Bukti Kejadian dari Instansi yang Menangani

Kuitansi asli, bermaterai cukup, ditandatangani oleh pemilik atau pengelola ambulance/kendaraan serta dibubuhi stempel jika merupakan institusi

Fotocopy STNK ambulance yang di cap

Formulir penerimaan pasien dari ambulance/kendaraan pengantar

Santunan Meninggal Dunia korban kecelakaan angkutan umum di udara sebesar Rp.50.000.000,-

Santunan Meninggal Dunia korban kecelakaan angkutan umum di darat, sungai dan laut sebesar Rp.50.000.000,-

Biaya perawatan maksimal korban kecelakaan angkutan umum di udara sebesar Rp.20.000.000,-

Biaya perawatan maksimal korban kecelakaan angkutan umum di darat, sungai dan laut sebesar

Rp.20.000.000,-

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan tempat korban dibawa dari tempat kejadian kecelakaan

Perawatan/pengobatan di Instalasi/Unit Gawat Darurat

Biaya perawatan/pengobatan dalam pelayanan rawat inap di Rumah Sakit

Semua benar

Penglihatan dari satu mata yaitu 50%

Kedua lengan atau kedua kaki yaitu 100%

Satu lengan dan satu kaki yaitu 100%

Ibu jari tangan kanan 25%

Korban yang sampai dengan pelaksanaan penguburannya, belum diketahui identitasnya (Mr/s. X)

Korban yang diketahui identitasnya namun berdasarkan hasil penelitian korban diyakini tidak mempunyai ahli waris

Korban yang tinggal dengan anak tiri

Korban yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh yayasan/lembaga sosial lainnya dan korban tidak mempunyai istri/suami yang sah dan/atau anak yang sah

5 Komponen : Biaya Dokter, Biaya Obat, Biaya Operasi, Biaya Administrasi, Biaya Kamar

5 Komponen : Biaya Dokter, Biaya Obat, Biaya Alkes, Biaya Administrasi, Biaya Kamar

5 Komponen : Biaya Dokter, Biaya Obat, Biaya Alkes, Biaya Rontgen, Biaya Kamar

5 Komponen : Biaya Dokter, Biaya Obat, Biaya Alkes, Biaya Administrasi, Biaya Operasi

Pengajuan santunan ditunda sampai dengan kuitansi asli ditemukan

Melampirkan fotokopi kuitansi yang disahkan/dilegalisir oleh Fasilitas Kesehatan tanpa dilampiri Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Melampirkan fotokopi kuitansi yang disahkan/dilegalisir oleh Fasilitas Kesehatan dengan dilampiri Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Pengajuan santunan dapat diproses secara ex gratia

Janda atau Dudanya yang sah

Kakak Kandung yang sah

Orang Tuanya yang sah

Anak-anaknya yang sah

Tepat Informasi, Tepat Jaminan, Tepat Subjek, Tepat Objek, Tepat Tempat

Tepat Informasi, Tepat Jaminan, Tepat Subjek, Tepat Waktu, Tepat Objek

Tepat Informasi, Tepat Jaminan, Tepat Objek, Tepat Waktu, Tepat Tempat

Tepat Informasi, Tepat Jaminan, Tepat Subjek, Tepat Waktu, Tepat Tempat

Dalam hal kereta api, antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tujuan

Dalam hal kapal (di perairan darat atau di laut), antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan.

Dalam hal pesawat terbang, antara saat penumpang berada di terminal keberangkatan bandara asal sampai dengan terminal kedatangan bandara tujuan.

Dalam hal kendaraan bermotor umum, antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat, dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan

Dibayarkan kepada awak angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan sewaktu bertugas mengangkut penumpang, sepanjang kecela aan tersebut terjamin UU No.33/1964 jo. PP No. 17/1965.

Dibayarkan dalam ruang lingkup UU No.33/1964 jo. PP No. 17/1965.Keabsahan biaya perawatan/pengobatan

Kewenangan pembayaran santunan Ex Gratia Awak Angkutan Umum diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan tanpa terlebih dahulu meminta/mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat

Kewenangan pembayaran santunan Ex Gratia Awak Angkutan Umum diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan dengan terlebih dahulu meminta/mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat

Dibayarkan kepada korban yang berada dalam kendaraan bermotor pribadi yang menimbulkan/menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam kasus yang melibatkan 2 (dua) atau lebih kendaraan bermotor

Dibayarkan dalam ruang lingkup UU No.34/1964 jo. PP No. 18/1965

Kewenangan pembayaran santunanEx Gratia Tabrakan 2 Kendaraan Bermotor diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan tanpa terlebih dahulu meminta/mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat

Kewenangan pembayaran santunan Ex Gratia Tabrakan 2 Kendaraan Bermotor diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan dengan terlebih dahulu meminta/mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat

Dibayarkan kepada korban yang berada dalam kendaraan bermotor pribadi yang mengalami kecelakaan tunggal atau kecelakaan dengan bukan alat angkutan lalu lintas jalan

Dibayarkan dalam ruang lingkup UU No.34/1964 jo. PP No. 18/1965

Kewenangan pembayaran santunan Ex Gratia Kecelakaan Tunggal/Tabrakan dengan Bukan Kendaraan Bermotor hanya diberikan kepada Kepala Cabang dengan persentase Ex Gratia sebesar 50% dari besar santunan yang berlaku

Kewenangan pembayaran santunan Ex Gratia Kecelakaan Tunggal/Tabrakan dengan Bukan Kendaraan Bermotor hanya diberikan kepada Kepala Cabang dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dari besar santunan yang berlaku

Dibayarkan hanya kepada korban yang pengajuan santunannya terjamin tetapi baru melaksanakan pengajuan santunan pertama setelah hak santunannya kadaluwarsa

Bagi korban yang akan dibayarkan santunan Ex Gratia selain Ex Gratia Kedaluwarsa, maka proses Ex Gratia Kedaluwarsa tidak perlu dilaksanakan sekalipun pengajuan santunannya telah kedaluwarsa

Kewenangan pembayaran Ex Gratia Kedaluwarsa diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan dengan pengajuan/persetujuan dari Kantor Pusat

Kewenangan pembayaran Ex Gratia Kedaluwarsa diberikan kepada Kepala Cabang, Kepala Perwakilan dan Kepala KPJR Tingkat I dengan persentase Ex Gratia sebesar 100% dan dibayarkan tanpa pengajuan/persetujuan dari Kantor Pusat