yang konstitusinya merinci catu persatu kekuasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah Negara bagian. Contohnya adalah
a)
Kanada
b)
India
c)
Amerika
d)
Filipina
e)
Swiss
Reset
